JAKARTA, BACAINI.ID — Ada satu kalimat yang mungkin luput dari sorotan ketika Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong disambut Presiden Prabowo Subianto di beranda Istana Merdeka, Senin (6/7/2026): “Singapura memiliki kepercayaan terhadap masa depan Indonesia.” Kalimat itu diucapkan di tengah situasi yang, bila dibaca dengan cermat, sesungguhnya sedang menguji hubungan dua tetangga tua ini, yaitu adanya kebijakan ekspor satu pintu yang diberlakukan Prabowo untuk komoditas strategis nasional.
Sejak 1 Juni 2026, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis, ekspor batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan ferro alloy tidak lagi bisa dilakukan sembarang eksportir. Semuanya wajib melalui satu pintu: PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), BUMN ekspor yang ditunjuk pemerintah sebagai pemilik atau perantara tunggal. Tujuan resminya lugas dan menohok, yaitu memberantas praktik under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor yang selama bertahun-tahun menggerus pendapatan negara.
Kebijakan ini bukan urusan sepele bagi “tetangga sebelah”. Selama ini, tidak sedikit konglomerat Indonesia yang menekan angka nilai ekspor di dokumen kepabeanan, lalu menampung selisih keuntungannya melalui perusahaan cangkang di Singapura. Dengan pintu ekspor dikunci lewat satu BUMN yang juga menentukan harga jual dan margin secara terukur, ruang untuk memanipulasi pajak dan bea keluar menjadi jauh lebih sempit. Nilai yang dipertaruhkan tidak main-main: ekspor batu bara, sawit, dan ferro alloy sepanjang 2025 saja menyentuh sekitar 66,13 miliar dolar AS, atau nyaris seperempat dari total ekspor nasional.
Ancaman Pembubaran Bea Cukai
Keseriusan pemerintah menutup kebocoran ini bahkan sampai menyentuh institusi penjaga pintu negara itu sendiri. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memberi ultimatum: bila dalam waktu satu tahun tidak ada perbaikan signifikan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan dibubarkan dan fungsinya dialihkan ke lembaga outsource, dalam hal ini perusahaan inspeksi asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS). Purbaya mengaku sempat “merayu” Presiden untuk diberi kesempatan membenahi dari dalam, dengan tenggat waktu hingga September 2026.
Bagi yang paham sejarah, ini bukan gagasan asing. SGS pernah mengambil alih sebagian fungsi pengawasan kepabeanan Indonesia pada era Orde Baru, sejak 1968, justru untuk mengatasi penyelewengan di Bea Cukai. Kewenangan yang baru dikembalikan sepenuhnya setelah UU Kepabeanan berlaku efektif pada 1997. Ancaman mengulang sejarah itu menunjukkan bahwa kebijakan satu pintu bukan sekadar aturan administratif, melainkan bagian dari upaya besar menyelamatkan penerimaan negara.
Wong Datang, dan Yakin
Di tengah “getaran” itulah Lawrence Wong datang ke Jakarta. Ini bukan kunjungan pertamanya sejak Prabowo menjabat, ia hadir pada pelantikan Presiden Oktober 2024, lalu melakukan kunjungan perkenalan pada 5–6 November 2024, dan bertemu Prabowo dalam Leaders’ Retreat perdana di Singapura pada Juni 2025. Pertemuan kali ini, Singapore-Indonesia Leaders’ Retreat kedua bagi keduanya, menghasilkan panen kesepakatan: 26 kesepakatan bilateral, terdiri dari 18 kerja sama antarpemerintah (G2G) dan 8 kesepakatan bisnis (B2B), membentang dari kredit karbon, perdagangan listrik lintas batas, kerja sama digital dan fintech, hingga ketahanan pangan.
Yang menarik, alih-alih menyimpan kekhawatiran atas kebijakan yang menyulitkan aliran modal lama, Wong justru menyatakan optimisme terang-terangan. “Kami ingin Indonesia berhasil karena masa depan kita terhubung dengan dekat,” ujarnya. Ia bahkan menegaskan, “Kami sangat yakin dengan masa depan Indonesia.”
Keyakinan itu bukan basa-basi diplomatik semata. Wong menunjuk fakta bahwa Singapura menjadi investor terbesar di Indonesia pada 2025 dengan nilai investasi mencapai 17,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp278,4 triliun. Ia menyoroti Kawasan Batam-Bintan-Karimun yang tumbuh menjadi pusat ekonomi digital, serta Kawasan Industri Kendal yang telah penuh pada ulang tahun ke-10 dan akan diperluas 1.000 hektar. “Perluasan ini akan menciptakan lebih banyak investasi, lapangan pekerjaan, serta mendukung pertumbuhan Indonesia,” katanya. Ia juga menyebut proyek pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Morowali dan pengembangan perdagangan listrik lintas batas dalam kerangka ASEAN Power Grid sebagai bukti kolaborasi konkret.
Optimisme dari mitra sekelas Singapura ini berdiri kontras dengan suara para pengamat “dadakan” dan “instan” yang belakangan gemar meramal keruntuhan. Sempat beredar klaim bahwa pada Juni 2026 Indonesia akan “jatuh” dan defisit karena cadangan keuangannya habis. Hingga awal Juli 2026, ramalan itu sama sekali tidak terbukti. Sementara “peramal” menghitung mundur menuju kehancuran, investor terbesar Indonesia justru menandatangani puluhan kesepakatan baru dan berkomitmen memperluas kawasan industrinya.
