Sengkarut Izin Berujung Penutupan Usaha di Kota Kediri

Sejumlah tempat usaha di Kota Kediri ‘dipaksa’ tutup dengan dalih tidak mengantongi izin. Pemerintah dinilai lalai melakukan pengawasan dan bertindak setelah muncul gejolak.

Bacaini.id, KEDIRI - Fenomena penutupan tempat usaha ini marak sejak beberapa waktu terakhir. Diawali dari Bacchus Pool & Lounge di Jalan Letjen Sutoyo, gerai Mie Gacoan di Jalan PK Bangsa, hingga berlanjut ke gerai Mie Gacoan di Jalan Urip Sumoharjo Kota Kediri yang tutup mulai Selasa, 3 Oktober 2023.

Rakyat Muda Bersatu (Ratu) adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat yang paling aktif melakukan aksi protes. Meski tak selalu membawa banyak massa, namun mereka aktif berunjuk rasa di tempat-tempat usaha yang ditengarai ilegal.

“Kami bergerak karena ada yang salah dengan sistem perizinan usaha di Kota Kediri. Bukan untuk menghambat investasi dan pendapatan daerah,” kata Saiful Iskak, koordinator RATU saat dikonfirmasi Bacaini.id.

Menurut Saiful, banyaknya tempat usaha yang beroperasi tanpa mengantongi izin menunjukkan adanya praktik mafia perizinan di birokrasi Kota Kediri. Para pengusaha besar cenderung diberi keleluasaan bergerak meski persyaratan administratif mereka masih bodong.

Selanjutnya: Syarat yang tak bisa dipenuhi pemilik usaha

Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah dua persyaratan yang tak dimiliki para pemilik usaha. PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

Fungsi dari PBG adalah agar bangunan-bangunan yang didirikan nantinya tidak menyebabkan dampak negatif terhadap pengguna dan lingkungan sekitarnya. Kare itu, seluruh standar teknis harus dipenuhi sebelum dilakukannya pelaksanaan konstruksi. Izin ini dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR).

baca ini DPRD Akan Panggil Pemkot Kediri Terkait Sengkarut Izin Usaha

Sedangkan SLF adalah sertifikasi yang diberikan untuk bangunan yang baru selesai dibuat. Meskipun sebuah bangunan telah selesai dikerjakan, namun jika tidak memiliki SLF maka tidak diperkenankan beroperasi untuk apapun fungsinya. Izin ini juga dikeluarkan oleh Dinas PUPR.

Tidak dimilikinya izin PBG dan SLF oleh gerai Mie Gacoan di Jalan PK Bangsa terbukti telah mengganggu aktivitas belajar di SDN Banjaran IV. Guru pengajar terpaksa menggunakan alat pengeras suara di dalam kelas agar bisa didengar oleh siswa. “Ini tidak akan terjadi kalau pengelola Mie Gacoan mengantongi izin PBG dan SLF,” terang Saiful Iskak.

Tipu-tipu perizinan ini juga diduga dilakukan manajemen Bacchus Pool & Lounge. Menurut Saiful, tempat usaha itu hanya mengantongi izin restoran. Sementara praktiknya mereka juga menjual minuman beralkohol dan menyerupai klub malam.

Ia meminta agar pemerintah tidak hanya mengejar pemasukan daerah dari beroperasinya gerai-gerai tersebut, tanpa memikirkan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Saiful menduga karut marut perizinan ini akibat tidak terkoordinasikannya antar instansi di Pemkot Kediri, yakni Dinas PUPR, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Satpol PP.

Selanjutnya: Saling Lempar Pemerintah dan Pengusaha

Saling Lempar

Kepala DPMPTSP Kota Kediri, Edi Darmasto mengatakan, langkah menutup gerai Mie Gacoan karena tidak memenuhi persyaratan usaha lengkap. Gerai Mie Gacoan di Jalan Urip Sumoharjo belum memenuhi izin SLF dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sedangkan Mie Gacoan di Jalan PK Bangsa tidak memiliki SLF dan PBG.

Karena itu pemerintah memutuskan menutup usaha keduanya, hingga menyelesaikan seluruh persyaratan perizinan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, terkait izin dasar dan perizinan berusaha.

Lantas bagaimana para pelaku usaha bodong itu tetap bisa beroperasi dengan aman?

“Pemahaman terhadap aturan mainnya kemungkinan masih kurang. Maka kita sampaikan dan kita lakukan penutupan sementara,” kata Edi yang berjanji akan membuka lagi jika sudah lengkap.

Dikonfirmasi hal itu, manajemen Mie Gacoan Pusat, Endhy BP mengklaim restoran miliknya telah memenuhi perizinan sesuai yang disyaratkan pemerintah. Sehingga ia merasa keberatan atas penutupan yang dilakukan.

“Kita merasa keberatan (dengan penutupan) karena perizinan kita sudah lengkap. Operasional kita sudah lengkap, PBG kita juga sudah ada. Jadi seharusnya sudah clear ,” bantah Endhy.

Ia menyebut sudah ada pembicaraan antara manajemen Mie Gacoan dengan Pemerintah Kota Kediri terkait langkah yang harus diambil. Namun ketika tiba-tiba tempat usahanya ditutup, Endhy merasa didiskriminasi.

Kabid Trantibum Satpol PP Kota Kediri Agus Dwi Ratmoko mengatakan, penutupan dilakukan untuk menegakkan aturan berusaha di Kota Kediri. “Soal izinnya seperti apa, Dinas PUPR yang berkewenangan. Kami menyampaikan kepada manajemen (Mie Gacoan) untuk melakukan penutupan sementara sampai syarat perizinan terpenuhi,” jelasnya.