Daftar Kontroversi Bambang Soesatyo

Bacaini.id, JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dikenal kerap memberikan pernyataan kontroversial. Berikut daftar kontroversi Bamsoet yang sempat menuai polemik di masyarakat.

Nama Bamsoet pernah terseret dalam drama kasus e-KTP. Penyidik senior KPK Novel Baswedan menyebut Bamsoet ikut mengancam saksi kasus korupsi e-KTP, Miryam S Haryani untuk mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan, Maret 2017 lalu.

"Yang disebut seingat saya Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, Desmond Mahesa dan Masinton Pasaribu," jawab Novel saat ditanya Jaksa Irene dalam persidangan kasus korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat.

Bamsoet membantah pernyataan Novel. Ia bahkan mengancam akan mempolisikan Novel yang mencatut namanya. Namun belakangan rencana itu dibatalkan.

Saat menjabat Ketua DPR, Bamsoet menyampaikan pernyataan kontroversial tentang pemilihan kepala daerah. Ia mengusulkan agar pemilihan gubernur, walikota dan bupati tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui lembaga DPRD.

Pernyataan itu disampaikan Bamsoet menyikapi maraknya kepala daerah yang ditangkap KPK dalam kasus korupsi. “Politik transaksional dengan mengandalkan kekuatan uang sudah sangat membahayakan. Betapa banyak kepala daerah dari mulai gubernur sampai bupati ditangkap KPK. Ini sangat menyedihkan,” ucap Bamsoet, 8 Maret 2018.

Bamsoet mengusulkan agar pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten melalui DPRD, sedangkan pemilihan anggota DPRD, DPR, dan presiden-wakil presiden tetap dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pemilihan presiden langsung.............(baca selanjutnya)

Tahun 2019 Bamsoet kembali mewacanakan ide lamanya yang mendapat penolakan msayarakat. Kali ini ia mengusulkan agar pemilihan presiden kembali digelar secara tak langsung. Presiden, kata Bambang, sebaiknya dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), seperti pada Pemilu 1999.

"Apa enggak sebaiknya Pilpres dikembalikan lagi ke MPR," kata Bambang dalam diskusi rilis survei nasional oleh Cyrus Network di Ashley Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Agustus 2019.

Mekanisme pemilihan presiden seperti itu, menurutnya bisa mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Tak lelah menyuarakan idenya, Bamsoet mengusulkan amandemen UUD 45 saat menjabat sebagai Ketua MPR RI. Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Agustus 2023, Bamsoet menyebut ada sejumlah aturan yang perlu direvisi melalui amendemen konstitusi. Salah satunya mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

"Idealnya memang, MPR RI dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara sebagaimana disampaikan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri, saat Hari Jadi ke-58 Lemhannas tanggal 23 Mei 2023 yang lalu,” katanya.

Dilaporkan Mahkamah Kehormatan...........(baca selanjutnya)

Meski ditentang publik, Bamsoet lagi-lagi menyuarakan wacana amandemen UUD 45 saat menghadiri diskusi bersama sejumlah tokoh bangsa Juni 2024. Bamsoet menyebut ada peluang besar untuk melakukan penyempurnaan amandemen UUD 1945. Hal bisa dilakukan jika suara mayoritas partai politik hingga DPD RI setuju dengan amandemen UUD 1945.

“Kami menegaskan kalau seluruh partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan dari pada Undang-Undang Dasar 1945 yang ada, termasuk penataan kembali system politik dan system demokrasi kita. Kami di MPR siap untuk melakukan amandemen,siap untuk melakukan perubahan karena kita sudah punya SOP-nya,” katanya.