Bacaini.ID, BLITAR – Perubahan gaya komunikasi politik Bupati Blitar Rijanto dipertanyakan kalangan DPRD Kabupaten Blitar.
Bersanding dengan Wakil Bupati Beky Herdihansah dinilai telah mengubah gaya komunikasi politik Rijanto. Bupati tidak lagi mengedepankan semangat kebersamaan.
Tidak lagi satu frekuensi dengan legislatif dalam rangka bersama-sama membangun Kabupaten Blitar lebih baik.
Perubahan gaya komunikasi bupati membuat paripurna PAK APBD 2025 Kabupaten Blitar hingga kini gagal digelar karena tidak tercapainya kesepakatan.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Moh Rifai, gaya komunikasi politik Bupati Rijanto pada periode ini berbeda dengan sebelumnya.
Rifai membandingkan gaya komunikasi Bupati Rijanto saat berdampingan dengan Wabup Marheinis Urip Widodo (2016-2020).
“Bupati Rijanto dulu jaman dengan Wabup Pak Henis (Marheinis Urip Widodo) memimpin, Blitar adem ayem dan nyaman. Sekarang beda. Ada apa?” ujar Rifai kepada Bacaini.ID Selasa malam (26/8/2025).
Dikendalikan Wabup Beky?
Pelaksanaan paripurna PAK APBD 2025 di Gedung DPRD Kabupaten Blitar diketahui berulangkali gagal digelar.
Tidak kuorumnya kehadiran jadi faktor penyebab. Sebagian besar fraksi memilih tidak hadir karena tidak ada kesepakatan.
Gagalnya paripurna PAK APBD 2025 dipicu keinginan keras eksekutif mencoret dana pokok pikiran (Pokir) DPRD tahun 2025.
Keinginan itu ditolak. Legislatif beralasan pokir 2025 merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat tahun 2024.
Fraksi Gerakan Pembangunan Demokrat (Gerindra, PPP dan Demokrat) bahkan menegaskan sikap lebih baik tidak ada PAK APBD 2025.
Sementara kehadiran anggota Fraksi PDIP selaku pengusung Bupati Rijanto dan Wabup Beky juga tidak utuh.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Moh Rifai, Bupati Rijanto terkesan tidak leluasa mengambil kebijakan. Termasuk urusan PAK APBD 2025.
Setiap keputusan yang menjadi domain bupati Rijanto selalu lebih dulu dimintakan pendapat Wabup Beky Herdihansah.
Kata Rifai semua tahu itu, dan tidak ada yang salah. Namun jadi tidak lazim kalau semua hal yang jadi domain bupati selalu menunggu petunjuk wabup.
Itu yang membuat proses PAK APBD 2025 hingga kini belum tercapai kesepakatan
“Semua orang tahu kebijakan yang seharusnya diputuskan bupati pasti dimintakan pendapat wabupnya,” ungkapnya.
Rifai mengingatkan kalau anggota legislatif juga dipilih rakyat. Karenanya juga bertanggung jawab memperjuangkan aspirasi rakyat.
Dengan pertimbangan membangun Blitar bersama-sama, legislatif siap duduk bersama dengan Bupati dan Wakil Bupati.
Duduk bersama dan diskusi dari hati ke hati seperti yang pernah dilakukan Bupati Rijanto saat berdampingan dengan Wabup Marheinis Urip Widodo.
“Kalau mau duduk bareng diskusi dari hati ke hati buat membangun Blitar tanpa kepentingan yaa hayooo. Kenapa justru Bupati Rijanto sekarang berubah,” pungkasnya.
Bupati Blitar Rijanto dalam momentum perayaan puncak Hari Jadi Blitar ke-701 mengatakan berharap mendapat dukungan dari DPRD.
Dengan begitu pemerintahan Rijanto-Beky bisa berjalan harmonis sekaligus bisa melayani kepentingan masyarakat dengan baik.
Penulis: Solichan Arif
