Bacaini.ID, KEDIRI – Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mencabut rekomendasi terhadap keputusan Wali Kota Kediri yang memperpanjang masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Endang Kartika Sari. DPRD juga akan memanggil Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati untuk menjelaskan dasar pengangkatan tersebut.
Anggota DPRD Kota Kediri dari Partai Amanat Nasional, Ricky Dio Febrian mengatakan, DPRD Kota Kediri telah meminta penjelasan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur terkait status Endang Kartika Sari sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kota Kediri. Jabatan Endang dinilai tidak sah karena menyalahi Perpres Nomor 3 Tahun 2018.
“Kami sudah bertemu Kepala BKD Provinsi bersama semua anggota DPRD Kota Kediri untuk meminta penjelasan terkait pengangkatan Pj. Sekda. Hasilnya, provinsi akan mencabut rekomendasi terhadap keputusan wali kota yang memperpanjang Bu Endang,” kata Dio kepada Bacaini.ID, Senin, 9 November 2026.
DPRD juga menjadwalkan memanggil Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati untuk memberikan klarifikasi terkait keputusannya menunjuk dan mengangkat Endang Kartika Sari sebagai Pj. Sekda yang kedua kali. Padahal sesuai ketentuan Perpres Nomor 3 Tahun 2018, masa jabatan Pj Sekda selama tiga bulan dan bisa diperpanjang satu kali.
“Pemanggilan akan dilakukan besok Rabu, 11 November 2026 dalam agenda rapat kerja anggota DPRD Kota Kediri,” terang Dio.
Hal senada disampaikan Ashari, anggota DPRD dari Partai Demokrat. Menurutnya, DPRD sudah berulangkali mengingatkan wali kota untuk segera mengisi jabatan Sekda secara definitif. Namun peringatan itu tidak pernah diindahkan.
Sebelum bertemu BKD Provinsi Jatim hari ini, DPRD sudah terlebih dulu berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dilakukan setelah lembaga legislatif menghentikan pembahasan RAPBD 2027 karena status Pj. Sekda sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang tidak sah.
“Kemendagri membenarkan alasan penghentian pembahasan RAPBD karena status Pj. Sekda tidak sesuai aturan,” kata Ashari.
Atas dasar itulah DPRD Kota Kediri diminta bertemu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jatim untuk menanyakan alasan persetujuan perpanjangan Pj. Sekda Kota Kediri. “Provinsi mengakui ada kesalahan dan mencabut rekomendasi,” kata Ashari.
Ia menambahkan, selain Kota Kediri, peringatan serupa juga diberikan kepada Pemkab Jember. Namun di saat Pemkab Jember menindaklanjuti teguran itu dengan melakukan pengisian Sekda definitif, Pemkot Kediri justru memperpanjang SK pengangkatan Pj. kepada Endang Kartika Sari. Ashari berharap wali kota segera melakukan pengisian posisi Sekda secara definitif agar tidak menghambat pembahasan RAPBD 2027. (htw)
