• Login
Bacaini.id
Monday, November 16, 2026
  • BERANDA
  • BACA
  • SOSOK
  • EKONOMI
  • BACAGAYA
  • INTERNASIONAL
  • OPINI
  • TEKNO & SAINS
  • REKAM JEJAK
  • PLURAL
  • HISTORIA
  • INFORIAL
  • BACA DATA
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BACA
  • SOSOK
  • EKONOMI
  • BACAGAYA
  • INTERNASIONAL
  • OPINI
  • TEKNO & SAINS
  • REKAM JEJAK
  • PLURAL
  • HISTORIA
  • INFORIAL
  • BACA DATA
No Result
View All Result
Bacaini.id

Bukan Hanya Suap, Yusril Ingin Manipulasi Ekspor Masuk Kategori Korupsi

ditulis oleh Hari Tri Wasono
16 November 2026 17:37
Durasi baca: 3 menit
Yusril Ihza Mahendra. Foto: IG @yusrilihzamhd

Yusril Ihza Mahendra. Foto: IG @yusrilihzamhd

Reporter: Hari Tri Wasono | Editor: Editor

Bacaini.ID, KEDIRI – Praktik korupsi tidak selalu berbentuk suap atau penyalahgunaan kewenangan pejabat negara. Manipulasi transaksi perdagangan, pelaporan nilai ekspor yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, hingga penyelundupan juga dinilai berpotensi menggerus kekayaan negara.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai sejumlah praktik tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dalam pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia. Karena itu, ia mendorong penyempurnaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), terutama terkait perluasan definisi kerugian perekonomian negara.

Salah satu praktik yang menjadi sorotan adalah under-invoicing, yakni manipulasi dengan melaporkan nilai atau volume transaksi perdagangan lebih rendah daripada kondisi sebenarnya.

Dalam kegiatan ekspor, misalnya, perusahaan melaporkan volume komoditas yang lebih kecil dibandingkan jumlah barang yang sesungguhnya dikirim ke luar negeri. Selisih yang tidak dilaporkan tersebut berpotensi menghilangkan nilai ekonomi yang semestinya tercatat sebagai kekayaan negara.

Yusril mencontohkan praktik manipulasi ekspor hasil pertambangan. Perusahaan yang sesungguhnya mengekspor 20 ribu ton komoditas, misalnya, hanya melaporkan 10 ribu hingga 15 ribu ton. “Jadi kalau orang itu melakukan pencurian ikan, melakukan under-invoicing di bidang pertambangan, jelas dia merugikan perekonomian negara. Mestinya itu juga termasuk ke dalam korupsi,” kata Yusril seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, 26 Oktober 2026.

Menurut Yusril, praktik manipulasi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun. Kekayaan alam yang diperdagangkan tanpa pelaporan sesuai kondisi sebenarnya membuat sebagian nilai ekonomi Indonesia tidak tercatat sebagaimana mestinya.

Selama ini, perhatian pemberantasan korupsi lebih banyak tertuju pada praktik suap, gratifikasi, penggelembungan harga proyek (mark-up), dan penyalahgunaan kewenangan. Padahal, menurut Yusril, praktik manipulasi perdagangan dan penyelundupan juga dapat memberikan dampak serius terhadap perekonomian nasional.

Dorong Penyempurnaan UU Tipikor

Yusril berpandangan, persoalan tersebut perlu menjadi bagian dari pembahasan penyempurnaan UU Tipikor. Ia menilai pengaturan tindak pidana korupsi tidak cukup hanya melihat unsur kerugian keuangan negara, tetapi juga harus memberikan perhatian lebih besar terhadap kerugian perekonomian negara.

“Jadi menurut hemat saya sebenarnya di dalam undang-undang Tipikor kita sekarang ini pertama adalah unsur kerugian negara, yang kedua itu perekonomian negara. Nah, perekonomian negara itu menurut saya masih kurang dikembangkan,” ujarnya.

Ia juga mendorong sinkronisasi UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. Namun, menurut Yusril, masih terdapat sejumlah aspek dalam konvensi tersebut yang perlu diselaraskan dengan ketentuan hukum nasional.

Penyempurnaan regulasi juga perlu mempertimbangkan perkembangan hukum lainnya, termasuk KUHP, KUHAP, serta Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Presiden Prabowo Subianto, menurut Yusril, telah meminta agar usulan perluasan definisi tindak pidana korupsi tersebut dikaji secara mendalam sebelum dirumuskan lebih lanjut.

Gagasan ini membuka ruang pembahasan mengenai bagaimana hukum pidana Indonesia merespons praktik ekonomi yang merugikan negara, tetapi tidak selalu dilakukan melalui mekanisme korupsi konvensional.

Meski demikian, perluasan kategori tindak pidana korupsi membutuhkan rumusan hukum yang jelas, terutama mengenai unsur perbuatan, kesalahan, serta pembuktian kerugian perekonomian negara. Kejelasan tersebut penting agar pemberantasan praktik manipulasi perdagangan tidak justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi dunia usaha.(htw/edt)

Print Friendly, PDF & EmailCetak ini
Tags: korupsiUnder InvoicingYusril ihza mahendra
Advertisement Banner

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recommended

Yusril Ihza Mahendra. Foto: IG @yusrilihzamhd

Bukan Hanya Suap, Yusril Ingin Manipulasi Ekspor Masuk Kategori Korupsi

Dispora Trenggalek Siapkan Bantuan Peralatan untuk Dukung Perkembangan Esports

Petugas Imigrasi Blitar melayani warga dalam program Pasporia di CFD Kota Blitar

Tak Perlu Izin Kerja, Warga Blitar Serbu Layanan Pasporia di CFD

Bacaini.id adalah media siber yang menyajikan literasi digital bagi masyarakat tentang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan keamanan, hiburan, iptek dan religiusitas sebagai sandaran vertikal dan horizontal masyarakat nusantara madani.

  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Beriklan
  • Redaksi
  • Privacy Policy

© 2020 - 2026 PT. BACA INI MEDIA. Hak cipta segala materi Bacaini.ID dilindungi undang-undang.

No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BACA
  • SOSOK
  • EKONOMI
  • BACAGAYA
  • INTERNASIONAL
  • OPINI
  • TEKNO & SAINS
  • REKAM JEJAK
  • PLURAL
  • HISTORIA
  • INFORIAL
  • BACA DATA

© 2020 - 2026 PT. BACA INI MEDIA. Hak cipta segala materi Bacaini.ID dilindungi undang-undang.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In