Bacaini.ID, JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember mulai memacu pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Empat unit dinyatakan sudah berdiri, sementara lebih dari seratus lainnya kini dalam tahap pengerjaan dan ditargetkan tuntas sebelum peluncuran nasional pada April 2026.
Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Jember, Sartini, menyebut pengerjaan dilakukan bertahap. Gelombang awal telah rampung, sedangkan sisanya terus dikebut agar bisa ikut dalam agenda peluncuran serentak secara nasional.
“Empat unit sudah selesai. Selebihnya, lebih dari seratus titik, progresnya terus berjalan. Targetnya bisa selesai sesuai jadwal,” ujarnya, Senin (2/3/2026).
Peluncuran KDMP sendiri dijadwalkan berlangsung April mendatang. Secara nasional, sekitar seribu koperasi ditargetkan siap beroperasi pada momentum tersebut. Untuk Jember, pemerintah daerah berharap total 104 unit bisa berdiri tepat waktu sehingga tak tertinggal dari daerah lain.
Sartini menegaskan, kehadiran KDMP bukan sekadar proyek fisik, melainkan strategi memperkuat ekonomi desa. Konsep besarnya adalah menjaga agar perputaran uang tetap berada di tingkat lokal.
“Tujuannya jelas, supaya aktivitas ekonomi tidak bocor keluar desa. Warga belanja, usaha berkembang, dan manfaatnya kembali lagi ke masyarakat setempat,” tegasnya.
Model usaha yang akan dikelola KDMP pun menyasar kebutuhan dasar warga. Mulai dari gerai ritel untuk bahan pokok, layanan kesehatan melalui apotek desa, hingga distribusi energi seperti pangkalan elpiji. Pemerintah berharap unit-unit ini bisa menjadi simpul ekonomi baru di desa.
Namun, percepatan pembangunan tak lepas dari kendala. Salah satu persoalan krusial adalah ketersediaan lahan, terutama di wilayah yang padat penduduk atau berada di kawasan perkotaan.
Untuk mengatasi hal itu, Pemkab Jember mengajukan permohonan pemanfaatan lahan ke PTPN 1 Regional 5. Setidaknya 20 titik telah diusulkan sebagai lokasi pembangunan gedung koperasi.
“Beberapa desa memang kesulitan lahan. Karena itu kami ajukan pemanfaatan lahan PTPN untuk mendukung pembangunan,” jelasnya.
Sementara untuk desa yang benar-benar tak memiliki lahan, diterapkan skema pengelompokan. Artinya, desa yang tidak punya lokasi pembangunan dapat bergabung dengan desa terdekat yang memiliki lahan memadai.
Skema ini diharapkan menjadi solusi agar target jumlah koperasi tetap tercapai tanpa mengorbankan aspek legalitas dan kelayakan lokasi.
Dengan dukungan pemerintah pusat serta keterlibatan unsur TNI dalam pendampingan, Pemkab Jember optimistis KDMP bisa menjadi motor baru penggerak ekonomi desa.
Jika seluruh unit beroperasi sesuai rencana, koperasi tersebut diyakini mampu memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
“Kalau ini berjalan konsisten, desa akan punya pusat ekonomi sendiri. Potensi lokal dikelola bersama dan hasilnya dinikmati warga,” tandas Sartini.
