Bacaini.ID, BLITAR – Samidi dan Marlin, petani Branggah Banaran Kecamatan Doko Kabupaten Blitar Jawa Timur, ambruk terkena peluru aparat kepolisian (Brimob).
Samidi dan Marlin serta ratusan petani Branggah Banaran tengah berunjuk rasa di kawasan lahan yang dikuasai PT Perkebunan Branggah Banaran.
Peristiwa demo petani itu terjadi pada Minggu 18 Juni 2000, yakni 3 hari jelang haul Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno.
Para petani menuntut redistribusi tanah. Lahan 539,7 hektar yang dikuasai PT melalui Hak Guna Usaha (HGU) diyakini milik leluhur. Petani punya bukti-bukti kuat.
Timah panas yang dilepaskan aparat kepolisian membuat tubuh Samidi dan Marlin tersungkur. Kedua petani Banaran itu tewas bersimbah darah.
“Saya ikut dalam aksi itu, 2 orang petani meninggal dunia,” tutur Paiman (60) petani Banaran kepada Bacaini.ID mengenang peristiwa kelabu pada Minggu (5/10/2025).
Baca Juga: Peringati Hari Tani Nasional, Petani Blitar Siap Turun ke Jalan
Aksi unjuk rasa petani Banaran berlangsung ricuh. Massa petani melawan. Menyerukan redis, laksanakan reforma agraria, tanah untuk rakyat.
Aparat tidak tinggal diam. Bukan hanya Samidi dan Marlin. Tembakan aparat kepolisian juga melukai 3 petani lain.
Peluru mengenai lutut, tangan dan kaki Winarno, Ponari dan Emblem. Nyawa ketiganya selamat, namun cacat.
Dalam peristiwa itu, kata Paiman aparat kepolisian juga melakukan represi fisik. Massa petani yang berjumlah 300-an lebih, ambyar.
“Saya saat itu berusaha menolong tapi tidak jadi karena takut terkena pukulan,” kata Paiman.
Baca Juga: 9 Tuntutan Massa Petani Blitar di Hari Tani Nasional
Aksi represif aparat kepolisian pada 18 Juni 2000 membuat para petani Branggah Banaran Blitar dihantui trauma panjang.
Kata Paiman, banyak petani yang meninggalkan kampung halaman karena ketakutan. Tidak sedikit yang pergi ke luar negeri menjadi buruh migran (TKI).
Termasuk Paiman juga pergi ke Malaysia. Pasca peristiwa penembakan itu gerakan perjuangan petani Banaran menuntut hak redistribusi tanah, macet.
Apalagi pada tahun 2001 beberapa petani pendemo, kata Paiman diberi sejumlah uang. Intinya diminta tidak usah unjuk rasa lagi. Ia mengaku punya bukti itu.
“Setelah itu gerakan petani Banaran mampet (berhenti),” terang Paiman.
Baca Juga: Siapa Saja 7 Setan Desa Penindas dan Penghisap Kaum Tani?
Menurut Imam Ghozali (38), gerakan petani Banaran mulai aktif kembali pada tahun 2012 atau sekitar 12 tahun setelah peristiwa penembakan.
Imam merupakan ketua kelompok Paguyuban Petani Perjuangan Banaran Telogorame (PPPBT). “Kami aktif kembali pada tahun 2012,” ujarnya.
Namun situasi telah berubah. Gerakan perjuangan petani menuntut redistribusi tanah perkebunan Branggah Banaran telah terbelah jadi 3 kelompok.
Jumlah 270 kepala keluarga (KK) petani terpecah menjadi 3. Perpecahan di kalangan petani lebih dikarenakan faktor daya tahan.
Kata Imam, karena tidak sabar dengan proses yang panjang, sejumlah petani menempuh jalan sendiri dengan membentuk kelompok baru.
“Perpecahan lebih karena faktor tidak sabar,” katanya.
Baca Juga: Ketika Kaum Tani di Indonesia Melawan Tuan Tanah dan Feodalisme
Sementara PPPBT sendiri memperjuangkan tanah redis seluas 170 hektar dengan 160 KK. Setiap KK petani, kata Imam rata-rata menguasai setengah hektar lahan.
Penguasaan dilakukan setelah HGU perusahaan diketahui betul-betul habis, yakni pada tahun 2022.
Sebelumnya pada tahun 2015 para petani kelompok PPPBT telah mengajukan blokir HGU agar tidak diperpanjang ke BPN dan kanwil.
Di atas lahan yang telah dikuasai, petani menanam sejumlah tanaman pangan: jagung, singkong dan kacang.
“Beberapa petani mulai mencoba menanam kopi dan kelapa,” terang Imam Ghozali.
Imam mengklaim kelompok PPPBT tidak pernah bergesekan dengan pihak perusahaan perkebunan. Juga tidak pernah merusak aset perusahaan perkebunan.
Penguasaan lahan oleh petani dilakukan setelah HGU yang dikantongi perusahaan betul-betul habis. Karenanya tidak pernah ada persoalan hukum.
Para petani kelompok PPPBT menyadari proses redis tidak mudah. Saat ini para petani Branggah Banaran berharap persoalan redis segera diselesaikan.
“Dengan adanya tim reforma agraria kami berharap persoalan redis segera ditinjau agar selesai,” pungkas Imam Ghozali.
Sementara pada peringatan Hari Tani Nasional 24 September 2025 lalu Bupati Blitar Rijanto berjanji akan menyelesaikan persoalan reforma agraria.
Dengan adanya tim Gugus Tugas Bupati Rijanto akan melakukan penjadwalan ulang dengan melibatkan para pihak terkait.
Penulis: Solichan Arif
