Bacaini.ID, FILIPINA – Video ribuan warga Filipina berjalan kaki ke tempat kerja viral di media sosial setelah negara tersebut resmi menetapkan status darurat energi nasional. Krisis ini dipicu menipisnya stok Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diperkirakan hanya cukup untuk 45 hari ke depan.
Baca Juga:
Pada Selasa (24/3), Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. secara resmi menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan status darurat energi di seluruh wilayah Filipina. Keputusan ini menyusul laporan dari Departemen Energi (DOE) yang menunjukkan cadangan penyangga minyak nasional (national oil buffer stock) menyusut drastis ke level yang mengkhawatirkan.
Langkah ekstrem yang diambil pemerintah merupakan respon di tengah eskalasi konflik global yang kian memanas, menempatkan ketahanan energi Filipina pada titik nadir yang belum pernah terjadi dalam satu dekade terakhir.
Menteri Energi Filipina, Sharon Garin, dalam konferensi pers darurat di Malacanang menyampaikan bahwa stok BBM, khususnya jenis diesel dan avtur, saat ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik selama kurang lebih 45 hari.
Angka ini jauh di bawah batas aman ideal yang biasanya dijaga di angka 60 hingga 90 hari untuk menjamin stabilitas ekonomi dan transportasi nasional. Dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah disinyalir jadi penyebab utama pemicu krisis ini.
Gangguan pada Jalur Selat Hormuz telah menghambat distribusi minyak mentah ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Filipina yang sangat bergantung pada impor minyak mentah.
Baca Juga:
- Update Harga BBM Terbaru: Pertamax, Pertamax Turbo, hingga Dexlite Turun Harga
- Harga Kebutuhan Pangan Mulai Menyusul Harga BBM
Selain itu, Filipina selama ini memiliki ketergantungan impor pasokan energi yang tinggi. Lebih dari 90% kebutuhan bahan bakar fosil Filipina dipenuhi melalui impor.
Ketika harga minyak dunia melambung akibat ketidakpastian politik internasional, cadangan devisa negara tergerus, dan kemampuan beli perusahaan minyak domestik menurun drastis.
Selain masalah geopolitik, logistik global di tahun 2026 juga menghadapi tantangan besar terkait biaya asuransi pengiriman yang melonjak. Banyak kapal tanker yang enggan melewati rute-rute berisiko tinggi tanpa premi asuransi yang sangat mahal, yang pada akhirnya dibebankan pada harga jual di tingkat konsumen.
Dampak Langsung Darurat Energi Terhadap Rakyat Filipina
Pemandangan warga yang berjalan kaki ke kantor bukan sekadar dramatisasi media sosial. Hal ini merupakan dampak nyata dari kebijakan pembatasan distribusi BBM yang mulai diterapkan di kota-kota besar seperti Manila, Quezon City, dan Cebu.
Transportasi publik lumpuh. Banyak operator jeepney, sejenis angkot di Indonesia, dan bus terpaksa mengandangkan armada mereka karena tidak sanggap membeli BBM dengan harga yang meroket atau kehabisan jatah harian di SPBU.
Biaya logistik yang naik juga menyebabkan harga kebutuhan pokok, terutama beras dan sayuran, ikut melambung tinggi. Masyarakat kelas bawah adalah yang paling terdampak oleh efek domino ini.
Selain itu, Filipina juga mengahadapi ancaman pemadaman listrik. Sebagian pembangkit listrik di Filipina masih menggunakan bahan bakar minyak, krisis ini juga mengancam stabilitas pasokan listrik nasional.
Menghadapi sisa waktu 45 hari yang kritis, pemerintahan Marcos Jr. dikabarkan tidak tinggal diam. Beberapa kebijakan strategis yang mulai dijalankan antara lain:
• Pengadaan Jalur Cepat (Fast-track Procurement): Pemerintah Filipina tengah bernegosiasi dengan pemasok alternatif di luar Timur Tengah, seperti Rusia dan beberapa negara Amerika Latin, untuk mendapatkan pasokan minyak darurat tanpa melalui prosedur birokrasi yang panjang.
• Rasionalisasi Konsumsi: Pemerintah mengimbau sektor swasta untuk menerapkan kembali kebijakan Work From Home (WFH) guna menekan konsumsi BBM di sektor transportasi.
• Subsidi Energi Terfokus: Alokasi anggaran dialihkan untuk mensubsidi sektor transportasi publik agar tarif tetap terjangkau meskipun harga minyak dunia melonjak.
• Akselerasi Energi Terbarukan: Krisis ini menjadi momentum bagi Filipina untuk mempercepat proyek energi surya dan angin guna mengurangi ketergantungan permanen pada bahan bakar fosil di masa depan.
Para analis energi berpendapat bahwa deklarasi darurat ini justru bertujuan untuk mencegah kondisi terburuk tersebut terjadi. Dengan status darurat, pemerintah memiliki wewenang untuk mengontrol harga pasar dan mengambil alih distribusi stok yang ada di gudang-gudang swasta untuk kepentingan publik.
Namun, keberhasilan Filipina keluar dari lubang jarum ini sangat bergantung pada kondisi keamanan global. Jika konflik di Timur Tengah tidak segera mereda, atau jika tidak ada intervensi dari organisasi internasional untuk mengamankan jalur pasok, Filipina mungkin harus menghadapi masa-masa yang lebih sulit di pertengahan tahun 2026.
Penulis: Bromo Liem
Editor: Solichan Arif
