Bacaini.ID, SURABAYA – Rencana penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) untuk pasien Jaminan Kesehatan Nasional menuai penolakan di masyarakat. Ketentuan itu akan menyulitkan masyarakat mengakses layanan kesehatan secara layak.
Ketua BPJS WATCH Jatim, Arif Supriyono mengatakan penerapan KRIS akan membawa konsekuensi semua pasien peserta JKN dirawat dalam satu ruangan yang sama. Tidak ada lagi penggolongan kelas 1, 2 dan 3. “Ketika quota KRIS di rumah sakit penuh, hanya ada dua pilihan bagi pasien, yaitu mencari rumah sakit lain atau mendaftar sebagai pasien umum dengan biaya sendiri,” kata Arif kepada Bacaini.ID, Senin, 26 Mei 2025.
Sementara saat ini, dengan ruang perawatan klas 1,2 dan 3, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014, peserta dapat dirawat di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi paling lama 3 (tiga) hari. Selanjutnya dikembalikan ke ruang perawatan yang menjadi haknya.
Apabila kelas sesuai hak peserta penuh, dan kelas satu tingkat di atasnya penuh, peserta dapat dirawat di kelas satu tingkat lebih rendah paling lama 3 (tiga) hari untuk kemudian dikembalikan ke kelas perawatan sesuai dengan haknya.
Menurut Arif, jika kebijakan KRIS diterapkan, tidak ada lagi alternatif klas perawatan lain yang bisa melayani peserta JKN jika ruangan tersebut penuh. “Peserta yang hanya mengandalkan program JKN akan semakin sulit mendapatkan ruang perawatan. Hal ini berbeda dengan pasien mampu yang bisa menjadi pasien umum,” kata Arif.
Menurut data BPJS WATCH, 90 persen lebih masyarakat Indonesia sangat mengandalkan Program JKN untuk pelayanan kesehatan rawat inap. Jika kebijakan KRIS tetap dipaksakan, maka pemerintah telah melanggar mandat Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Seperti diketahui pemerintah berencana mengganti program BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3 dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Hal ini diatur di dalam Perpres 59/2024 tentang perubahan ketiga atas Perpres 82/2018 pada 8 Mei 2024 lalu.
Aturan baru ini mengatur fasilitas perawatan pada pelayanan rawat inap yang berdasarkan kelas rawat inap standar dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat 30 Juni 2025.
Fasilitas Ruang Rawat Inap Berdasarkan KRIS
Terdapat 12 kriteria fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS, yaitu:
- komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi;
- ventilasi udara;
- pencahayaan ruangan;
- kelengkapan tempat tidur;
- nakas per tempat tidur;
- temperatur ruangan;
- ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau noninfeksi;
- kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur;
- tirai/partisi antar tempat tidur;
- kamar mandi dalam ruangan rawat inap;
- kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas; dan
- outlet oksigen.
Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS di atas tidak berlaku untuk:
- pelayanan rawat inap untuk bayi atau perinatologi;
- perawatan intensif;
- pelayanan rawat inap untuk pasien jiwa; dan
- ruang perawatan yang memiliki fasilitas khusus
Penulis: Hari Tri Wasono
