Bacaini.ID, KEDIRI – Praktik korupsi tidak selalu berbentuk suap atau penyalahgunaan kewenangan pejabat negara. Manipulasi transaksi perdagangan, pelaporan nilai ekspor yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, hingga penyelundupan juga dinilai berpotensi menggerus kekayaan negara.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai sejumlah praktik tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dalam pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia. Karena itu, ia mendorong penyempurnaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), terutama terkait perluasan definisi kerugian perekonomian negara.
Salah satu praktik yang menjadi sorotan adalah under-invoicing, yakni manipulasi dengan melaporkan nilai atau volume transaksi perdagangan lebih rendah daripada kondisi sebenarnya.
Dalam kegiatan ekspor, misalnya, perusahaan melaporkan volume komoditas yang lebih kecil dibandingkan jumlah barang yang sesungguhnya dikirim ke luar negeri. Selisih yang tidak dilaporkan tersebut berpotensi menghilangkan nilai ekonomi yang semestinya tercatat sebagai kekayaan negara.
Yusril mencontohkan praktik manipulasi ekspor hasil pertambangan. Perusahaan yang sesungguhnya mengekspor 20 ribu ton komoditas, misalnya, hanya melaporkan 10 ribu hingga 15 ribu ton. “Jadi kalau orang itu melakukan pencurian ikan, melakukan under-invoicing di bidang pertambangan, jelas dia merugikan perekonomian negara. Mestinya itu juga termasuk ke dalam korupsi,” kata Yusril seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, 26 Oktober 2026.
Menurut Yusril, praktik manipulasi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun. Kekayaan alam yang diperdagangkan tanpa pelaporan sesuai kondisi sebenarnya membuat sebagian nilai ekonomi Indonesia tidak tercatat sebagaimana mestinya.
Selama ini, perhatian pemberantasan korupsi lebih banyak tertuju pada praktik suap, gratifikasi, penggelembungan harga proyek (mark-up), dan penyalahgunaan kewenangan. Padahal, menurut Yusril, praktik manipulasi perdagangan dan penyelundupan juga dapat memberikan dampak serius terhadap perekonomian nasional.
Dorong Penyempurnaan UU Tipikor
Yusril berpandangan, persoalan tersebut perlu menjadi bagian dari pembahasan penyempurnaan UU Tipikor. Ia menilai pengaturan tindak pidana korupsi tidak cukup hanya melihat unsur kerugian keuangan negara, tetapi juga harus memberikan perhatian lebih besar terhadap kerugian perekonomian negara.
“Jadi menurut hemat saya sebenarnya di dalam undang-undang Tipikor kita sekarang ini pertama adalah unsur kerugian negara, yang kedua itu perekonomian negara. Nah, perekonomian negara itu menurut saya masih kurang dikembangkan,” ujarnya.
Ia juga mendorong sinkronisasi UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. Namun, menurut Yusril, masih terdapat sejumlah aspek dalam konvensi tersebut yang perlu diselaraskan dengan ketentuan hukum nasional.
Penyempurnaan regulasi juga perlu mempertimbangkan perkembangan hukum lainnya, termasuk KUHP, KUHAP, serta Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Presiden Prabowo Subianto, menurut Yusril, telah meminta agar usulan perluasan definisi tindak pidana korupsi tersebut dikaji secara mendalam sebelum dirumuskan lebih lanjut.
Gagasan ini membuka ruang pembahasan mengenai bagaimana hukum pidana Indonesia merespons praktik ekonomi yang merugikan negara, tetapi tidak selalu dilakukan melalui mekanisme korupsi konvensional.
Meski demikian, perluasan kategori tindak pidana korupsi membutuhkan rumusan hukum yang jelas, terutama mengenai unsur perbuatan, kesalahan, serta pembuktian kerugian perekonomian negara. Kejelasan tersebut penting agar pemberantasan praktik manipulasi perdagangan tidak justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi dunia usaha.(htw/edt)




