Bacaini.ID, KEDIRI – Nama Soedjono Hoemardani kerap disebut sebagai salah satu ‘dukun politik’ paling berpengaruh di lingkaran kekuasaan Presiden Soeharto pada era Orde Baru.
Meski bukan ekonom berlatar pendidikan tinggi, ia dipercaya membisikkan nasihat ekonomi, menjalankan lobi internasional, hingga memainkan peran penting dalam dinamika politik nasional.
Karir Soedjono Hoemardani di awal kekuasaan Orde Baru (1966-1974) berjalan mulus, dari anggota staf pribadi (Spri) berubah menjadi asisten pribadi (Aspri) Presiden Soeharto.
Siapa Soedjono Hoemardani yang dikenal sebagai salah satu penasihat atau pembisik atau ‘dukun politik’ terpenting Soeharto itu? Berikut kisahnya.
Baca Juga:
- Sepak Terjang Agen Soviet di Orde Baru: KGB Menyusup ke Militer hingga MPR
- Kebiasaan Ganjil Soeprijadi di Pantai Serang Blitar, Bertapa di Laut Selatan hingga Tantang Mitos Ratu Kidul
Awal Karir Soedjono Hoemardani di Divisi Diponegoro
Lahir 23 Desember 1919 di Solo (Surakarta) Jawa Tengah, Soedjono Hoemardani memulai karir di militer (pra kemerdekaan) dari anggota Badan Keamanan Rakyat (BKR).
Ia ditugaskan mengelola bidang ekonomi dan keuangan. Termasuk mengurusi Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) di Solo. Soedjono ditunjuk sebagai ketua bagian keuangan.
“Dari tahun 1946 sampai 1949 menjabat anggota P1 bagian keuangan Divisi IV Surakarta,” demikian dikutip dari Kata Sebuah Riwayat Hidup: Dalam Soedjono Hoemardani: Pendiri CSIS 1918-1986 oleh Bacaini.id Senin (23/2/2026).
Hoemardani anak seorang pedagang sembako di Solo. Berbekal lulusan HIS di Solo tahun 1934 dan melanjutkan sekolah lanjutan khusus perdagangan di Semarang, ia mengelola usaha ayahnya.
Di saat yang sama juga menjadi bendahara organisasi cabang Indonesia Muda (IM) di Solo. Pada awal kemerdekaan Indonesia Hoemardani lolos seleksi ReRa (Reorganisasi dan Rasionalisasi) di tubuh militer Indonesia.
Soedjono Hoemardani bertugas di markas besar Divisi Diponegoro/T&T IV di Semarang. Ia menjadi asisten administrasi dan keuangan di bawah kendali Kolonel Gatot Soebroto, Panglima Divisi Diponegoro hingga tahun 1952.
Perkenalan sekaligus kedekatan Soedjono Hoemardani dengan Soeharto dimulai tahun 1956 saat Soeharto naik jabatan sebagai Panglima Divisi Diponegoro setelah sebelumnya menjabat kepala staf menggantikan Kolonel Mochammad Bachrun.
Soedjono Hoemardani tidak lama kemudian dimutasi menjadi Asisten II (Operasi) di Divisi Siliwangi/T&T III di Bandung. Namun hubungannya dengan Soeharto tetap terjalin erat.
Pada tahun 1958 ia menjabat asisten II Damad (Daerah Militer Angkatan Darat) sekaligus merangkap kepala urusan keuangan Teritorial IV (Diponegoro). Dalam waktu yang sama bekerja untuk Bandung dan Semarang.
Pada akhir 1957 Soedjono Hoemardani membentuk beberapa perusahaan swasta atas nama Divisi Diponegoro, Kolonel Soeharto dan RI. Pada saat itu Divisi Diponegoro juga telah memiliki 2 yayasan.
Yayasan Dana Pembangunan Territorium IV (JDPT IV) yang bertujuan untuk menggerakkan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah dan Yayasan Territorium IV untuk membantu perwira militer yang pensiun.
“Kedua-duanya (Yayasan) menanamkan modal dalam perusahaan-perusahaan baru di tempat Soedjono memainkan peranan penting”.
Pada medio 1957-1958 Soedjono bersama beberapa perwira militer lain berkongsi dengan PT NV Garam di Pati Jawa Tengah. Juga membentuk usaha perdagangan umum, transportasi dan industri di Salatiga.
Usaha serupa juga didirikan di Surabaya dengan investasi dari pensiunan sejumlah perwira militer. Tidak berlangsung lama Soedjono Hoemardani merambah ke bisnis yang lebih besar dengan menggandeng pengusaha Bob Hasan.
Bob Hasan merupakan anak angkat mantan Panglima Divisi Diponegoro Gatot Soebroto.
Pemberantasan Korupsi di Tubuh Militer Indonesia
Sementara itu sejak pertengahan tahun 1956 Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Abdul Haris Nasution terus menggencarkan gerakan pembasmian korupsi, terutama kepada partai politik.
Namun 2 tahun kemudian Nasution memusatkan pemberantasan korupsi pada tubuh internal militer sendiri. Pada Agustus 1959 Nasution menyatakan siap mengambil tindakan drastis untuk membersihkan tentara.
