Bacaini.id, KEDIRI – Pemerintah memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal menyusul keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Presiden Prabowo Subianto disebut tetap mengendalikan jalannya pemerintahan, sementara seluruh program prioritas nasional terus dilaksanakan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengatakan dinamika politik di tingkat nasional tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintahan maupun aktivitas perekonomian.
“Di tengah dinamika Wakil Presiden yang sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR, kami memastikan roda pemerintahan sekarang di bawah komando Pak Presiden Prabowo berjalan normal,” kata Syahganda.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan surat tersebut telah diterima dan akan segera ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan.
Muzani menyebut MPR akan menggelar rapat pimpinan dan rapat gabungan untuk membahas tahapan selanjutnya. Gibran sendiri tidak menyampaikan alasan pengunduran dirinya dalam pertemuan tersebut. MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menetapkan wakil presiden definitif pengganti Gibran.
Di tengah proses tersebut, Syahganda menegaskan pemerintah tetap fokus menjalankan agenda pembangunan. Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat disebut tidak mengalami pengurangan.
Sebagai contoh, Presiden Prabowo pada Rabu (11/11/2026) meresmikan Sekolah Rakyat di Kabupaten Nagan Raya, Aceh.
“Faktanya program-program pemerintahan Presiden Prabowo kan belum ada yang berkurang sampai sekarang,” tegasnya.
Syahganda juga menilai dinamika politik tidak serta-merta mengganggu perekonomian nasional. Menurut dia, aktivitas ekonomi Indonesia sudah semakin terpisah dari gejolak politik jangka pendek.
“Perekonomian saat ini sudah ‘decoupling’. Meski ada situasi riuh politik, perekonomian tidak terganggu. Ini juga bukti kematangan berpolitik bangsa ini,” ujarnya.
Dia menambahkan, koordinasi antarkementerian dan lembaga tetap berlangsung di bawah arahan Presiden Prabowo. Pemerintah juga meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh spekulasi maupun informasi yang belum terverifikasi.
Syahganda memastikan pemerintah akan menyampaikan perkembangan situasi melalui kanal komunikasi resmi agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat.(htw/edt)
