Bacaini.ID, KEDIRI – Kemarahan publik kepada lembaga DPR RI hingga berujung unjuk rasa dipicu banyak hal. Diantaranya adalah pernyataan dan sikap anggota DPR yang terkesan seenaknya dan tidak peka terhadap situasi.
Berikut rangkuman pernyataan kontroversial dari empat politisi yang sempat memicu kemarahan publik.
Deddy Sitorus – “Jangan Samakan DPR dengan Rakyat Jelata”
Dalam sebuah tayangan di Metro TV (Desember 2024), Deddy Sitorus, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, menolak perbandingan antara fasilitas anggota DPR dan iuran Tapera yang dibebankan kepada pekerja.
“Jangan samakan DPR dengan rakyat jelata seperti tukang becak atau buruh. Itu sesat logika,” katanya.
Pernyataan ini viral kembali pada Agustus 2025 dan memicu gelombang kritik di media sosial. Publik menilai diksi “rakyat jelata” merendahkan dan memperlebar jarak antara wakil rakyat dan konstituennya.
Eko Patrio – Parodi DJ “Sound Horeg” sebagai Respons Kritik
Setelah terekam berjoget di Sidang Tahunan MPR 2025, Eko Patrio, Sekjen PAN, justru mengunggah video parodi DJ dengan caption: “Biar jogednya lebih keren pakai sound ini aja.”
Alih-alih meredam kritik, video tersebut dianggap sebagai bentuk ejekan terhadap masyarakat yang menegurnya. Gelombang protes pun muncul, menyebut Eko tidak sensitif terhadap kondisi bangsa. Ia kemudian menyampaikan permintaan maaf.
Ahmad Sahroni – “Mental Bubarin DPR Itu Mental Orang Tolol Sedunia”
Dalam kunjungan ke Polda Sumatera Utara pada 22 Agustus 2025, Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Partai NasDem, Ahmad Sahroni, menanggapi seruan pembubaran DPR dengan kalimat yang keras.
“Mental manusia yang begitu adalah mental manusia tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia,” katanya.
Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik dan tokoh nasional, termasuk mantan Wakapolri Oegroseno. Seorang mahasiswa bahkan menantangnya debat terbuka, menyebut ucapan Sahroni sebagai bentuk penghinaan terhadap rakyat.
Adies Kadir – Logika Tunjangan Rumah dan Kos Rp3 Juta per Hari
Wakil Ketua DPR RI dari Partai Golkar, Adies Kadir, menjelaskan tunjangan rumah Rp50 juta per bulan sebagai hal wajar. Ia menyebut jika kos Rp3 juta dikali 26 hari kerja sebesar Rp78 juta. Sehingga mereka masih nombok dengan nilai tunjangan Rp.50 juta per bulan.
Pernyataan ini dinilai janggal secara logika dan menuai kritik luas. Influencer Jerome Polin bahkan menyindir dengan menyebut, “Kalau Rp3 juta per hari, itu bukan kos, itu hotel bintang lima, Pak.”
Adies kemudian mengklarifikasi bahwa ia keliru dalam menyampaikan data. Namun publik terlanjur geram karena pernyataan tersebut dianggap tidak berempati terhadap kondisi ekonomi rakyat.
Penulis: Hari Tri Wasono
