Bacaini.id, KEDIRI – Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan kerjasama dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan adanya MoU tersebut untuk mengatasi persoalan kelangkaan blangko e-KTP. Sehingga stok blangko e- KTP selalu ada, dan mampu mencukupi kebutuhan pemohon.
“Setelah kita rapatkan dengan Dukcapil kami mengambil keputusan untuk membuat MoU atau kerjasama dengan Ditjen Dukcapil untuk penyediaan atau pengadaan blangko KTP,” kata Mas Bup, Jumat, 26 November 2021.
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kediri, Wiryawan menyampaikan bahwa nantinya Dinas Dukcapil akan memberikan hibah uang ke Ditjen Dukcapil untuk pengadaan blangko. Sehingga Dukcapil akan mendapat blangko lebih diluar dari jatah yang diberikan. Meskipun begitu, untuk anggaran hibah tersebut baru bisa diajukan pada tahun 2022 mendatang.
“Jadi selain jatah yang diberikan, dengan hibah itu berarti kita juga melakukan pengadaan sendiri. Dengan begitu kita tidak akan lagi mengalami masalah keterbatasan stok blangko,” ujar Wiryawan.
Selama ini keterbatasan stok blangko e-KTP di Dinas Dukcapil terjadi karena jatah blangko e-KTP yang diterima dari Ditjen Dukcapil berkurang. Secara otomatis hal mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat. “Kita kebetulan kemarin mengajukan dan Alhamdulilah langsung dapat 10.000 blangko,” ungkapnya.
Blangko tersebut langsung digunakan untuk mencetak e-KTP yang sebelumnya sempat tertunda. Bahkan, beberapa layanan di Kecamatan melakukan program Sahaja Lekat yakni membuka layanan dokumen administrasi kependudukan pada hari Sabtu.
“Sebelumnya kita tidak sampai Sabtu, tapi mulai besok kita tetap buka pelayanan dari pukul 8 pagi sampai setengah 4 sore,” imbuhnya.
Layanan program sahaja lekat dibuka di 11 gerai layanan. Masing-masing di Kecamatan Pare, Papar, Badas, Ngasem, Pagu, Wates, Kandat, Mojo, Ngadiluwih, Banyakan dan Gurah. (ADV)
Tonton video:
