Bacaini.ID, JEMBER-Di tengah derasnya arus digitalisasi pelayanan publik, Kabupaten Jember berhasil mencuri perhatian pemerintah pusat lewat inovasi WADUL GUS’e. Program yang digagas Bupati Muhammad Fawait itu mendapat apresiasi langsung dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena dinilai mampu menjembatani komunikasi pemerintah dan warga dengan cara yang cepat, terbuka, dan solutif.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd., menyebut WADUL GUS’e sebagai contoh nyata praktik pemerintahan yang responsif dan dekat dengan masyarakat.
“Program ini adalah wujud nyata pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Inovasi seperti ini patut menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Yusharto saat menghadiri Rakor Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah di Aula PB Sudirman, Kamis (16/10/2025).
Menurutnya, WADUL GUS’e bukan sekadar kanal pengaduan, tapi juga alat percepatan dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat, membangun kepercayaan publik, dan memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan daerah.
#Gus Fawait: Inovasi Harus Jadi Budaya Pemerintahan
Bupati Gus Fawait menegaskan bahwa inovasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan bagi pemerintah daerah yang ingin terus berkembang.
“Inovasi adalah kebutuhan. Pemerintah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman agar Jember tidak tertinggal dari daerah lain,” ujarnya.
Ia mencontohkan beberapa langkah inovatif lain yang sudah berjalan, seperti upaya menghidupkan kembali penerbangan Jember-Jakarta yang saat ini tengah dalam tahap evaluasi.
Menurutnya, berbagai terobosan itu bertujuan menghadirkan pemerintahan yang terbuka dan efektif, dengan pelayanan publik yang cepat dan tepat sasaran.
Rakor inovasi daerah tersebut menjadi momentum bagi Pemkab Jember untuk memperkuat sinergi antar-OPD dan memperluas ide-ide kreatif hingga ke tingkat kecamatan.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan semangat kolaborasi dari seluruh jajaran, Jember menegaskan diri sebagai salah satu daerah paling progresif di Jawa Timur, membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Penulis : Mega
