Bacaini.ID, SITUBONDO – Pemerintah Kabupaten Situbondo meluncurkan Ricall atau Rio Call untuk melaporkan pelayanan publik yang buruk di Situbondo. Komitmen pemkab ini dilakukan setelah mengundang Ombudsman Republik Indonesia untuk memberikan pembekalan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Selasa (25/03/2025).
Kedatangan ombudsmen ke Sitibondo untuk memberikan arahan terkait tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Sekaligus, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terutama pembekalan kepada ASN terkait UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Selasa (25/03/2025).
Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan bahwa baru tahun ini dan pertama kalinya, Pemerintah Kabupaten Situbondo dihadiri langsung oleh ketua Ombudsman RI. Dalam kesempatan ini Pemkab Situbondo telah melakukan tanda tangan memorandum of understanding (MoU) dengan Ombudsman RI terkait dengan pengawasan pelayanan publik.
“hal ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan pelayanan publik yang maksimal dan transparan hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya memorandum of understanding (MoU) dengan Ombudsman RI.” Ujarnya.
Bupati Muda yang akrab di sapa Mas Rio juga menjelaskan bahwa untuk menunjang optimalisasi pelayanan publik, dirinya membuka layanan pengaduan Rio Call atau disingkat Ricall untuk masyarakat yang menemukan atau mendapati adanya pelayanan publik yang tidak maksimal, baik di tingkat desa maupun dinas.
“Layanan Rio Call atau Ricall ini saya buka untuk masyarakat umum. Siapa saja bisa langsung menghubungi saya, baik melalui media sosial saya maupun nomor WhatsApp saya. Apalagi saya kan aktif di grup-grup. Saya kira semua tahu nomor saya. Silakan infokan ke saya langsung jika ada pelayanan publik yang kurang maksimal,” Katanya.
Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan, di Kabupaten Situbondo mulai tahun 2023 hingga Maret 2025 terdapat 9 pengaduan kepada Ombudsman. Yang paling banyak terkait desa dan lembaga peradilan.
“Untuk di Kabupaten Situbondo sendiri tahun 2023 ada 1 pengaduan. Tahun 2024 ada 8 pengaduan dan untuk tahun 2025 belum ada,” Jelasnya
Najih mengungkapkan bahwa pintu masuk menuju korupsi karena maladministrasi ini terkait dengan pelayanan kepada publik yang tidak maksimal. Dia mencontohkan karena saudaranya, pelayanan diutamakan dan pelayanan tidak berlarut-larut.
Tidak hanya itu, Najih juga menjelaskan bahwa terdapat 12 jenis maladministrasi yang ditangani oleh Ombudsman. Enam di antaranya yakni penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, pengabaian kewajiban hukum, penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan, perbuatan melawan hukum.
Dari 12 jenis maladministrasi, terbanyak yang masuk sebagai aduan ke Ombudsman adalah terkait penundaan berlarut. Artinya pelayanan yang lelet.
“Selain itu, 6 lainnya adalah penyimpangan prosedur, bertindak tidak patut, berpihak, konflik kepentingan, diskriminasi dan tidak kompeten, Penundaan berlarut terbanyak, biasanya selesai sehari ini bisa dua atau tiga hari,” Katanya.
Ombudsman sebagai pengawas eksternal pelayanan publik merupakan lembaga negara yang mandiri dengan tugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, menerima, dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi.
Selian itu, Ombudsman mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk BUMN, BUMD, BHMN, dan badan swasta/perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. (Nal)
