KEDIRI – Pemerintah Kota Kediri resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE) pembelajaran daring di tahun akademik 2020/2021. Hal tersebut dilakukan mengingat tingkat penyebaran Covid-19 di Kota Kediri yang masih tinggi.
Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar mengatakan, surat edaran tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut SE Mendagri nomor 420/6546/SJ dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. Serta mencermati kondisi pandemi Covid-19 di Kota Kediri.
“Dalam SKB menyebutkan tentang pemberian kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021, pada bulan Januari 2021,” katanya.
Abu mengatakan, sebenarnya pembelajaran jarak jauh sudah terlaksana dengan baik, tetapi terlalu lama tidak melakukan pembelajaran tatap muka akan berdampak negatif bagi anak didik. Kendala tumbuh kembang anak serta tekanan psikososial dan kekerasan terhadap anak yang tidak terdeteksi juga turut menjadi pertimbangan.
Hanya saja, Pemkot Kediri perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yaitu tingkat risiko penyebaran Covid-19 di wilayahnya, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai daftar periksa. Selanjutnya, akses terhadap sumber belajar atau kemudahan belajar dari rumah, dan kondisi psikososial peserta didik.
Oleh sebab itu, dalam SE Wali Kota menyebutkan bahwa kegiatan pembelajaran dan perkuliahan di Kota Kediri pada semua jenjang pendidikan (PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi, dan yang setara dengan sebutan lain dilaksanakan) secara dalam jaringan (daring) atau tetap melakukan belajar dari rumah (BDR). “Kebijakan itu dibuat karena lebih mengedepankan keselamatan dan kesehatan semua peserta didik dan penyelenggara pendidikan,” katanya.
Selain itu, camat selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Diseases 2019 9 (Covid-19) tingkat kecamatan tidak mengeluarkan rekomendasi atau izin penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di wilayahnya.
Meskipun demikian, agar pembelajaran tetap optimal maka perlu pengawasan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kacab Dinas Pendidikan Jawa Timur di Kediri bahwa pendidikan sesuai standar nasional pendidikan serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada satuan yang menjadi kewenangannya.
Dalam SE Wali Kota juga menyebutkan bahwa sekolah atau lembaga pendidikan dan perguruan tinggi yang akan melaksanakan kegiatan lain dalam bentuk apapun harus mengajukan izin kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Kediri.(Karebet)
