Bacaini.ID, DAVOS – Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan panggung World Economic Forum Davos 2026 untuk memproyeksikan Indonesia sebagai “titik terang global” di tengah dunia yang ia gambarkan diliputi perang, ketidakpastian, dan krisis kepercayaan antarnegara.
Di hadapan elite politik dan bisnis dunia, Prabowo menegaskan tesis klasik: tanpa perdamaian dan stabilitas, pertumbuhan ekonomi hanyalah ilusi.
Presiden menyebut Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen selama satu dekade, inflasi di kisaran 2 persen, serta defisit fiskal di bawah 3 persen dari produk domestik bruto. Ia menekankan kredibilitas fiskal Indonesia yang “tak pernah gagal bayar” sepanjang sejarah.
Pernyataan ini terdengar meyakinkan di Davos, tetapi mengabaikan fakta bahwa stabilitas fiskal Indonesia selama ini juga ditopang oleh disiplin belanja yang sering kali berdampak pada terbatasnya kualitas layanan publik. Pertumbuhan makro belum otomatis mencerminkan perbaikan kesejahteraan mikro.
Sorotan utama pidato Prabowo adalah pembentukan Dana Investasi Negara Dantara dengan aset kelolaan yang diklaim mencapai 1 triliun dolar AS. Dana ini diposisikan sebagai mesin industrialisasi baru melalui restrukturisasi 144 BUMN dengan standar tata kelola internasional, bahkan membuka ruang bagi eksekutif asing.
Klaim skala dan profesionalisme ini menimbulkan pertanyaan klasik: seberapa transparan struktur pengelolaan Dantara, bagaimana mekanisme akuntabilitasnya, dan sejauh mana publik bisa mengawasi konsentrasi kekuasaan ekonomi dalam satu entitas raksasa.
Di bidang sosial, Presiden mengedepankan Program Makan Bergizi Gratis yang menargetkan hampir 60 juta penerima, dengan ambisi menyajikan lebih dari 80 juta porsi per hari pada akhir 2026. Program ini diklaim menciptakan ratusan ribu lapangan kerja dan melibatkan puluhan ribu UMKM.
Namun, Prabowo tidak menjelaskan secara rinci sumber pendanaan jangka panjang, mekanisme pengawasan kualitas pangan, maupun risiko pemborosan anggaran dalam program berskala masif yang rawan inefisiensi.
Program kesehatan preventif berupa pemeriksaan gratis bagi puluhan juta warga juga dipromosikan sebagai investasi jangka panjang. Logikanya masuk akal, tetapi implementasinya bergantung pada kapasitas sistem kesehatan yang hingga kini masih timpang antarwilayah. Tanpa pembenahan distribusi tenaga medis dan fasilitas, pemeriksaan gratis berpotensi menjadi slogan populis ketimbang solusi struktural.
Dalam sektor pendidikan, pemerintah menargetkan digitalisasi masif melalui pemasangan ratusan ribu panel interaktif, renovasi puluhan ribu sekolah, serta pembangunan universitas bertaraf internasional. Prabowo juga menjanjikan 500 sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga termiskin untuk memutus rantai kemiskinan. Agenda ini ambisius, tetapi kembali memunculkan pertanyaan lama: apakah investasi fisik akan diiringi peningkatan kualitas guru, kurikulum kritis, dan kebebasan akademik.
Pidato tersebut juga menyinggung ekonomi kerakyatan melalui pembangunan puluhan ribu koperasi desa dan modernisasi desa nelayan. Contoh pilot project di Biak yang diklaim meningkatkan pendapatan nelayan hingga 60 persen terdengar menjanjikan, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan keberhasilan nasional. Pengalaman masa lalu menunjukkan banyak koperasi mati suri karena lemahnya manajemen dan intervensi politik.
Dalam isu penegakan hukum, Prabowo menegaskan sikap nol toleransi terhadap korupsi dengan menyebut penyitaan jutaan hektare lahan ilegal dan penutupan ribuan tambang ilegal. Retorika ini keras, tetapi publik masih menunggu konsistensi penegakan hukum tanpa pandang bulu, terutama terhadap aktor besar yang selama ini kerap kebal.
Menutup pidatonya, Presiden menegaskan visi swasembada pangan, energi, dan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam empat tahun, serta komitmen integrasi ekonomi global melalui berbagai perjanjian dagang. Davos memberi panggung untuk optimisme. Tantangannya, realisasi janji-janji besar itu akan diuji bukan di forum internasional, melainkan di desa-desa, sekolah, dan ruang hidup warga Indonesia sendiri.
Penulis: Danny Wibisono
Editor: Hari Tri Wasono
