Bacaini.ID, KEDIRI – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan perdana ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Senin, 12 Januari 2026. Kehadiran Prabowo di lokasi pembangunan ibu kota baru ini menjadi jawaban atas spekulasi yang sempat beredar.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan kunjungan tersebut membuktikan bahwa IKN bukanlah proyek mubazir. “Ini penting untuk menjawab anggapan bahwa IKN hanya proyek sia-sia,” ujarnya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026, dikutip dari laman jdih.dpr.go.id.
Menurut Rifqi, kehadiran Presiden bukan sekadar kunjungan kerja, melainkan pesan politik yang jelas, yakni dukungan penuh terhadap pembangunan ibu kota baru. “Presiden hadir bukan hanya meninjau, tapi juga menunjukkan perhatian serius kepada IKN,” tambah politisi NasDem itu.
Pesan Politik dan Citra Kepemimpinan
Kunjungan ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga simbol kepemimpinan. Dengan hadir langsung di IKN, Prabowo ingin menunjukkan bahwa dirinya terlibat secara nyata dalam proyek strategis nasional. Kehadiran di lapangan memberi kesan kepemimpinan yang dekat dengan rakyat, sekaligus menegaskan komitmen untuk melanjutkan agenda besar negara.
Rifqi menyebut kunjungan ini sebagai pesan politik kedua. Pesan pertama sudah disampaikan lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah, yang diteken Juni 2025. Perpres tersebut menegaskan target menjadikan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.
Momentum Politik dan Publik
Di mata publik, kunjungan perdana ini juga menjadi momen penting untuk membangun citra kepemimpinan Prabowo. Kehadiran langsung di lokasi proyek besar memberi kesan bahwa Presiden tidak hanya memimpin dari balik meja, tetapi juga turun ke lapangan untuk memastikan arah pembangunan berjalan sesuai rencana.
Langkah ini sekaligus memperkuat narasi bahwa IKN bukan sekadar proyek ambisius, melainkan simbol masa depan Indonesia. Dengan hadir di tengah proses pembangunan, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya serius menjadikan IKN sebagai pusat politik baru.
Strategi Pemindahan ASN
Selain itu, Rifqi mengungkapkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan strategi pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN secara bertahap. Menteri PANRB Rini Widyantini bahkan telah menyampaikan cetak biru pemindahan kementerian dan lembaga kepada Komisi II DPR RI. Namun, keputusan final tetap menunggu arahan Presiden.
“Setelah Presiden meninjau langsung, mudah-mudahan segera diputuskan. Kalau tidak, mubazir. Rusun untuk 15 ribu orang sudah siap, tapi belum ditempati,” jelasnya.
Penulis: Hari Tri Wasono
