Bacaini.id, JEMBER – Pengentasan kemiskinan dan perluasan akses kesehatan menjadi dua program yang disoroti Bupati Jember Muhammad Fawait dalam menerjemahkan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto di tingkat daerah. Di tengah penyesuaian anggaran pemerintah pusat, Fawait menilai keselarasan kebijakan menjadi penting agar program pembangunan tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Fawait dalam podcast Total Politik bertajuk Indonesia Future Leader #2: Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo di Studio Total Politik, Jakarta, Kamis (15/10/2026) malam.
Dalam diskusi tersebut, Fawait mengungkapkan kedekatannya dengan Prabowo yang telah terjalin selama sekitar 17 tahun melalui Partai Gerindra. Pengalaman itu, menurut dia, memberinya pemahaman mengenai arah pemikiran presiden yang perlu diterjemahkan menjadi program konkret di daerah.
“Saya bersama Pak Prabowo ini sudah 17 tahun. Saya paham betul bagaimana Pak Prabowo,” kata Bupati Fawait.
Di Kabupaten Jember, salah satu penerjemahan kebijakan tersebut diwujudkan melalui program yang menyasar persoalan kemiskinan dan keterbatasan akses pelayanan dasar. Bupati Fawait menempatkan kesehatan dan pendidikan sebagai sektor yang perlu mendapat perhatian agar masyarakat, khususnya kelompok rentan, memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan.
Salah satu program yang ia paparkan adalah Home Care, layanan kesehatan gratis dengan mendatangkan tenaga medis ke rumah warga. Program ini menyasar masyarakat yang mengalami kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan, terutama mereka yang membutuhkan pendampingan medis.
Ia menjelaskan, Home Care mengadopsi pendekatan dokter keluarga melalui kunjungan tenaga medis secara berkala. Pemerintah Kabupaten Jember melibatkan sekitar 1.200 tenaga kesehatan yang tersebar di 50 puskesmas untuk menjalankan layanan tersebut.
“Kami memiliki program Home Care, yang memberikan pelayanan kesehatan gratis. Saya kira ini menjadi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia,” ujarnya.
Sebelum program Home Care dijalankan, Pemkab Jember telah menerapkan skema Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Skema ini memungkinkan warga yang memenuhi ketentuan kepesertaan mengakses layanan kesehatan di fasilitas yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tanpa membayar biaya yang ditanggung program.
Berdasarkan data per 1 Oktober 2026, cakupan kepesertaan UHC di Jember mencapai 98,69 persen atau 2.613.815 jiwa dari total 2.648.587 penduduk.
Perluasan akses kesehatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat. Sebab, persoalan biaya dan akses layanan medis dapat menjadi hambatan bagi keluarga berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Di sektor pendidikan, Pemkab Jember juga mengalokasikan beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Pemerintah kabupaten menargetkan bantuan untuk 20.000 mahasiswa asal Jember. Hingga saat ini, sebanyak 11.000 mahasiswa telah menerima beasiswa tersebut.
Efisiensi Anggaran Tak Harus Dibebankan ke Masyarakat
Selain program pelayanan dasar, diskusi tersebut menyoroti tantangan pemerintah daerah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, termasuk pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
Bupati Fawait menilai, perubahan alokasi anggaran dari pemerintah pusat harus direspons dengan kemampuan pemerintah daerah mencari sumber pendapatan baru dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Namun, ia mengingatkan bahwa penguatan kapasitas fiskal tidak seharusnya otomatis diterjemahkan menjadi kenaikan pajak yang membebani masyarakat.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan sekaligus memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif. Dengan begitu, keterbatasan fiskal tidak serta-merta menghambat pelayanan publik maupun pelaksanaan program prioritas.
Bagi Bupati Fawait, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi salah satu kunci dalam menghadapi tantangan tersebut.
“Jadi, pembangunan jangan sampai pemerintah pusat ke barat, pemerintah daerah ke timur. Jadi, mesti seirama,” ujarnya.
Kepala Daerah Punya Strategi Berbeda Hadapi Pengurangan TKD
Pandangan Bupati Fawait mengenai pentingnya keselarasan kebijakan turut mendapat konteks dari pengalaman sejumlah kepala daerah lain yang hadir dalam forum tersebut.
Bupati Sidenreng Rappang Syaharuddin Alrif, misalnya, melihat program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat sebagai peluang bagi daerah untuk mendapatkan dukungan pembangunan di tengah pengurangan TKD.
“Memang ada pengurangan, tetapi dengan adanya Sekolah Rakyat, kami bisa dapat lebih banyak juga,” kata Syaharuddin.
Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyoroti dampak efisiensi anggaran terhadap daerahnya. Ia mengingatkan bahwa kondisi geografis dan kebutuhan setiap daerah perlu menjadi pertimbangan dalam penerapan kebijakan tersebut.
Masinton juga menyinggung banyaknya undangan kegiatan pemerintahan yang mengharuskan kepala daerah hadir secara langsung. Menurut dia, perjalanan menuju berbagai agenda dapat menyita waktu dan anggaran, khususnya bagi daerah yang memiliki jarak tempuh jauh.
“Ini undangan banyak betul, kadang saya juga tidak hadir. Apa enggak bisa online saja, begitu?” ujar kader PDI Perjuangan tersebut.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy menyoroti pentingnya kemampuan pemerintah daerah menyesuaikan usulan program dengan kebijakan dan skema pendanaan yang tersedia di pemerintah pusat.
Menurut dia, daerah perlu memahami program yang dapat diakses sekaligus memastikan kesiapan birokrasi untuk menjalankannya.
“Jadi, menu yang diminta harus sesuai. Jangan sampai minta menu yang enggak ada,” katanya.
Adapun Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan perkembangan kondisi ekonomi makro di wilayahnya. Ia juga menyoroti pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk ketersediaan pupuk yang sebelumnya kerap menjadi persoalan.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak turut menanggapi hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan nasional. Menurut dia, istilah melawan pemerintah pusat kurang tepat untuk menggambarkan hubungan keduanya dalam sistem negara kesatuan.
Ia menilai pemerintah daerah tetap dapat menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi tanpa harus memosisikan pemerintah pusat sebagai pihak yang berseberangan.
Forum Indonesia Future Leader #2 tersebut mempertemukan sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah untuk membahas dua tahun pemerintahan Prabowo. Selain Fawait, Syaharuddin, Masinton, Vasco, Jihan, dan Emil, diskusi itu juga menghadirkan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfiqar Ahmad Tawalla.
Diskusi tersebut memperlihatkan beragam cara pemerintah daerah merespons kebijakan nasional, terutama di tengah penyesuaian anggaran. Bagi Bupati Fawait, keselarasan arah pembangunan perlu diwujudkan melalui program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari akses kesehatan hingga pendidikan.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan tetap mampu menjalankan prioritas pembangunan meski menghadapi perubahan kapasitas fiskal. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada pelaksanaan program, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta kemampuan pemerintah memastikan anggaran benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat. (meg/adv)
