Bacaini.ID, KEDIRI – Pemerintah Kabupaten Kediri diminta agresif membantu pengelola Bandara Dhoho Kediri menghidupkan proyek tersebut. Selain berkomunikasi dengan pemerintah pusat, alokasi anggaran promosi pariwisata harus ditambah.
Ketua Fraksi Partai Nasdem Kabupaten Kediri Lutfi Mahmudiono mengatakan kondisi Bandara Dhoho Kediri saat ini sedang tidak lagi melayani penerbangan. “Kami merasa khawatir jika bandara Dhoho Kediri tetap dibiarkan dalam kondisi sepi, akan menjadi kota mati dan proyek strategis nasional ini mangkrak,” kata Lutfi kepada Bacaini.ID, Kamis, 10 Juli 2025.
Karena itu ia mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Kediri segera mengambil langkah menjadi fasilitator untuk menghidupkan Bandara Dhoho Kediri, dan terus menerus mengusulkan kepada pemerintah pusat agar Bandara Dhoho Kediri menjadi Bandara Internasional, sekaligus pemberangkatan haji.
“Agar Bandara Dhoho Kediri mempunyai multiplyer efek, kami mengusulkan pemerintah daerah menambah plafon anggaran untuk menggenjot pengembangan dan promosi pada sektor pariwisata serta menarik investor pariwisata,” terang Lutfi.
Sebelumnya desakan yang sama disampaikan pengamat transportasi Universitas Surabaya Prof. Dr. Ir. Dadang Supriyatno, MT.,IPU.,ASEAN Eng. Ia mengatakan pemerintah wajib mendorong beroperasinya Bandara Dhoho dengan melakukan pemetaan rute potensial dan menyediakan infrastruktur pendukung bandara.
Ia mencontohkan bagaimana keberadaan Bandara Banyuwangi yang sempat hampir mati karena sepinya penumpang yang berimbas pada minimnya maskapai yang masuk, kini menjadi salah satu bandara yang hidup.
Ini setelah pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bergerak bersama-sama menghidupkan bandara tersebut. Pemerintah melakukan pemetaan rute yang potensial, sehingga maskapai sebagai pihak swasta tergerak membuka jalur penerbangan di Banyuwangi.
“Selama ini kan urusan (membuka pasar) diserahkan maskapai. Komitmen pemerintah hanya di atas kertas saja, sehingga maskapai berjuang sendiri menciptakan pasar,” kritik Dadang.
Menurutnya keberadaan Bandara Dhoho sangat strategis untuk membuka jalur transportasi udara di wilayah Selatan Jawa Timur. Dadang berharap pemerintah mengkaji ulang kembali konsep Bandara Dhoho dengan melibatkan pakar atau akademisi. Sehingga semua persoalan yang menghambat beroperasinya Bandara Dhoho bisa diinventarisir untuk diselesaikan bersama-sama. Termasuk pengaturan wilayah udara di bagian Selatan Jawa Timur yang sebelumnya menjadi area latihan pesawat tempur Lanud Iswahjudi.
“Dibutuhkan intervensi pemerintah pusat untuk duduk bersama seluruh stakeholder dan pakar transportasi, sehingga cita-cita mewujudkan akses transportasi udara di Selatan Jawa Timur bisa terwujud,” tegas Dadang.
Penulis: Hari Tri Wasono
