Bacaini.id, KEDIRI – Fraksi Demokrat DPRD Kota Kediri meminta Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar untuk mengalihkan pembiayaan Prodamas kepada pembangunan berskala kota. Saat ini terjadi kejenuhan dan kebuntuan ide penggunaan dana Prodamas yang telah berjalan delapan tahun.
Ketua Fraksi Demokrat, Mistiani mengatakan wali kota harus menentukan arah pembangunan sebaik-baiknya di akhir masa jabatannya. “Perlu segera dilakukan perubahan besar-besaran terhadap pengalihan program unggulan walikota yaitu prodamas, lebih difokuskan pada pembangunan berskala kota yang dapat menjadikan ciri khas kota sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat lain untuk datang ke kota kediri,” katanya dalam penyampaian pendapat akhir paripurna di DPRD Kota Kediri, Senin, 26 September 2022.
Mistiani menambahkan, pelaksanaan Prodamas yang sudah berjalan selama delapan tahun telah memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di tiap lingkungan RT dengan baik. Bahkan Fraksi Demokrat melihat mulai munculnya kejenuhan dan kebuntuan ide di setiap perencanaan Prodamas.
“Sehingga terjadi pengalokasian anggaran yang tidak tepat sasaran dan lebih terkesan mengada-ada,” kata Mistiani.
Fraksi Demokrat sebagai bagian dari partai pendukung wali kota periode saat ini sangat berharap APBD tahun 2022 beserta perubahannya, akan menjadi APBD Kota Kediri terakhir yang memuat Prodamas.
Tak hanya itu, Fraksi Demokrat juga mengkritik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri tahun 2020 – 2024 yang belum mampu memotret kondisi terkini akibat adanya proyek strategis nasional.
“Diperlukan percepatan pengalihan atau perubahan arah kebijakan pembangunan dalam menyikapi hal itu. Karena banyak terjadi ditempat lain, proyek pembangunan insfrastruktur skala besar dalam proyek strategis nasional justru mematikan potensi daerah,” kata Sekretaris Fraksi Demokrat Ashari.
Dia mencontohkan pembangunan jalur pantai Utara Jawa atau pantura justru mengakibatkan beberapa daerah di sana tidak bisa berkembang. Hal ini karena ketidaksiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi pembangunan.
Untuk itu Fraksi Demokrat meminta agar pembangunan bandara Kediri dan jalan tol Tulungangung-Kertosono menjadi isu strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan Kota Kediri ke depan. “Jangan sampai terjadi kita hanya menjadi penonton tanpa mendapatkan manfaat,” kata Ashari.
Sementara itu dalam siaran persnya, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengakui jika perubahan APBD 2022 masih belum mampu memenuhi sebagian aspirasi dan usul pembangunan dari masyarakat. Hal ini karena keterbatasan anggaran yang tersedia. “Kami pun menyadari masih ada keterbatasan dan beberapa hal yang perlu diperbaiki,” katanya.
Ke depan dalam pelaksanaan APBD tahun berikutnya, Wali Kota Kediri berfokus pada pembangunan, pemulihan ekonomi dan kondisi sosial kemasyarakatan. Untuk mencapai target tersebut, dia berharap dukungan, kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak terutama DPRD dan Forkopimda Kota Kediri.
Penulis: HTW
Tonton video:
