Bacaini.id, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan penyusunan APBN 2024 yang membuat belanja perlindungan sosial dilakukan sebelum penetapan calon presiden dilakukan. Pernyataan ini membantah tudingan pemanfaatan program APBN untuk kepentingan pasangan capres tertentu.
“Apabila linimasa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan paslon capres dan cawapres,” jelas Sri Mulyani saat dihadirkan dalam sidang penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi, Jumat 5 April 2024.
Sri Mulyani menjelaskan APBN 2024 telah disusun sejak awal tahun 2023, dan telah disetujui DPR jauh sebelum penetapan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024.
Realisasi anggaran bansos pada periode Januari-Februari 2024 juga tidak berbeda dengan realisasi perlinsos enam tahun terakhir, yakni senilai Rp12,8 triliun untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.
Selain Sri Mulyani, tiga menteri lainnya turut dihadirkan dalam sidang tersebut. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Para menteri ini dimintai keterangan oleh Mahkamah terkait permohonan adanya hubungan pemberian bantuan sosial dengan pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah tengah melakukan upaya mitigasi bencana El Nino sejak akhir tahun 2023 hingga awal tahun 2024. Kondisi ini yang menjadi alasan Pemeirntah gencar membagikan bansos.
Sementara Menteri Sosial Tri Rismaharini justru menyebut anggaran Kemensos malah berkurang saat pesta demokrasi Tahun 2024 berlangsung. “Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun dari Rp87.275.374.140.000 menjadi Rp79.214.083.464.000,” kata Risma.
Penulis: Priska Priscila
Editor: Hari Tri Wasono
