Jarang sekali saya menghadiri acara formal yang melibatkan entitas sebagai wartawan. Namun siang tadi, saya memutuskan untuk hadir di rumah makan Lembah Tretes, di kaki Gunung Klotok, Kota Kediri.
Suasananya asri dan cukup sejuk. Cukup nyaman untuk ngobrol santai dengan jajaran Dinas Kominfo Kota Kediri bersama para wartawan yang sehari-hari meliput di kota ini.
Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri, Sugeng Wahyu Purba Kelana, membuka percakapan dengan santuy dan pesan yang jelas. Ia berharap media ikut mendukung program Pemerintah Kota Kediri.
Saya kira, harapan itu wajar. Pemerintah memang membutuhkan media untuk menyampaikan program kepada masyarakat. Bukan sebagai corong pemerintah, ataupun musuh pemerintah. Tetapi di tengah-tengah, dengan tanggung jawab utama kepada publik.
Ketika pemerintah menjalankan program dengan baik, media perlu mengapresiasi dan memberitakannya. Tetapi ketika ada persoalan, kritik juga harus disampaikan dengan akurat dan obyektif. Bukan karena media membenci pemerintah, apalagi ingin menjatuhkan kepala daerah.
Kritik adalah bagian dari fungsi media.
Sebaliknya, pemerintah juga tidak perlu alergi terhadap kritik media. Kritik yang disampaikan dengan data, verifikasi dan konfirmasi justru bisa menjadi alat koreksi bagi pemerintah.
Ketika media massa dianggap tidak cukup berani mengkritik pemerintah, ruang kritik itu akan diisi media sosial. Masalahnya, media sosial tidak bekerja dengan prinsip jurnalistik.
Sebuah informasi bisa beredar tanpa verifikasi. Tuduhan bisa dibagikan ribuan kali sebelum orang mengetahui kebenarannya. Potongan video bisa kehilangan konteks. Dampaknya, kritik bisa berubah menjadi kemarahan, bahkan ujaran kebencian.
Ketika informasi salah disampaikan berulang-ulang tanpa klarifikasi, akan diyakini sebagai kebenaran. Di sinilah media massa seharusnya hadir.
Bukan untuk membungkam kritik warga, tetapi membawa kritik itu ke ruang yang lebih sehat, yakni diperiksa, diverifikasi, dikonfirmasi, lalu diberitakan.
Kalau kritik itu benar, beritakan. Kalau keliru, jelaskan. Kalau pemerintah punya jawaban, berikan ruang untuk menjawab. Sederhana.
Karena itu saya berpandangan, Kominfo ke depan tidak cukup hanya menjadi lembaga yang menyampaikan informasi tentang kegiatan pemerintah.
Kominfo juga perlu mengetahui apa yang sedang dibicarakan masyarakat, apa yang membuat warga marah, kecewa, bingung atau bahkan tidak percaya kepada pemerintah.
Hari ini komunikasi publik tidak lagi berjalan satu arah. Masyarakat lebih dulu membicarakan persoalan, kemudian pemerintah dituntut merespons.
Kalau ada orang lapar, Dinas Sosial datang membawa bantuan.
Kalau ada jalan rusak, Dinas Pekerjaan Umum datang memperbaiki.
Jika ada informasi yang salah tentang pemerintah, Kominfo hadir di ruang percakapan publik untuk menjelaskan kebenarannya.
Di sinilah kerja sama dengan media menjadi penting. Media dapat membantu mengamplifikasi informasi yang benar sekaligus melakukan verifikasi secara independen.
Saya percaya pemerintah tidak membutuhkan media yang selalu memuji. Pemerintah justru membutuhkan media yang mau mengawasi.
Mengawal pemerintah bukan berarti membela. Mengawal berarti melihat apakah visi-misi kepala daerah benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan, apakah program berjalan, anggaran digunakan dengan benar dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Jika baik, beritakan.
Jika bermasalah, kritik.
Jika pemerintah mendapatkan informasi yang keliru, beri ruang untuk menjelaskan. Clear.
Oh, ya. Menu garang asem dan lodho di Lembah Tretes enak sekali. Patut dicoba.
