Bacaini.id, JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember mulai memperkuat strategi penanganan kemiskinan dengan memburu dukungan program dari pemerintah pusat. Sejumlah program daerah dipaparkan langsung kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta.
Bupati Jember Muhammad Fawait bersama jajarannya melakukan kunjungan kerja ke dua kementerian tersebut pada Jumat (21/8/2026).
Bupati Fawait mengatakan, kunjungan itu tidak hanya untuk menyampaikan usulan. Pemkab Jember juga membawa data, sistem serta program yang telah berjalan untuk mencari titik temu dengan program pemerintah pusat.
“Kami datang bukan hanya membawa usulan. Kami ingin menunjukkan apa yang sudah dikerjakan di Jember, lengkap dengan data dan sistemnya, kemudian mencari peluang untuk menyinergikannya dengan program pemerintah pusat,” katanya.
Salah satu yang dipaparkan kepada Kemendes PDT adalah program Bunga Desaku dan Homecare. Bunga Desaku merupakan program yang membawa pelayanan dan kegiatan pemerintahan lebih dekat ke desa dan kelurahan, sedangkan Homecare diarahkan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan yang memiliki keterbatasan mengakses fasilitas kesehatan.
Menurut Bupati Fawait, kedua program tersebut tidak hanya dijelaskan dari sisi konsep. Pemkab juga menyampaikan mekanisme pelaksanaan hingga data penerima manfaat.
Langkah serupa dilakukan saat bertemu Kementerian PKP. Pemkab Jember memaparkan perkembangan program perbaikan rumah masyarakat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Pemkab menyebut sebelumnya telah mendapatkan arahan dan tahapan yang harus dipenuhi untuk menjalankan program tersebut. Setelah itu, pemerintah daerah menyelesaikan tahapan yang dibutuhkan sesuai tenggat yang diberikan kementerian.
Selain program, sistem dan aplikasi pendukung pendataan juga menjadi bagian dari materi yang dibawa Pemkab Jember ke Jakarta.
“Kami ingin menunjukkan bahwa Jember bukan hanya siap mengusulkan, tetapi juga siap dari sisi data, sistem dan pelaksanaannya,” ujarnya.
Kemiskinan Tak Cukup Ditangani Satu Program
Upaya menghubungkan program daerah dengan program kementerian menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan tidak hanya ditempatkan sebagai urusan satu sektor.
Pihaknya menyebut persoalan kemiskinan berkaitan dengan banyak aspek, mulai dari kesehatan, kondisi rumah, pendidikan, infrastruktur hingga kemampuan ekonomi keluarga.
“Kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan satu program. Kesehatan, rumah layak, pendidikan, pelayanan publik, infrastruktur dan ekonomi keluarga saling berkaitan. Karena itu penanganannya juga harus dilakukan bersama dan terintegrasi,” katanya.
Karena itu, dukungan program pemerintah pusat dinilai dapat menjadi tambahan daya ungkit bagi program yang sudah berjalan di daerah. Pemkab Jember berharap sinergi tersebut dapat memperluas jangkauan program, terutama untuk masyarakat miskin dan rentan yang membutuhkan intervensi lebih dari satu sektor.
Bupati Fawait menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan program pusat yang bisa disinergikan dengan kebutuhan Jember benar-benar diarahkan pada persoalan masyarakat di lapangan.
“Semakin banyak program kementerian yang bisa kita sinergikan dengan kebutuhan masyarakat Jember, semakin besar daya ungkitnya untuk mempercepat penurunan kemiskinan,” ujarnya.
Pemerintah pusat sendiri menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada 2026, sementara angka kemiskinan nasional ditargetkan berada pada kisaran 4,5–5 persen pada 2029.
Bagi Jember, target tersebut kemudian diterjemahkan melalui sejumlah program yang menyasar berbagai sisi kehidupan masyarakat, mulai dari layanan kesehatan, perbaikan rumah, pemberdayaan desa hingga penguatan ekonomi.
Tantangannya adalah memastikan program-program tersebut tidak berhenti pada koordinasi antarlembaga, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan bagi masyarakat yang menjadi sasaran.
Kunjungan ke Jakarta menjadi salah satu upaya Pemkab Jember membuka akses terhadap program dan dukungan pemerintah pusat. Selanjutnya, efektivitas sinergi tersebut akan ditentukan oleh sejauh mana dukungan yang diperoleh mampu memperluas manfaat program hingga ke masyarakat di tingkat desa. (meg/adv)