Ketahanan Pangan, dari Piring Nasi ke Meja Diplomasi
Satu di antara enam pilar strategis yang ditegaskan kedua pemimpin adalah ketahanan pangan, dan di sinilah posisi Indonesia hari ini terasa berbeda dari beberapa tahun lalu. Selama ini Indonesia dikenal sebagai pemasok unggas beku, segar, serta produk olahan utama bagi Singapura. Namun cerita 2026 lebih besar dari sekadar ayam potong.
Indonesia telah mencatatkan swasembada beras. Sepanjang 2025, negeri ini tidak mengimpor beras konsumsi sama sekali, dengan produksi mencapai 34,71 juta ton melawan kebutuhan 31,19 juta ton dengan surplus 3,52 juta ton. Stok awal 2026 menembus 12,5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, dan pemerintah memastikan tak ada impor beras konsumsi pada 2026. Bagi negara yang sepanjang 2023–2024 masih mengimpor hingga 7 juta ton beras dan jagung, ini adalah pembalikan arah yang dramatis.
Melimpahnya stok itu bahkan mengubah Indonesia dari importir menjadi calon pengekspor. Malaysia lebih dulu bergerak: melalui delegasi Sarawak, negeri jiran itu mencapai kesepakatan awal untuk mengimpor 500.000 ton beras premium dari Indonesia, kini tinggal finalisasi harga di kisaran Rp16.000 per kilogram. Prinsip yang ditegaskan Presiden Prabowo jelas, bahwa beras tidak dijual murah, harus menguntungkan petani, bangsa, dan negara.
Jika Malaysia yang warganya makan nasi telah mengetuk pintu, maka Singapura, dimana penduduknya juga bertumpu pada nasi sebagai makanan pokok namun nyaris tak memiliki lahan untuk menanamnya, adalah pasar berikutnya yang secara logis paling masuk akal. Kerja sama ketahanan pangan yang disepakati dalam retreat ini, dengan demikian, bukan lagi hubungan antara negara surplus dan negara kekurangan yang timpang, melainkan kemitraan di mana Indonesia memegang kartu yang semakin kuat: sumber pangan yang berlimpah tepat di halaman belakang Singapura.
Di titik ini, asimetri antara kedua negara menjadi terlihat jelas Singapura hanyalah negara seluas kira-kira satu kecamatan di Indonesia, tanpa sumber daya mineral maupun lahan pertanian yang berarti. Namun negeri kecil itu memiliki salah satu angkatan udara paling canggih di Asia Tenggara, lebih dari seratus jet tempur modern seperti F-15SG dan F-16, dengan skuadron F-35 dalam pesanan. Kekuatan militer boleh menjulang, tetapi perut tetap harus diisi, dan energi tetap harus dinyalakan. Justru ketergantungan pada tetangga besarnya untuk pangan, energi, dan ruang industri inilah yang membuat keyakinan Wong terhadap masa depan Indonesia bukan sekadar sopan santun diplomatik, melainkan kalkulasi kepentingan yang dingin dan rasional.
Kunci Kemitraan adalah Kepercayaan
Pada sambutannya, Prabowo menempatkan hubungan Indonesia-Singapura sebagai relasi yang “khas dan istimewa” antartetangga yang berbagi kepentingan menjaga stabilitas dan kemakmuran kawasan. Ia menekankan bahwa kemakmuran tidak akan terwujud tanpa perdamaian dan stabilitas, dan bahwa stabilitas itu tidak datang dengan sendirinya melainkan harus dijaga bersama, termasuk dengan menyelesaikan setiap perbedaan persepsi secara terbuka, layaknya sahabat.
Namun ada satu penekanan yang terasa paling relevan dengan konteks hari itu. Prabowo menyatakan bahwa kemitraan yang kuat dibangun atas dasar kepercayaan, tidak hanya antarpemerintah, tetapi juga antar rakyat. Karena itu, konektivitas, pariwisata, pendidikan, dan kerja sama antarpemuda menjadi begitu penting. Kepercayaan, dengan kata lain, adalah mata uang sesungguhnya dalam hubungan dua negara ini.
Bayang-Bayang Paulus Tannos
Justru di titik kepercayaan itulah pekerjaan rumah lama belum tuntas. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebelum Indonesia dan Singapura menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF), Singapura kerap menjadi tempat parkir favorit dana hasil korupsi, mulai dari kasus TPPU pertama Skandal Bank Bali, BLBI, hingga rentetan skandal setelahnya. Proses memulangkan para koruptor beserta uangnya dari sana selalu memakan waktu panjang dan berliku.
Salah satu ujiannya yang paling nyata hari ini adalah kasus Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin, tersangka korupsi proyek e-KTP yang ditetapkan KPK sejak 2019 dan diduga merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Ditangkap otoritas Singapura pada 17 Januari 2025, permohonan ekstradisinya justru menjadi yang pertama diuji di bawah perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura 2022. Meski Pengadilan Tinggi Singapura telah menolak gugatan Tannos dan membuka jalan ekstradisi, keputusan final baru akan ditentukan lewat sidang committal hearing pada Agustus 2026, lebih dari satu setengah tahun setelah ia ditangkap.
Maka di sinilah letak ironi sekaligus harapannya. Di satu meja, dua pemimpin merayakan kepercayaan sebagai fondasi kemitraan dan menyiapkan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik pada 2027. Di meja pengadilan yang lain, kepercayaan itu sedang diuji secara harfiah: apakah “sahabat” bersedia menyerahkan buronan yang selama ini berlindung di wilayahnya. Kebijakan ekspor satu pintu telah menutup satu celah kebocoran ke Singapura. Kini publik menanti apakah pintu ekstradisi juga akhirnya benar-benar terbuka.
Penulis : Danny Wibisono
Editor : Hari Tri Wasono
