KEDIRI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri, menetapkan batas maksimal dana kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2020 sebesar Rp 30.084.100.000 Miliar.
Komisioner KPU Kabupaten Kediri Divisi Teknis Penyelenggaraan, Anwar Anshori mengatakan, batas Perolehan besaran nilai tersebut dihitung dari beberapa faktor. Namun berapapun hasil realisasi penyetoran dana kampanye nanti, akan dikembalikan ke pihak paslon.
“Karena memang ada penerjemahan beberapa faktor dari pembatasan nilai dana kampanye seperti kemungkinan adanya kegiatan, frekuensi, berapa peserta, dan dikali harga satuan. Cuma realisasi belum tau, misalkan terealisasi 5 Milyar juga enggak masalah,” kata Anwar.
Untuk sumbangan dana kampanye, Anwar menyebut tiap perorangan hanya diperbolehkan sebesar Rp 75.000.000 rupiah, dan untuk badan hukum sebesar Rp 750.000.000 rupiah. Jika ada lebihan dari sumbangan yang telah ditetapkan maka akan masuk di kas negara.
Dia melanjutkan, paslon diberi waktu batas akhir untuk Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) terakhir pada tanggal 31 Oktober 2020.
“Mekanismenya menyampaikan ketika ada kekurangan, biaya pengeluaran, itu nanti disampaikan di tanggal 31 Oktober. Kemudian kita umumkan pada tnggal 1 November, baru Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) nya kita sampaikan setelah kampanye,” lanjutnya.
Anwar juga menjelaskan terkait aturan sanksi untuk jadwal pelaporan dana kampanye nanti, tidak akan mempengaruhi kelangsungan pencalonan paslon.
“Untuk sanksi tidak ada karena memang tidak ada aturan terkait bila didapat telat waktu untuk pelaporan. Jadi seperti apapun hasil audit nanti, sanksi nya hanya patut dan tidak patut saja,” pungkasnya.(MU)
