Bacaini.id, TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten Tulungagung menghibahkan dana untuk pelaksanaan Pilkada 2024 sebesar Rp 71 miliar lebih.
Pemkab melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) telah mengalokasikan dana untuk KPU Tulungagung sebesar Rp 53.478.145 dan Bawaslu Tulungagung Rp 17.688.576.
“Pelaksanaan tanda tangan NPHD bersama KPU dan Bawaslu Tulungagung dilaksanakan sesuai dengan Kemendagri. Dan ini merupakan kewajiban Pemkab Tulungagung dalam penyelenggaraan Pilkada 2024,” ujar Plt Bupati Tulungagung, Heru Suseno Senin (20/11/2023).
Heru menjelaskan, pelaksanaan pencairan anggaran Pilkada 2024 dilakukan dengan dua tahap, yakni tahap pertama sebesar 40 persen dan tahap kedua 60 persen. Namun karena alasan keterbatasan anggaran, pencairan pertama tidak sampai 40 persen.
“Idealnya pencairan tahap pertama itu 40 persen. Tapi karena keterbatasan anggaran daerah, kami telah membuat kesepakatan dengan KPU dan Bawaslu. Untuk pencairan pertama KPU akan mendapatkan Rp 8 Miliar dan Bawaslu Rp 2 Miliar,” ungkapnya.
Sedangkan untuk pencairan tahap kedua, Pemkab Tulungagung akan melaksanakan awal tahun 2024. Total pencairan akan berlangsung penuh, yakni KPU Rp 45 Miliar dan Bawaslu Rp 15 Miliar.
“Pada tahap dua sisa anggaran akan diserahkan secara penuh kepada KPU dan Bawaslu. Mengingat pada awal 2024 sudah dimulai tahapan Pilkada 2024,” paparnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Tulungagung, Bambang Triono menambahkan, kesepakatan NPHD memang dikhususkan untuk anggaran pelaksanaan Pilkada 2024. Sedangkan untuk anggaran pengamanan Pilkada 2024 diluar dari NPHD.
“Dana pengamanan Pilkada 2024 itu diluar dana penyelenggaran Pilkada yang diterima oleh KPU dan Bawaslu,” katanya.
Dana pengamanan Pilkada 2024 diusulkan oleh Polres Tulungagung dan Kodim Tulungagung. Dari usulan yang diterima, total dana pengamanan Pilkada 2024 sekitar Rp 6,5 Miliar.
Hingga kini proses yang berjalan masih tahap usulan. Penandatanganan NPHD akan dilakukan setelah usulan disepakati. Menurut Bambang, target penandatanganan NPHD untuk Pemilu 2024 diharapkan tercapai pada awal tahun 2024.
Harapannya anggaran bisa segera dicairkan dengan skema triwulanan. “Pencairan dapat dilakukan tiap triwulan sesuai dengan kebutuhan Polres Tulungagung dan Kodim Tulungagung,” pungkasnya.
Penulis: Setiawan
Editor: Solichan Arif
