Bacaini.ID, JAKARTA – Pemerintah masif melakukan penanganan bencana di Sumatera dan Aceh dengan dana besar di tengah kritik soal efisiensi anggaran. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan mengumumkan ketersediaan dana Rp 60 triliun untuk penanganan bencana di Indonesia.
Langkah pemerintah ini mengundang pertanyaan besar. Dari mana anggaran puluhan triliun itu diperoleh tanpa mengganggu program prioritas lainnya?
Menkeu memastikan jika angka yang fantastis ini bukan berasal dari utang baru atau realokasi mendadak dari program lain, melainkan hasil dari kebijakan kontroversial yang sempat menuai protes, yakni pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 306,69 triliun.
“Dana Rp 60 triliun ini cukup untuk menangani kebutuhan yang diperkirakan sekitar Rp 50 triliun, sehingga tidak perlu mengganggu pos anggaran lain, termasuk program Makan Bergizi Gratis,” ujar Purbaya.
Sepuluh bulan lalu, ketika Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dikeluarkan, gelombang protes datang dari berbagai kementerian. Perjalanan dinas luar negeri dipangkas drastis, rapat koordinasi teknis (rakornis) dibatasi ketat, Focus Group Discussion (FGD) yang tak jelas outputnya dihentikan, dan jasa konsultansi yang menghabiskan triliunan rupiah dipotong habis-habisan.
Kementerian Agama kehilangan Rp 14,28 triliun dari anggarannya. Kementerian Pekerjaan Umum melihat pagu anggarannya menyusut dari Rp 110,95 triliun menjadi Rp 81,38 triliun. Bahkan Badan Pangan Nasional dipangkas hingga 60% dari pagu sebelumnya. Jeritan protes terdengar dari koridor-koridor kementerian, “Bagaimana kami bisa bekerja dengan anggaran sedemikian ketat?”
Namun filosofi Prabowo sederhana, “Yang penting kerja, bukan kunjungan-kunjungan kerjanya.”
Presiden yang pernah menjadi prajurit ini menerapkan disiplin militer dalam pengelolaan keuangan negara. Setiap rupiah harus memiliki justifikasi yang jelas dan dampak yang terukur.
Ujian sesungguhnya datang ketika alam murka. Banjir bandang yang melanda Sumatera pada akhir Desember 2025 bukan sekadar bencana biasa. Ribuan rumah terendam, infrastruktur rusak parah, dan ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal. Dalam situasi normal, pemerintah akan panik mencari sumber pendanaan, memotong program lain, atau bahkan menambah utang.
Tapi tidak kali ini. Prabowo dengan tenang menginstruksikan percepatan penanganan darurat. Di Sibolga, Sumatera Utara, 200 unit rumah hunian tetap langsung dibangun. BBM, air bersih, pelayanan kesehatan, dan pemulihan jaringan listrik didistribusikan tanpa hambatan anggaran. Bahkan wilayah-wilayah terpencil yang terputus akses mendapat perhatian khusus.
“Tidak ada libur untuk bencana,” tegas Menko PMK saat memastikan pemulihan di Aceh dan Sumbar dikebut tanpa henti, bahkan di tengah libur Natal dan Tahun Baru.
Sikap menggelitik datang dari reaksi para kritikus kebijakan efisiensi anggaran. Mereka yang dulu mengeluh tentang pemotongan anggaran perjalanan dinas dan konsultansi, kini memuji kecepatan respons pemerintah dalam penanganan bencana. Tidak ada yang mempertanyakan dari mana dana Rp 60 triliun itu berasal.
Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, Wakil Kapolri, bahkan turun langsung menyerahkan bantuan kemanusiaan ke Sumatera Barat. Koordinasi lintas instansi berjalan mulus tanpa hambatan anggaran. TNI, Polri, BNPB, Basarnas, dan pemerintah daerah bergerak sebagai satu kesatuan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memiliki dana cadangan Rp 1,3 triliun bahkan belum perlu mencairkannya. Mereka masih mengajukan tambahan Rp 1,6 triliun untuk kesiapsiagaan, menunjukkan betapa solidnya posisi fiskal pemerintah dalam menghadapi bencana.
Bencana Sumatra memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya disiplin fiskal. Ketika pemerintah memangkas belanja yang tidak produktif, rapat-rapat yang tak jelas hasilnya, perjalanan dinas yang lebih mirip wisata, konsultansi yang menghabiskan miliaran tanpa output konkret, mereka sebenarnya sedang membangun benteng pertahanan fiskal untuk masa depan.
“Kebijakan efisiensi ini sangat penting untuk memperkuat kapasitas fiskal negara dalam merespons kebutuhan darurat,” tegas Prabowo.
Para pegawai kementerian yang dulu mengeluh karena tidak bisa lagi melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan kelas bisnis, kini menyaksikan bagaimana dana yang mereka “korbankan” digunakan untuk membangun 200 unit rumah bagi korban bencana di Sibolga. Mereka yang dulu protes karena konsultan eksternal dipangkas, kini melihat bagaimana dana itu dialihkan untuk memulihkan infrastruktur kritis di Aceh dan Sumbar.
Efisiensi yang Berbuah Manis
Angka Rp 60 triliun untuk penanganan bencana bukan sekadar nominal. Ini adalah bukti konkret bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan Prabowo bukan sekadar pencitraan atau populisme fiskal. Ini adalah strategi jangka panjang untuk membangun resiliensi fiskal negara.
Ketika estimasi kebutuhan penanganan bencana Sumatra mencapai Rp 50 triliun, pemerintah memiliki buffer Rp 10 triliun. Tidak ada drama mencari sumber pendanaan, tidak ada perdebatan panjang di DPR, tidak ada penundaan bantuan karena masalah anggaran.
Bahkan, program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis tetap berjalan tanpa gangguan. Ini menunjukkan bahwa pemotongan anggaran dilakukan secara selektif dan strategis, bukan asal potong.
Bencana Sumatra menjadi momen refleksi bagi seluruh birokrasi Indonesia. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah, apakah selama ini kita benar-benar membutuhkan anggaran sebesar itu untuk rapat-rapat, perjalanan dinas, dan konsultansi yang tak jelas manfaatnya?
Ketika dana yang dipangkas dari pos-pos “tidak produktif” itu ternyata mampu menyelamatkan ribuan keluarga korban bencana, maka filosofi Prabowo tentang “yang penting kerja, bukan kunjungan-kunjungan kerjanya” mendapat validasi yang sempurna.
Kini, saat masyarakat Sumatra mulai bangkit dari bencana dengan dukungan dana darurat yang memadai, para birokrat di Jakarta mulai memahami makna sesungguhnya dari efisiensi anggaran. Bukan tentang berhemat demi berhemat, tapi tentang mengalokasikan sumber daya publik untuk hal-hal yang benar-benar berdampak bagi rakyat.
Ironi yang manis ini mungkin akan dikenang sebagai momen ketika kritikus kebijakan efisiensi anggaran akhirnya memahami visi jangka panjang seorang pemimpin yang lebih memilih disiapkan untuk yang terburuk daripada bersenang-senang dengan anggaran yang berlimpah.
Penulis: Danny Wibisono
Editor: Hari Tri Wasono
