Bacaini.ID, KEDIRI – Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap tanggal 9 Februari merujuk pada hari lahir organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tahun 1946.
Bagi yang belum mengerti, PWI bukanlah satu-satunya organisasi profesi wartawan Indonesia yang menjadi konstituen Dewan Pers. Ada Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
Ada Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan yang terakhir Pewarta Foto Indonesia (PFI). Sementara SMSI, AMSI, SPS, PRSSNI, ATVLI dan ATVSI merupakan organisasi perusahaan Pers. Juga konstituen Dewan Pers.
Bagi yang belum mengerti, lahirnya Hari Pers Nasional (HPN) yang mengacu pada ultah PWI 9 Februari dimulai pada masa pemerintahan Presiden Soeharto atau masa Orde Baru.
Melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 Soeharto menetapkan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional. HPN 9 Februari dapat dikatakan sebagai warisan Orde Baru.
Baca Juga:
- Agitasi, Propaganda, dan Media Massa: Strategi PKI Menjadi Partai Rakyat 1955
- Profil Mas Marco Kartodikromo, Jurnalis yang Haram Menjilat Kekuasaan
- Profil Mochtar Lubis, Jurnalis “Penggonggong” Rezim Penindas
Sejarah 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional
Ketua Umum pertama saat PWI terbentuk 9 Februari 1946 adalah Mr. Soemanang Soerjowinoto (1946-1952). Ia terpilih dalam Kongres di Solo 9-10 Februari 1946.
Soemanang yang lahir di Yogyakarta 1 Mei 1908 bukan hanya jurnalis, tapi juga dikenal sebagai politisi dan sekaligus seorang bankir.
Selama penjajahan Jepang menjadi pemimpin redaksi surat kabar Pemandangan. Juga turut mendirikan Kantor Berita Antara.
Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Soemanang dipercaya sebagai Menteri Perdagangan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Wilopo.
Kemudian menjadi direktur perbankan sebelum kemudian menjabat direktur eksekutif di Dana Moneter Internasional (sekarang IMF).
Sementara usulan hari lahir PWI 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional dimulai tahun 1981. Tepatnya saat berlangsung sidang Dewan Pers ke-21 di Bandung. 4 tahun kemudian (1985) Soeharto menetapkannya sebagai HPN.
Dari data yang dihimpun, pada saat itu Ketua Umum PWI dijabat oleh Harmoko (1973-1983). Harmoko memimpin selama 2 periode sebelum kemudian menjabat Menteri Penerangan.
Penulis: Tim Redaksi
Editor: Solichan Arif
