Poin Penting:
- Pengusaha perikanan menjadi sasaran dugaan penipuan yang mencatut nama Asisten II dan Bupati Blitar Rijanto.
- Pelaku menawarkan kerja sama budidaya ikan dengan kontrak dua tahun dan pembelian hasil panen sesuai harga pasar.
- Penasihat hukum Mohammad Trijanto menghentikan proses sebelum korban mengeluarkan uang dan mengimbau masyarakat melakukan verifikasi melalui saluran resmi.
Bacaini.ID, BLITAR – Nama Bupati Blitar Rijanto dan Asisten II Pemerintah Kabupaten Blitar dicatut dalam dugaan penipuan yang menyasar seorang pengusaha sektor perikanan. Pelaku menawarkan kerja sama budidaya ikan berkedok program pemerintah dengan iming-iming kontrak dua tahun. Upaya penipuan berkedok program pemerintah tersebut berhasil dicegah penasihat hukum korban sebelum ada uang yang dikeluarkan.
Menurut Mohammad Trijanto, SH, MM, MH, upaya penipuan yang menyasar kliennya tersebut berawal dari komunikasi via telepon selular. Penelepon memperkenalkan diri sebagai Asisten II Pemkab Blitar, yang selanjutnya tiba-tiba menawarkan kerja sama program pemerintah di sektor perikanan.
“Modus-modus penipuan seperti ini bukan hal baru. Tentu yang sudah berpengalaman sudah sangat paham, tapi untuk orang-orang baru yang masih memulai usaha tentu berbeda kesannya saat dihubungi oleh pejabat,” ujar Mohammad Trijanto yang saat ini tengah menjalani program doktoral Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya Senin (5/10/2026).
Diceritakan lebih lanjut, kliennya oleh ‘Asisten II’ itu, kata Trijanto kemudian diberi nomor selular yang katanya nomor ponsel Bupati Blitar Rjanto. Muncul foto profil Bupati Rijanto saat nomor disimpan. Kliennya oleh si ‘Asisten II’ lantas diminta berkomunikasi langsung dengan ‘bupati Blitar’, dan itu dilakukannya.
Dalam percakapan, kliennya mendapat penjelasan soal program pemerintah bidang perikanan. Ditawarkan kerjasama budidaya perikanan, dengan kontrak dua tahun serta komitmen pemerintah yang akan membeli hasil panen sesuai harga pasar, termasuk siap membantu jika terjadi kendala dalam budidaya.
Dari seberang telepon, ‘Bupati Blitar’ tersebut juga mengatakan siap menjadwalkan pertemuan langsung. Menurut Trijanto, kliennya memang belum sampai keluar duit, karena berhasil dimitigasi sejak dini. Ia melihat pola komunikasi yang ada mengindikasikan modus kejahatan (penipuan) dengan memanfaatkan nama pejabat pemerintah.
“Saya sangat yakin, jadwal pertemuan dengan pejabat tersebut tidak mungkin terealisasi. Pelaku akan mencari-cari informasi kelemahan atau masalah yang sedang dihadapi dan memanfaatkan psikologi korban,” ujar Trijanto yang juga pendiri Revolutionary Law Firm.
Trijanto berharap masyarakat, khususnya pelaku usaha, tidak mudah percaya ketika menerima tawaran kerja sama yang mengatasnamakan pemerintah. Setiap informasi mengenai program pemerintah sebaiknya dikonfirmasi melalui saluran resmi sebelum mengambil keputusan.
Ia juga berharap pemerintah daerah, yakni dalam hal ini Pemkab Blitar memiliki sarana pengaduan atau kanal khusus yang mudah diakses masyarakat untuk memastikan kebenaran informasi mengenai program maupun tawaran kerja sama yang mengatasnamakan pejabat.
“Sebab keberadaan saluran konfirmasi yang jelas akan membantu masyarakat membedakan program resmi pemerintah dengan komunikasi yang berpotensi modus penipuan,” pungkasnya. (sa/edt)
