BACAINI.ID, KEDIRI – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026). Regulasi ini tidak hanya menyasar aset hasil korupsi, tetapi juga membuka ruang perampasan aset dari pelaku sejumlah tindak pidana lain, termasuk penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Ketentuan tersebut menjadi perhatian karena kejahatan finansial digital semakin beragam. Mulai dari investasi bodong, perdagangan saham ilegal, hingga berbagai modus penipuan online yang menyebabkan masyarakat kehilangan uang dalam jumlah besar.
Selama ini, penanganan kasus penipuan kerap berfokus pada penangkapan dan pemidanaan pelaku. Sementara pengembalian uang atau aset yang telah dikuasai pelaku menjadi persoalan tersendiri, terutama ketika hasil kejahatan sudah dialihkan atau disembunyikan.
Melalui UU Perampasan Aset, negara memiliki instrumen tambahan untuk menelusuri dan mengambil alih aset yang berkaitan dengan tindak pidana, sekaligus membuka jalan bagi pemulihan kerugian korban.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, perluasan ruang lingkup tindak pidana dalam undang-undang tersebut mencakup penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat. Ia mencontohkan investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang memiliki banyak korban dan membutuhkan kepastian pemulihan kerugian.
Menurut Habiburokhman, selama ini terdapat kasus ketika pelaku kejahatan telah menjalani hukuman penjara, tetapi aset hasil kejahatannya tidak berhasil dikembalikan kepada masyarakat maupun korban. Karena itu, pendekatan penegakan hukum melalui undang-undang ini tidak hanya diarahkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana.
Tidak Semua Penipuan Online Otomatis Bisa Dirampas
Meski demikian, pengesahan UU Perampasan Aset bukan berarti seluruh pelaku penipuan online secara otomatis kehilangan hartanya. Ada kriteria dan mekanisme hukum yang harus dipenuhi. Penipuan atau penggelapan yang menjadi cakupan perampasan aset adalah tindak pidana yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Proses perampasan juga harus melalui tahapan hukum, mulai dari penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, hingga putusan pengadilan. Dengan demikian, keberadaan undang-undang ini tetap menempatkan pengadilan sebagai bagian penting dalam menentukan apakah suatu aset dapat dirampas oleh negara.
Selain melalui putusan pidana, regulasi tersebut juga mengatur mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu yang telah ditentukan undang-undang. Mekanisme ini diharapkan dapat membantu negara memulihkan aset hasil kejahatan ketika pelaku tidak dapat diproses melalui mekanisme pemidanaan biasa karena kondisi-kondisi tertentu.
Harapan bagi Korban Kejahatan Finansial
Salah satu aspek penting dari UU Perampasan Aset adalah orientasi pemulihan kerugian. Aset yang berhasil dirampas tidak semata-mata menjadi milik negara, tetapi juga dapat dikembalikan kepada korban sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi relevan bagi masyarakat yang menjadi korban investasi bodong, penipuan berkedok bisnis, maupun kejahatan finansial lainnya.
Namun, efektivitas regulasi tersebut nantinya sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Kemampuan aparat dalam menelusuri aset, mengidentifikasi aliran dana, serta memastikan pengembalian kepada korban akan menjadi faktor penting.
Pengesahan UU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen baru dalam pemberantasan kejahatan ekonomi. Sebab, penegakan hukum idealnya tidak berhenti ketika pelaku berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman, tetapi juga memastikan hasil kejahatan tidak terus dinikmati pelakunya dan kerugian korban mendapat pemulihan.(htw/edt)