Nasution ingin militer menjadi contoh bagi semua sektor negara dan masyarakat Indonesia.
Pada 13 Oktober 1959 diumumkan hasil pemeriksaan terhadap 2 yayasan di Divisi Diponegoro Jawa Tengah yang didirikan oleh staf ekonomi dan keuangan.
Menyusul hasil pemeriksaan, pada 14 Oktober 1959 Panglima Divisi Diponegoro Kolonel Soeharto diganti oleh Kolonel Pranoto Reksosamudro. Upacara penggantian dipimpin langsung oleh Mayor Jenderal Gatot Soebroto.
Dari Perwira Keuangan Hingga ke Aspri Presiden
Kolonel Soeharto yang kelak menjadi Presiden RI kedua tidak lagi menjabat Panglima Divisi Diponegoro. Ia dikursuskan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung selama 10 bulan.
Kemudian setelah itu ditugaskan di markas besar di Jakarta. Sementara Soedjono Hoemardani masih bertahan di Semarang. Setahun kemudian mendapat promosi pindah ke markas besar Jakarta.
Soedjono Hoemardani menjabat asisten Deputi III (Keuangan) Kepala Staf Angkatan Darat di mana pada tahun 1963 mendapat kesempatan belajar keuangan di Amerika Serikat.
Hoemardani menjalani kursus Finance Officer Advanced selama 10 bulan di Sekolah Keuangan Angkatan Darat Amerika.
Pada tahun 1965 pangkatnya naik menjadi kolonel penuh, bekerja sebagai deputi asisten 7 (keuangan) di bawah Mayor Jenderal Alamsyah Ratuperwiranegara.
Sementara pasca peristiwa 30 September 1965, hubungan Soedjono Hoemardani dengan Soeharto yang telah jadi presiden kian erat. Pangkat Hoemardani yang masih kolonel tak jadi halangan.
Hoemardani leluasa bertemu Soeharto, bahkan setiap hari. Sebagai Spri/Aspri, ia selalu hadir di sisi Soeharto di setiap acara kepresidenan. Ia bahkan bertanggung jawab dalam memberi nasihat ekonomi.
Hoemardani juga yang menyiapkan jawaban atas datangnya pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Presiden Soeharto. Ia mengklaim tugasnya sangat luas.
Pada tahun 1967 Hoemardani mengorganisasi ulang Bank Windu Kencana yang didirikan pengusaha Liem Sioe Liong tahun 1954. Saham bank dibagi dalam 3 yayasan militer di mana di salah satu Yayasan ia menjadi komisarisnya.
Pada September 1966 Soedjono Hoemardani ditugasi ke Amerika Serikat, Belanda dan Jepang dengan membawa misi mengembalikan keanggotaan Indonesia di PBB. Dalam misi itu Menteri Luar Negeri Adam Malik hanya mendampinginya.
“Hanya saya yang tahu tentang hal ini, cuma saya, tidak ada orang lain,” kata Hoemardani dalam sebuah wawancara 10 Desember 1969.
Dukun Politik dan Arsitek Lobi Jepang
Menjelang pemilu tahun 1971 aktivitas Soedjono Hoemardani meluas ke operasi politik yang sebelumnya diurus Aspri Ali Murtopo. Hoemardani berperan besar dalam pemilihan Ketua PNI tahun 1970.
Ia juga yang menghidupkan kembali Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam (GUPPI). Termasuk menggelontorkan sumbangan ke pondok pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Soedjono Hoemardani berusaha mengembangkan hubungan pemerintah dengan kekuatan Islam. Sementara ia sendiri sangat terpengaruh dengan mistisme Jawa.
Hoemardani merupakan pendukung organisasi-organisasi yang berkaitan dengan kepercayaan. Ia juga yang mensponsori pertemuan 43 kelompok aliran kepercayaan di Yogyakarta.
Dengan memakai pengaruh CSIS yang didirikannya di mana dirinya juga menjadi ketua kehormatan, Soedjono Hoemardani berusaha meredam semangat anti Jepang yang muncul di masyarakat.
Peristiwa itu berlangsung pada medio 1973-1974. Penolakan modal asing lewat aksi unjuk rasa, khususnya Jepang semakin meningkat dan panas. Boneka replika Soedjono dan Perdana Menteri Kakuei Tanaka dibakar massa.
Soedjono Hoemardani dituding sebagai dukun lobi Jepang. Pasca peristiwa kerusuhan anti Jepang pada pertengahan Januari 1974 itu Presiden Soeharto membubarkan Aspri.
Namun tidak lama kemudian Hoemardani ditunjuk sebagai Dewan Stabilisasi Ekonomi. Pada Juli 1974 ia diangkat menjadi Inspektur Jenderal Pembangunan (Irjenbang).
Soedjono Hoemardani ditugasi mengawasi proyek-proyek yang dibiayai dana Inpres pada tingkat desa, Kabupaten dan kotamadya.
Meski tidak menjabat duta besar, Hoemardani yang oleh sebagian orang dianggap dukun politik Soeharto diketahui tetap aktif dalam kaitan hubungan Indonesia-Jepang. Ia meninggal di Tokyo pada 12 Maret 1986.
Penulis: Solichan Arif
