Bacaini.id, KEDIRI – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Yahya Cholil Staquf melarang keras organisasinya dicatut untuk kepentingan politik. Dia juga memastikan tidak ada capres atau cawapres yang mengatasnamakan NU.
Gus Yahya menegakan jika ada anggota Nahdlatul Ulama yang terlibat aktivitas politik, hal itu merupakan atas nama pribadi. “Itu atas nama pribadi, berdasar dari kemampuan, prestasi serta kredibilitasnya sendiri,” kata Gus Yahya saat hadir pada acara Halaqah Fiqih Peradaban di Aula Muktamar Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini, Sabtu, 21 Januari 2023.
Larangan yang sama juga berlaku pada calon presiden maupun wakil presiden pada pemilihan 2024 mendatang. Dengan demikian tidak akan ada capres maupun cawapres yang mengatasnmakan NU. Menurut Gus Yahya, membawa embel-embel NU dalam kontestasi politik bukanlah suatu yang tepat. “Sudah berulang kali saya sampaikan bahwa Nahdlatul Ulama tidak boleh dibawa-bawa dalam isu politik maupun dicatut untuk kompetisi politik,” tegasnya.
Mencalonkan diri sebagai pemimpin, menurut Gus Yahya, harus menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Untuk itu harus disesuaikan dengan prestasi, kredibilitas dan track record orang itu sendiri. Biarkan masyarakat yang akan memberi penilaian dan memilih.
Sementara itu merespon rencana pemerintah menaikkan biaya haji hampir saratus persen menjadi Rp69 juta, Gus Yahya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Informasi yang dia terima kenaikan biaya haji tersebut merupakan permintaan dari Pemerintah Arab Saudi. “Saya serahkan sepenuhnya kepada pemerintah, saya percaya pemerintah akan mengambil kebijakan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Halaqah Fiqih Peradaban berlangsung sejak September 2022 hingga awal Januari 2023. Kegiatan ini menjadi pendahuluan Muktamar Internasional Fiqih Peradaban yang akan digelar di Surabaya pada 6 Februari 2023 mendatang.
Penulis: AK.Jatmiko
Editor: Novira
Tonton video:
