Bacaini.ID, SURABAYA – Persoalan kesejahteraan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Di tengah wacana penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pembiayaan gaji guru melalui APBN dinilai lebih mendesak untuk dipertimbangkan.
Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Ubaidillah, mengatakan pemerintah perlu menentukan prioritas kebijakan dengan mempertimbangkan kebutuhan pegawai serta kemampuan keuangan daerah. Menurut dia, dukungan terhadap pengembangan koperasi tetap penting, tetapi persoalan penghasilan guru PPPK tidak boleh terabaikan.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyoroti kondisi guru PPPK, baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu, di sejumlah daerah yang masih menerima penghasilan relatif rendah. Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat merealisasikan rencana pembiayaan gaji guru PPPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ubaidillah menilai dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat membantu meringankan beban pembiayaan pemerintah kabupaten dan kota. Namun, pelaksanaannya perlu memperhatikan ketentuan pengangkatan, penggajian, serta pembagian kewenangan terhadap masing-masing kelompok pegawai.
“Saya rasa itu lebih mendesak daripada gaji ASN yang melalui itu,” kata Ubaidillah saat menanggapi wacana penyaluran gaji ASN melalui Koperasi Merah Putih.
Menurut dia, pemerintah perlu mengukur urgensi setiap kebijakan sebelum memperluas mekanisme pembayaran gaji ASN. Perbaikan kesejahteraan tenaga pendidik, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan tersebut.
Soroti Kesiapan Koperasi Merah Putih
Selain persoalan pembiayaan gaji guru, Ubaidillah mengingatkan pentingnya kesiapan tata kelola Koperasi Merah Putih apabila nantinya dilibatkan dalam penyaluran gaji ASN.
Ia mengapresiasi upaya pemerintah mengembangkan koperasi desa dan kelurahan. Namun, menurut dia, pelaksanaan layanan keuangan membutuhkan pengelolaan profesional, sistem transaksi yang aman, serta pengurus yang dapat dipercaya.
“Tentunya bahwa upaya pemerintah dalam rangka menghidupkan Koperasi Desa Merah Putih ini patut kita apresiasi. Tetapi kan ini terkait dengan profesionalitas juga. Terus terkait dengan nantinya, takutnya pengurus kooperasinya tidak amanah,” ujarnya.
Ubaidillah menilai pemerintah perlu memastikan kemampuan pengurus dan kesiapan sistem pengawasan sebelum koperasi menjalankan layanan pembayaran gaji. Hal tersebut diperlukan untuk menjaga kepercayaan para penerima gaji sekaligus meminimalkan risiko dalam pengelolaan transaksi.
Ia juga membandingkan rencana tersebut dengan layanan perbankan, khususnya bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang selama ini melayani berbagai transaksi keuangan.
“Kalau bank Himbara kan selama ini sudah aman ya bahwa lah itu kan juga terkait dengan kredibilitas, terkait dengan hal-hal lain itu patut dipertimbangkan sih,” katanya.
Meski demikian, mekanisme yang akan diterapkan pemerintah perlu diperjelas, terutama mengenai pembagian peran antara koperasi dan perbankan. Koperasi yang menjadi titik layanan transaksi tidak serta-merta menggantikan fungsi bank sebagai lembaga penyimpan dana atau pengelola rekening gaji.
Sejumlah Anggota DPRD Jatim Ikut Menyoroti
Wacana penyaluran gaji ASN melalui Koperasi Merah Putih juga mendapat perhatian dari sejumlah anggota DPRD Jawa Timur lainnya. Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, sebelumnya meminta pemerintah memastikan kesiapan pengurus dan infrastruktur koperasi sebelum layanan pembayaran gaji diterapkan secara luas.
Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, mengusulkan sinergi antara Koperasi Merah Putih dan Bank Jatim. Adapun Suli Da’im menyoroti potensi dampak perubahan mekanisme penyaluran gaji ASN melalui Himbara terhadap Bank Jatim.
Berbagai pandangan tersebut menempatkan kesiapan kelembagaan, keamanan transaksi, dan keberlanjutan layanan keuangan sebagai hal yang perlu diperhitungkan dalam rencana pemerintah. Di sisi lain, pembiayaan gaji guru PPPK tetap menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di daerah.(htw/adv)
