Bacaini.id, SURABAYA – Guru Besar Universitas Dr Soetomo Surabaya Prof. Redi Panuju mengusulkan pembentukan lembaga pengawasan untuk media sosial. Media sosial berpotensi menimbulkan kerusakan atau destruktif karena terdapat kecenderungan polarisasi.
Pengajar Bidang Ilmu Komunikasi ini mengatakan lembaga pengawasan yang dimaksud tak ubahnya seperti Komisi Penyiaran Indonesia yang menjadi pengawas penyelenggaraan penyiaran.
“Selama ini kan nggak ada (kontrol), ya sudah jadi liberal betul, jadi sangat bebas. Menurut saya perlu dibentuk komisi media sosial, seperti penyiaran itu ada KPID. Karena aparat yang memegang leading sektor media sosial itu sangat terbatas,” katanya dalam konferensi pers di Surabaya, Senin, 3 Juli 2023.
Redi Panuju merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk bisa merancang regulasi yang bisa mengontrol konten media sosial.
Bukan hanya medsos, Redi Panuju juga menyinggung podcast yang memiliki potensi destruktif karena terdapat kecenderungan polarisasi. Sehingga masyarakat bisa terdisintregasi dalam berbagai kelompok. “Itu bisa berbahaya bukan hanya secara naratif, tapi bisa juga ketika ada kesempatan jumpa darat,” katanya.
Melihat ketertarikan masyarakat terhadap podcast, hal itu membuka peluang calon presiden untuk mendompleng di acara itu. Melalui podcast, kandidat politik bisa menyampaikan gagasan dan pemikiran mereka dengan bebas. Hal tentu lebih efektif di banding melakukan sosialisasi langsung di masyarakat.
Dengan banyaknya penonton podcast di dunia maya, ke depan podcast politik akan menjadi incaran politisi dalam memasarkan dirinya kepada khalayak.
Penulis: HTW
