Bacaini.id, TRENGGALEK – Proses efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek masih berlangsung dan menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Akibatnya, sejumlah program, terutama di sektor infrastruktur, mengalami penundaan.
Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Mohamad Hadi, mengungkapkan bahwa hingga kini kegiatan pembangunan dan program lain yang membutuhkan anggaran besar belum bisa dijalankan secara optimal.
“Saat ini masih dalam proses pembahasan di pusat, belum final. Jadi, kegiatan di kabupaten yang terkait anggaran besar seperti infrastruktur masih vakum,” ujarnya.
Hadi menjelaskan bahwa meskipun Peraturan Presiden (Perpres) terkait anggaran sudah diterbitkan, namun proses transfer dana ke daerah belum terealisasi. Padahal, anggaran tersebut sangat dibutuhkan karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Dalam proses efisiensi ini, beberapa sektor mengalami pemotongan signifikan, termasuk infrastruktur dan kegiatan kantor,” jelasnya.
Ia menyebutkan, anggaran infrastruktur banyak terpangkas, sementara anggaran operasional kantor juga mengalami pemotongan hingga 50 persen, termasuk untuk kunjungan kerja.
Sebelumnya, Pemkab Trenggalek telah mengalokasikan dana sebesar Rp80 miliar untuk berbagai program infrastruktur. Namun, dengan adanya kebijakan efisiensi ini, sebagian besar anggaran tersebut harus dipangkas, dan sebagian lainnya belum bisa direalisasikan.
“Sekarang kondisinya seperti ini, kita belajar saja menghadapi situasi ini,” imbuhnya.
Hadi berharap pemerintah pusat segera menyelesaikan proses administrasi dan kajian terkait anggaran agar dana dapat segera dicairkan. Menurutnya, jika anggaran sudah turun, pemerintah daerah bisa segera menjalankan berbagai program yang telah direncanakan.
“Kami berharap anggaran segera cair, agar daerah bisa langsung bergerak. Ini demi kepentingan masyarakat juga,” pungkasnya.
