Bacaini.id, JEMBER– Indeks pelayanan publik Kabupaten Jember meningkat dari 4,62 pada 2024 menjadi 4,68 pada 2025. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menyebut capaian tersebut sebagai hasil kerja sama jajaran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Rini saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jember, Senin (26/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, dia menyoroti integrasi ratusan layanan dalam satu tempat hingga penerapan pakta integritas bagi masyarakat dan petugas pelayanan.
Menurut Rini, MPP menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan tanpa harus mendatangi kantor instansi berbeda.
“Pak Bupati ini sudah menyatukan layanan sebanyak lebih dari 200 layanan di dalam satu tempat,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang diterimanya dari Bupati Jember Muhammad Fawait, terdapat 279 layanan yang tersedia di MPP Jember. Rini juga mengaku telah berbincang dengan sejumlah warga yang merasakan kemudahan dalam mengakses layanan tersebut.
Namun, salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah penerapan pakta integritas sebelum masyarakat mengambil nomor antrean.
Menurut Rini, mekanisme tersebut menjadi upaya untuk menjaga integritas antara pemberi dan penerima layanan. Dengan demikian, kedua belah pihak diharapkan memiliki komitmen bersama untuk mewujudkan pelayanan yang transparan.
“Artinya, kita semuanya saling menjaga integritas dari masing-masing, baik pemberi maupun penerima layanan,” katanya.
Layanan Tatap Muka hingga Digital
Selain integrasi layanan, Rini menyoroti penerapan berbagai kanal pelayanan di Jember. Menurutnya, pelayanan publik tidak cukup hanya tersedia secara langsung di kantor, tetapi juga perlu menjangkau masyarakat melalui layanan digital dan mekanisme jemput bola.
Di MPP Jember, masyarakat dapat mengakses pelayanan secara tatap muka, memanfaatkan layanan jemput bola, menggunakan anjungan mandiri, hingga mengurus kebutuhan administrasi secara daring.
Rini menilai, beragam kanal tersebut penting untuk memastikan masyarakat dengan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda tetap mendapatkan akses pelayanan. Dia juga menyinggung inovasi yang diperkenalkan Pemerintah Kabupaten Jember, termasuk Peta Cinta dan program Home Care.
Menurutnya, pengembangan pelayanan digital perlu berjalan beriringan dengan pelayanan langsung, terutama bagi kelompok masyarakat yang masih membutuhkan pendampingan dalam menggunakan teknologi.
“Pelayanan itu yang pertama adalah pelayanan tatap muka. Ada juga layanan jemput bola, terutama untuk masyarakat yang rentan. Kemudian juga layanan anjungan mandiri dan layanan digital secara online,” jelasnya.
Rini mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, jumlah pengguna layanan digital tertentu di MPP Jember berkisar 10 hingga 20 orang dalam sehari. Dia menduga angka tersebut berkaitan dengan semakin banyaknya masyarakat yang mampu memanfaatkan layanan digital secara mandiri.
Meski demikian, dia mengingatkan agar pemerintah daerah tetap menyediakan alternatif pelayanan bagi warga yang belum memiliki kemampuan digital memadai.
Pelayanan Harus Berorientasi pada Masyarakat
Rini menegaskan, pengembangan pelayanan publik pada dasarnya harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat atau citizen-centric. Artinya, berbagai kebijakan dan inovasi pelayanan perlu diarahkan untuk mempermudah warga memperoleh hak atas layanan pemerintah.
Dia menyebut peningkatan indeks pelayanan publik Jember menjadi salah satu indikator perkembangan kualitas layanan di daerah tersebut. Adapun nilai indeks pelayanan publik Jember pada 2026 belum dapat disampaikan saat kunjungan berlangsung.
“Pada prinsipnya, semua layanan yang kita berikan itu citizen-centric, yaitu bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan di dalam setiap layanan yang harus diberikan oleh pemerintah,” tuturnya.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah pusat terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Bagi Pemerintah Kabupaten Jember, tantangannya tidak hanya mengintegrasikan layanan dalam satu tempat, tetapi juga memastikan kemudahan akses, transparansi, dan jangkauan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat. (meg/adv)
