Bacaini.ID, KEDIRI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menargetkan program ini akan menjangkau seluruh desa di Indonesia pada akhir 2026, sebagai upaya strategis memperbaiki kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat.
Dalam acara panen raya dan pengumuman swasembada pangan di Karawang, 7 Januari 2026, Prabowo menyampaikan bahwa jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 55 juta orang hanya dalam satu tahun pelaksanaan. Pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 82,9 juta penerima pada 2026.
Ia menegaskan Desember 2026 menjadi batas akhir semua desa harus menerima layanan MBG, mencakup anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga para lansia.
Dorongan Ekonomi dari Anggaran Raksasa Rp335 Triliun
Di balik target pemerataan MBG, terdapat dorongan ekonomi besar yang menyertai. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp335 triliun untuk pelaksanaan program MBG sepanjang 2026. Anggaran tersebut berasal sepenuhnya dari APBN, memberikan jaminan bahwa program berjalan secara berkelanjutan, aman, dan terukur.
Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, angka tersebut tidak hanya memastikan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai mesin ekonomi baru. Model bisnis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menerima pembayaran di awal sebelum produksi makanan, dinilai menciptakan arus kas yang stabil bagi dapur-dapur MBG dan mendorong investasi lokal.
Pemerintah memperkirakan bahwa program ini mampu menyerap hingga 3 juta tenaga kerja pada 2026, mulai dari pengelola dapur, relawan, pemasok bahan pangan, hingga sektor transportasi dan logistik.
Airlangga juga menekankan bahwa dana besar ini akan mengalir ke sektor riil. Setiap kuartal, pemerintah diperkirakan menyalurkan hampir Rp80 triliun langsung ke akar rumput, jumlah yang bahkan melampaui stimulus ekonomi kuartal pertama tahun sebelumnya.
Aliran dana raksasa ini dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 7 persen, atau setidaknya memberikan tambahan sekitar 3 persen bila realisasi tidak sepenuhnya optimal.
Efek Bagi Petani dan UMKM
Dampak ekonomi MBG tidak hanya berhenti pada penyerapan tenaga kerja. Dengan skala kebutuhan pangan yang sangat besar, program ini menjadi peluang emas bagi sektor pertanian dan UMKM lokal. Selain memperkuat rantai pasok pangan, skema MBG memberi kesempatan bagi petani, peternak, dan pelaku UMKM untuk menjadi pemasok tetap bahan pangan, mulai dari beras, sayur-mayur, telur, hingga produk olahan.
Di daerah tertentu, beberapa unit SPPG bahkan berencana membangun dapur kedua karena permintaan yang melonjak. Ini menandakan munculnya model bisnis baru yang berkelanjutan dan berbasis komunitas.
Ambisi Besar, Tantangan Serius
Meski demikian, target pemerataan MBG bukan tanpa tantangan. Perubahan sistem sertifikasi sanitasi, kendala kualitas air, dan kesiapan dapur di daerah-daerah tertentu masih menjadi perhatian pemerintah.
Namun, komitmen pemerintah untuk memperluas akses MBG tetap kuat, dengan penegasan bahwa masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tidak boleh menjadi kelompok yang tertinggal.
Penulis: Hari Tri Wasono
Comments 1