Bacaini.ID, BLITAR – Isu bakal terjadi people power di Blitar Jawa Timur dengan makam Bung Karno sebagai posko atau pusat gerakan, sengaja dihembuskan.
Pada saat itu tahun 1993, jelang digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di asrama Haji Sukolilo Surabaya. Suasana publik dibuat mencekam.
Latief Pudjosakti mengucapkan isu people power itu di media massa. Latief yang dikenal sebagai tokoh PDI Jawa Timur merupakan Ketua Umum caretaker DPP PDI.
Manuver politik yang diambil Latief untuk menjegal langkah politik Megawati Soekarnoputri dan para pendukungnya. Nama Mega diketahui tiba-tiba melesat di gelanggang politik nasional.
Hal itu menyusul adanya usulan mayoritas DPC PDI yang menginginkannya tampil sebagai kandidat Ketua Umum DPP PDI.
Momentum itu terjadi saat Kongres Medan pada Juni 1993 gagal memilih Ketua Umum PDI baru.
Yang mula-mula mengibarkan nama Mega adalah hasil konfercabsus DPC PDI Jakarta Selatan, dan sontak memantik dukungan dari DPC berbagai daerah di Indonesia.
Popularitas nama Mega menenggelamkan nama Budi Harjono, jagoan pemerintah orde baru dan ABRI (sekarang TNI) yang digadang-gadang jadi Ketua Umum DPP PDI
Budi merupakan tokoh asal Nawangan, Pacitan, Jawa Timur tempat di mana monumen patung Panglima Besar Jenderal Sudirman berukuran raksasa didirikan.
Budi berusaha menjatuhkan Megawati dengan menyebut tidak berkontribusi apa-apa di PDI. Kehadiran Megawati di PDI hanya pada saat kampanye partai atau pertemuan massa di daerah.
Mega juga dikatakan Budi sebagai politisi pemalas, di mana saat menjadi anggota DPR RI paling banyak bolos dan lebih baik mengurus rumah tangga saja.
Pangdam Diponegoro Jawa Tengah Suyono juga berseru lebih baik tidak memilih pemimpin yang hanya mendompleng nama besar orang tua atau orang lain.
Namun Jejak Pendapat berjudul Kepala Banteng Versi 500 Pembaca yang dirilis Tabloid Detik memperlihatkan kemenangan telak buat Megawati.
Dukungan kepada Megawati untuk menjadi Ketua DPP PDI sebesar 79,4 %, mengalahkan Ismunandar 8,4 persen, Budi Harjono 8 persen dan lain-lain 4,2 persen.
Megawati diketahui menjadi anggota DPR RI dari PDI melalui dapil Jawa Tengah pada tahun 1987-1997. Mega mulai terlibat di PDI setelah menerima ajakan Aberson Marle Sihaloho.
Mega memutuskan keluar dari konsensus keluarga Soekarno yang pasca Bung Karno wafat, sebelumnya memutuskan untuk tidak berpolitik praktis.
Kehadiran Mega di PDI membuat kampanye politik menjadi semarak dan sekaligus mengantarkannya duduk sebagai anggota DPR RI.
Aberson adalah politisi kelahiran Pematang Siantar yang pernah menjabat sebagai Sekjen III DPP PNI (1970-1978) dan yang kemudian menjadi Ketua DPP PDI (1980-1986).
Aberson Marle Sihaloho yang wafat pada 12 Oktober 2006 pernah diajukan ke pengadilan lantaran dituduh menghina Presiden Soeharto.
Upaya menjegal langkah Mega menuju kandidat Ketua Umum PDI juga dilakukan dengan cara menggembosi DPC-DPC di daerah, yakni salah satunya DPC PDI Surakarta atau Solo.
Ketua DPC PDI Solo Makyo Sumaryo tiba-tiba meluncurkan surat permohonan maaf yang intinya dukungan kepada Megawati untuk menjadi Ketum PDI sebagai kekhilafan.
Surat itu dimuat oleh Tabloid Detik. Makyo berdalih terbitnya surat semata untuk mendapatkan tiket menghadiri KLB PDI di Sukolilo Surabaya.
Seperti diketahui tiket atau ijin untuk utusan daerah menghadiri acara kongres partai dikeluarkan oleh lembaga sosial politik di daerah.
Namun semua upaya penjegalan yang dilakukan itu tidak mampu membendung laju politik para pendukung Megawati.
Hari pertama KLB PDI yang berlangsung 2-6 Desember 1993, 85 % suara utusan mengusulkan nama Megawati sebagai kandidat Ketua Umum PDI.
Dari 305 cabang PDI, sebanyak 256 cabang di antaranya menjagokan Mega serta menginginkan mekanisme pemilihan dilakukan secara voting.
Situasi di asrama Haji Sukolilo Surabaya berlangsung panas sekaligus mencekam.
Skenario akhir yang ditempuh untuk menggagalkan Megawati adalah mengagalkan Kongres, yakni mulai membuat deadlock, hingga sabotase listrik.
Seperti halnya di Medan, KLB PDI di Surabaya gagal memilih Ketua Umum PDI. Namun pada 6 Desember 1993 malam Megawati mendeklarasikan diri sebagai Ketua Umum PDI.
“Secara de facto saya sudah ketua umum PDI. Tapi secara de jure belum karena masih harus menunggu pengesahan sidang pleno,” ujarnya yang dikutip berbagai media massa.
Budayawan Emha Ainun Najib yang hadir pada KLB PDI di Surabaya menyebut kemenangan Megawati adalah simbol kemenangan atas kemapanan. Kemenangan Mega adalah wujud dari kedaulatan rakyat.
Pada Munas PDI yang digelar 22 Desember 1993, yakni bertepatan dengan peringatan Hari Ibu, sekitar pukul 10 malam, Megawati Soekarnoputri resmi menjabat sebagai Ketua Umum DPP PDI.
Kelak pasca tragedi 27 Juli 1996 (Kudatuli), Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) yang tidak tergantikan hingga sekarang.
Penulis: Solichan Arif
