Bacaini.ID, JEMBER- Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember tercatat melampaui rata-rata Jawa Timur. Namun persoalan kemiskinan, stunting, hingga kualitas sumber daya manusia masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah.
Hal itu mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang digelar Pemkab Jember, Senin (9/3/2026).
Forum perencanaan pembangunan tersebut berlangsung di Pendopo Wahyawibawagraha dan diikuti secara luring maupun daring oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha hingga perwakilan masyarakat.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Imam Hidayat, menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan pembangunan provinsi dan nasional.
Menurutnya, capaian pembangunan di daerah merupakan bagian dari keberhasilan pembangunan yang lebih luas. “Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Apa yang dicapai di daerah juga berkontribusi terhadap pembangunan provinsi maupun nasional,” kata Imam.
Pemerintah pusat, lanjut dia, telah menetapkan arah pembangunan 2027 dengan fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Caranya melalui peningkatan produktivitas investasi dan penguatan sektor industri.
Di tingkat provinsi, Pemerintah Jawa Timur menekankan penguatan layanan dasar sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam sembilan program prioritas Nawabakti Satya Jawa Timur.
Program itu mencakup berbagai sektor, mulai dari pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penguatan konektivitas infrastruktur, hingga peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan.
Dalam paparannya, Imam juga menyoroti sejumlah indikator makro Kabupaten Jember yang menunjukkan tren positif.
Pertumbuhan ekonomi Jember tercatat mencapai 5,47 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur yang berada di kisaran 5,33 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Jember juga relatif lebih rendah. Angkanya berada di 3,07 persen, di bawah rata-rata Jawa Timur sebesar 3,71 persen dan nasional yang mencapai 4,74 persen.
Capaian tersebut, menurut Imam, menunjukkan strategi pembangunan daerah mulai berdampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja.
Meski begitu, ia mengingatkan masih ada sejumlah tantangan pembangunan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember yang berada di angka 71,57.
Ia menilai peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan menjadi faktor penting untuk mendorong kenaikan IPM di masa mendatang. Imam juga menyinggung persoalan stunting yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Menurutnya, persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga dipengaruhi berbagai faktor lain seperti pendidikan keluarga, pola asuh, hingga pernikahan usia dini.
“Kalau pasangan belum siap membangun keluarga, dampaknya bisa memengaruhi tumbuh kembang anak,” ujarnya.
Selain itu, ia mendorong agar wilayah selatan Jember mulai dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Wilayah tersebut dinilai memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi jika dikelola secara terpadu.
Jember juga dinilai memiliki komoditas unggulan yang telah dikenal di pasar internasional, yakni tembakau cerutu.
Menurut Imam, kualitas tembakau Jember selama ini mampu bersaing di pasar dunia dan menjadi salah satu komoditas ekspor bernilai tinggi.
“Dulu pesaingnya tembakau Deli di Sumatera Utara. Sekarang Jember menjadi salah satu yang bertahan di pasar global,” katanya.
Sementara itu, Bupati Jember Gus Fawait menegaskan pemerintah daerah akan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
Salah satunya melalui program Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan) yang memungkinkan pemerintah turun langsung ke desa untuk menyerap aspirasi warga.
“Kami ingin mendengar langsung kebutuhan masyarakat, bukan hanya melalui perwakilan,” ujarnya.
Program tersebut juga dimanfaatkan untuk menyosialisasikan berbagai layanan publik, termasuk program kesehatan gratis melalui Universal Health Coverage (UHC).
Selain itu, kegiatan di desa juga diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Dalam forum Musrenbang tersebut, Gus Fawait menegaskan bahwa fokus pembangunan Jember pada periode 2026–2027 adalah pengentasan kemiskinan.
Pemkab Jember berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengentasan Kemiskinan yang bekerja menggunakan data terpadu Badan Pusat Statistik (BPS).
Data tersebut akan menjadi dasar penyaluran bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, terutama kelompok desil satu hingga desil empat, agar program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran.(meg/ADV)
