Bacaini.id, KEDIRI – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi data melalui musyawarah kelurahan di 46 kelurahan. Hal ini sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Kediri.
Berdasar data Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), saat ini di Kota Kediri terdapat 5.384 jiwa data kemiskinan ekstrem. Data tersebut kemudian disampaikan dalam musyawarah kelurahan yang telah berjalan mulai 31 Juli hingga 11 Agustus 2023 mendatang.
Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Paulus Luhur Budi mengatakan pada Muskel ini mengundang seluruh lembaga kemasyarakatan kelurahan mulai RT/RW, PKK, Karang Taruna, LPMK dan semua unsur tokoh masyarakat dan tokoh agama.
“Melalui muskel bisa diputuskan bahwa data kemiskinan ekstrem yang kita berikan tiap kelurahan bisa melakukan kroscek by name by address, apakah benar nama-nama tersebut dalam kondisi kemiskinan ekstrem atau tidak,” kata Paulus, Rabu, 9 Agustus 2023.
Paulus menilai, Muskel merupakan sarana yang tepat untuk mengetahui potret kemiskinan ekstrem secara riil. Dengan demikian potret kemiskinan bisa langsung disampaikan oleh perwakilan yang ada di kelurahan baik di RT/RW ataupun LPMK.
“Dari muskel juga bisa menyanggah apabila ada orang yang mampu namun mengajukan untuk masuk data kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Dari hasil verifikasi kelurahan, nantinya Dinas Sosial akan menindaklanjuti dengan melakukan monitoring. Selanjutnya, dari hasil data yang telah terverifikasi tersebut Pemerintah Kota Kediri melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) di tingkat kota akan menentukan strategi yang tepat untuk mengatasi permasalah tersebut.
“Dari data riil yang ada, kita sampaikan ke pimpinan atau Walikota Kediri untuk menentukan kebijakan yang pas untuk mengintervensi hal tersebut bersama dinas terkait sehingga tepat sasaran,” ungkapnya.
Dijelaskan Paulus, ada beberapa indikator kemiskinan ekstrem diantaranya pengeluaran per orang per harinya kurang dari Rp 10.700, tidak punya rumah atau tempat berteduh, tidak memiliki pekerjaan tetap, mayoritas penduduk miskin ekstrem berpendidikan rendah (lulusan SD/tidak bersekolah).
Indikator selanjutnya, kelompok lansia tanpa/minim penghasilan, memiliki akses yang minim pada sanitasi, tidak memiliki akses pada air minum layak serta mayoritas balita dari rumah tangga miskin ektrem belum mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap dan cenderung mengalami malnutrisi.
Paulus berharap dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Kediri dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024 mendatang. Sehingga hal tersebut sejalan dengan target yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Melalui Muskel diharapkan setiap kelurahan mampu memetakan dan mendata ulang masyarakat yang masuk kriteria penduduk sangat miskin sehingga menghasilkan data yang valid dan up to date sebagai sasaran penerima berbagai program dan kebijakan intervensi pengentasan kemiskinan ekstrem, sehingga bisa lebih tepat sasaran dan menjangkau masyarakat miskin ekstrem yang benar-benar membutuhkan bantuan,” tandasnya.**
