Bacaini.ID, KEDIRI – Pemerintah Presiden Prabowo Subianto mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 kepada DPR RI. Dalam rancangan tersebut, pemerintah memasang target defisit anggaran sebesar 2,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau sekitar Rp671,1 triliun.
Salah satu poin yang menarik perhatian adalah semakin kecilnya defisit keseimbangan primer. Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2027, keseimbangan primer tahun depan diproyeksikan defisit Rp20,8 triliun. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan defisit keseimbangan primer pada tahun-tahun sebelumnya.
Sebagai perbandingan, defisit keseimbangan primer pada 2025 tercatat sekitar Rp155,9 triliun, sementara untuk 2026 diperkirakan mencapai Rp152 triliun. Dengan demikian, posisi 2027 menunjukkan perbaikan yang cukup tajam dan membawa keseimbangan primer semakin mendekati titik surplus.
Keseimbangan primer merupakan indikator penting untuk melihat kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Secara sederhana, indikator ini membandingkan pendapatan negara dengan belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Ketika keseimbangan primer mengalami surplus, pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai kewajibannya tanpa harus menambah utang hanya untuk menutup kebutuhan anggaran rutin.
Karena itu, defisit keseimbangan primer yang semakin kecil dapat menjadi sinyal positif bagi konsolidasi fiskal. Namun, kondisi tersebut belum berarti persoalan utang telah sepenuhnya terselesaikan. Pemerintah masih harus memperhitungkan pembayaran bunga utang dan menjaga agar kebutuhan pembiayaan tetap berada dalam batas yang aman.
Jika tren perbaikan keseimbangan primer dapat dipertahankan hingga mencapai surplus, tekanan terhadap pembiayaan APBN secara bertahap berpotensi berkurang. Dengan kata lain, pemerintah akan memiliki posisi fiskal yang lebih kuat karena tidak terlalu bergantung pada penarikan utang untuk membiayai kebutuhan belanja dan kewajiban yang berjalan.
Defisit APBN Tetap Dijaga di Bawah 3%
Meski pemerintah masih mengalokasikan defisit dalam RAPBN 2027, angkanya tetap berada di bawah batas 3% terhadap PDB. Defisit sebesar 2,40% tersebut menjadi batas atas yang sebelumnya telah disepakati dalam pembahasan kebijakan fiskal bersama DPR.
Sebelumnya, pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati kisaran defisit fiskal 2027 sebesar 1,8%-2,4% terhadap PDB. Dalam kerangka tersebut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8%-6,5%.
Pemerintah menilai APBN tetap perlu memiliki ruang untuk menjalankan fungsi stabilisasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal 2027 diarahkan tidak hanya untuk menjaga kesehatan anggaran, tetapi juga membiayai sejumlah agenda prioritas, mulai dari pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi hingga infrastruktur serta pengentasan kemiskinan.
Pendapatan Negara Diproyeksikan Rp3.426 Triliun
Di sisi pendapatan, RAPBN 2027 memproyeksikan penerimaan negara mencapai sekitar Rp3.426 triliun. Sementara itu, belanja negara direncanakan sekitar Rp4.097,2 triliun. Dengan postur tersebut, pemerintah tetap memberikan ruang bagi kebijakan fiskal yang relatif ekspansif, tetapi dengan tetap menekankan disiplin dan kualitas belanja.
Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa optimalisasi pendapatan akan ditempuh melalui penguatan administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta penyesuaian sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital.
Konsolidasi Fiskal Berjalan Bersamaan dengan Program Prioritas
Penurunan defisit keseimbangan primer tidak berarti pemerintah mengurangi peran APBN dalam mendorong perekonomian. Justru, RAPBN 2027 dirancang untuk tetap memberikan dukungan terhadap sejumlah program pembangunan strategis.
Presiden Prabowo sebelumnya menetapkan arah kebijakan fiskal 2027 dengan tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,8%-6,5%, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,0%-6,5%, serta tingkat pengangguran terbuka di kisaran 4,30%-4,87%.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah juga memasukkan penguatan layanan dasar. Salah satu agenda yang disampaikan adalah renovasi 10.000 puskesmas di berbagai daerah mulai 2027, sementara perbaikan sarana dan prasarana pendidikan juga akan terus dipercepat hingga 2029.
Artinya, tantangan pemerintah pada 2027 adalah menjaga keseimbangan antara dua kepentingan: mempertahankan momentum pembangunan dan memastikan kesehatan fiskal tetap terjaga.
Kualitas Belanja Menjadi Kunci
Mendekatnya keseimbangan primer ke posisi nol merupakan perkembangan positif, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi kebijakan. Pemerintah perlu memastikan belanja negara menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal.
Di tengah ruang fiskal yang terbatas, efisiensi anggaran menjadi semakin penting. Belanja yang tidak produktif perlu ditekan, sementara anggaran untuk sektor yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan perlindungan masyarakat perlu mendapat prioritas.
DPR juga sebelumnya mengingatkan bahwa menyempitnya defisit perlu diikuti dengan perhatian terhadap beban bunga utang dan kesinambungan fiskal. Karena itu, pengelolaan utang, efektivitas belanja, serta strategi pembiayaan menjadi bagian penting dari agenda RAPBN 2027.
Secara keseluruhan, RAPBN 2027 memperlihatkan upaya pemerintah untuk melanjutkan konsolidasi fiskal tanpa menghilangkan fungsi APBN sebagai instrumen pembangunan. Penurunan defisit keseimbangan primer dari ratusan triliun rupiah menjadi hanya sekitar Rp20,8 triliun menjadi salah satu indikator utama perubahan tersebut.
Jika tren ini berlanjut dan keseimbangan primer akhirnya mampu mencatat surplus, ketahanan fiskal Indonesia berpotensi semakin kuat. Namun, pencapaian itu tetap membutuhkan peningkatan penerimaan negara, pengendalian belanja, pengelolaan utang yang hati-hati, serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat.(htw/edt)
