Bacaini.id, KEDIRI – Isu politik dinasti yang ‘sukses’ menumbangkan rezim kekuasaan di sejumlah daerah diperkirakan tidak akan berlaku di Kota Kediri. Masyarakat perkotaan lebih berkonsentrasi pada nilai tawar calon walikota untuk memperbaiki kehidupan mereka.
Pengamat politik dari Institut Agama Islam Negeri Kediri, Dr. Taufik Alamin, SS, M.Si, mengatakan isu politik dinasti tidak akan cukup signifikan sebagai propaganda dalam pemilihan kepala daerah Kota Kediri tahun 2024 mendatang.
“Saya agak repot membicarakan politik dinasti. Meski ditolak di mana-mana, politik dinasti tidak akan mendapat perlawanan signifikan di masyarakat. Mereka akan fokus pada figur dan apa yang ditawarkan dibanding melihat latar belakangnya, lebih realistis,” kata Taufik kepada Bacaini.id, Rabu, 13 Juli 2022.
baca ini 10 Kandidat Calon Wali Kota Kediri Pilkada 2024
Ini didukung dengan hilangnya politik identitas di Kota Kediri sejak pemilihan kepala daerah langsung pada Juni 2005 silam. Mantan komisioner KPUD Kota Kediri ini menyebut era reformasi membawa perubahan besar pada dinamika politik masyarakat Kota Kediri. Termasuk tidak ‘lakunya’ partai Islam dalam membangun sentimen kelompok tertentu untuk mendulang suara.
Situasi ini tentu buruk bagi partai politik yang cenderung hanya menjadi pengusung calon kepala daerah di awal pendaftaran. Relasi selanjutnya sudah berpindah dari kandidat kepada masyarakat secara langsung. “Orang akan melihat figurnya, bukan partainya,” kata Taufik.
Di sini kinerja partai sebagai mesin politik terdegradasi. Satu-satunya penentu kemenangan hanyalah siasat dan transaksional. Menurut Taufik hal itu sudah menjadi rahasia umum dan tidak perlu ditutup-tutupi.
baca ini Gus Muid: Wali Kota Kediri Mendatang Tak Boleh Dikendalikan Orang Lain
Dia juga menjamin bahwa siapapun pemimpin yang terpilih kelak, tidak akan berdampak hingga terjadinya konflik horisontal. Realitas ini sudah terjadi di berbagai kontestasi dimana pelaksanaan pemilu dan pilkada berlangsung damai hingga akhir penyelesaian sengketa.
“Kediri ini unik. Mau bicara kekuatan rakyat, tokoh-tokohnya sudah akrab semua. Mulai kelompok agama, pemerintah, dan lain-lain terbangun harmonis,” kata Taufik. Ini memastikan bahwa siapapun yang menjadi walikota kelak, situasi Kota Kediri akan tetap stabil.
Namun demikian Taufik mengingatkan bahwa ada yang lebih penting untuk dibicarakan dalam konteks pilkada selain kemenangan, yakni paska pemilihan. Selama ini perhatian elit politik masih pada pencapaian kemenangan. Sementara agenda besar pemerintahan setelah menjabat justru kerap terlewatkan. “Setelah jadi walikota mau apa? Apa prestasinya?” katanya.
baca ini Hasil Jajak Pendapat Katino Paling Unggul Jadi Calon Wali Kota Kediri
Inilah yang menurut Taufik perlu didorong sebagai pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat. Sehingga masyarakat lebih kritis dalam melihat calon pemimpinnya, dan tidak selesai pada urusan pemilihan di bilik suara.
Bagaimana kriteria calon walikota Kediri yang ideal?
baca ini Demokrat Buka Kesempatan Anak Muda Jadi Wali Kota Kediri
Taufik Alamin dengan tegas menyebut bahwa pemimpin yang akan datang harus mampu mempertahankan partisipasi publik hingga akar rumput. Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) yang dicanangkan Abdullah Abu Bakar telah sukses membangun partisipasi hingga tingkat rukun tetangga (RT). “Kalau partisipasi masyarakat tidak disentuh (oleh pemimpin yang akan datang), akan jadi blunder,” katanya.
Penulis: Hari Tri Wasono
Tonton video:
