Bacaini.ID, JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Nadiem Makarim. Namun ada satu tokoh utama dalam kasus ini yang lenyap begitu saja dan luput dari perhatian.
Selain Nadiem Makarim, terdapat satu nama yang berada di pusaran utama kasus pengadaan Chromebook. Ia adalah Jurist Tan, satu satunya orang yang memilih berada di luar negeri dan tidak menghadapi proses hukum di Indonesia.
Dalam perspektif hukum pidana, tindakan melarikan diri seperti ini sering dipandang sebagai salah satu petunjuk adanya kesadaran bahwa seseorang menghadapi risiko hukum yang serius.
Namun pertanyaan sebenarnya bukan alasan ia pergi, melainkan apa yang membuatnya pergi dibanding tinggal di Indonesia dan membela diri di depan pengadilan seperti yang dilakukan Ibrahim Arief.
Terdapat setidaknya lima kemungkinan alasan yang dapat menjelaskan keputusan tersebut.
Alasan pertama adalah karena posisi Jurist Tan diduga berada tepat di titik pertemuan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan korporasi. Berbeda dengan Nadiem yang diduga memiliki hubungan finansial yang bersifat tidak langsung melalui kepemilikan saham, Jurist Tan disebut memiliki peran operasional yang jauh lebih dekat dengan proses pengambilan keputusan sehari hari.
Ia diduga terlibat dalam komunikasi dengan pihak Google dan menjadi salah satu pihak yang membawa konsep co investment sebesar 30 persen ke dalam pembahasan di lingkungan kementerian.
Baca ini: Mengungkap Jejak Nadiem Dalam Korupsi Chromebook
Apabila perannya hanya sebatas staf khusus yang menjalankan perintah atasan, kemungkinan besar ia tidak memiliki alasan sebesar ini untuk meninggalkan Indonesia. Karena itu, pelariannya sering ditafsirkan sebagai indikasi bahwa ia mengetahui detail operasional yang jauh lebih luas dibanding yang selama ini terungkap di persidangan.
Alasan kedua berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan melalui hubungan keluarga. Suami Jurist Tan yang dikenal dengan inisial AHD disebut merupakan warga negara Australia dan diduga memiliki posisi penting di Google untuk kawasan Asia Tenggara.
Pada pertengahan tahun 2025, Kejaksaan Agung bahkan mengakui belum memiliki informasi yang jelas mengenai tempat suaminya bekerja. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan karena terjadi cukup lama setelah Jurist Tan ditetapkan sebagai tersangka.
Apabila Jurist Tan diperiksa, salah satu pertanyaan yang hampir pasti muncul adalah, apakah pernah ada komunikasi antara dirinya dan suaminya terkait proyek pengadaan Chromebook. Jika komunikasi seperti itu dapat dibuktikan, maka perkara ini tidak lagi hanya menyangkut tindakan individu pejabat negara, tetapi juga dapat membuka kemungkinan keterlibatan pihak korporasi secara lebih luas.
Alasan ketiga adalah posisi Jurist Tan sebagai pihak yang diduga merekrut Ibrahim Arief untuk masuk ke dalam lingkaran kementerian. Fakta ini penting karena dapat menjelaskan apakah Ibrahim merupakan penggagas utama atau hanya pelaksana dari gagasan yang sudah ada sebelumnya.
Apabila Jurist Tan memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Ibrahim masuk karena direkrut olehnya, maka hal tersebut dapat memperkuat posisi Ibrahim sebagai pelaksana dan bukan perancang utama kebijakan. Pada saat yang sama, hal itu justru dapat memperbesar tanggung jawab Jurist Tan sendiri dalam keseluruhan perkara.
Ironisnya, orang yang paling mungkin menjelaskan posisi sebenarnya Ibrahim justru memilih untuk tidak hadir dalam proses hukum.
Alasan keempat adalah kemungkinan adanya rekaman percakapan atau bukti digital lain yang lebih lengkap dibanding yang sudah diketahui publik saat ini.
Beberapa laporan media menyebut adanya rekaman percakapan yang diduga melibatkan Jurist Tan dengan pejabat tinggi di lingkungan kementerian. Sejumlah akademisi hukum pidana juga menilai bahwa apabila rekaman tersebut terbukti asli dan dapat diterima di pengadilan, maka nilainya dapat menjadi sangat penting dalam pembuktian perkara.
Apabila Jurist Tan mengetahui secara pasti isi percakapan tersebut, maka ada alasan yang cukup kuat baginya untuk menghindari situasi di mana ia harus dikonfrontasikan secara langsung dengan bukti tersebut di persidangan.
Alasan kelima berkaitan dengan perlindungan hukum yang tersedia melalui hubungan keluarga dan yurisdiksi Australia.
Status sebagai penduduk tetap atau kemungkinan memperoleh kewarganegaraan Australia dapat memberikan perlindungan hukum yang jauh lebih besar dibanding hanya tinggal di negara lain tanpa dasar hukum yang jelas.
Banyak negara pada umumnya tidak mengekstradisi warga negaranya sendiri. Karena itu, keberadaan di Australia dapat dipandang bukan sebagai keputusan spontan, melainkan bagian dari strategi hukum yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan memanfaatkan aturan dan celah yurisdiksi yang tersedia.
Selain alasan pelarian tersebut, terdapat beberapa informasi penting yang diduga menjadi alasan mengapa Jurist Tan memilih tetap berada di luar negeri.
Pertama adalah detail lengkap mengenai skema co investment sebesar 30 persen yang dikaitkan dengan Google. Pertanyaan besarnya adalah ke mana aliran dana tersebut bergerak, siapa saja yang menerima manfaatnya di Indonesia, dan apakah ada pihak di dalam perusahaan yang mengetahui atau menyetujui proses tersebut.
Apabila informasi ini terungkap, maka kasus ini berpotensi berkembang dari perkara individu menjadi persoalan yang melibatkan tanggung jawab korporasi.
Kedua adalah kemungkinan adanya komunikasi antara Jurist Tan dan suaminya terkait pengadaan Chromebook. Jika jejak komunikasi tersebut benar benar ada dan dapat diverifikasi, maka hal itu dapat menunjukkan adanya jalur komunikasi langsung antara pengambil kebijakan pendidikan Indonesia dengan perusahaan multinasional yang memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut.
Ketiga adalah peran sebenarnya dari Fiona Handayani dalam jaringan yang sama. Sebagai anggota grup WhatsApp Mas Menteri Core Team yang dibentuk sebelum pelantikan Nadiem sebagai menteri, Jurist Tan kemungkinan mengetahui secara rinci sejauh mana keterlibatan Fiona dalam keseluruhan proses.
Keempat adalah instruksi apa saja yang sebenarnya diterima Jurist Tan dari Nadiem. Kesaksian Jurist Tan berpotensi menjadi kunci untuk menjelaskan rantai komando yang sebenarnya dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan Chrome OS. Dengan kata lain, siapa yang memberi perintah, siapa yang menjalankan, dan pada titik mana keputusan akhir benar benar dibuat.
Jika seluruh potongan informasi tersebut disatukan, pola yang muncul terlihat cukup jelas. Jurist Tan meninggalkan Indonesia sebelum penyidikan mencapai tahap yang lebih serius, memilih negara yang memiliki hubungan keluarga kuat sebagai tempat tinggal, dan tetap tidak menyerahkan diri meskipun sudah menjadi buronan internasional.
Pola seperti ini memiliki kemiripan dengan konsep asset flight yang dikenal dalam kajian Financial Action Task Force atau FATF, yaitu perpindahan yang direncanakan untuk menghindari pemeriksaan hukum sekaligus mengamankan aset sebelum dapat dibekukan oleh penegak hukum.
Kombinasi antara akses terhadap informasi penting, posisi sebagai penghubung antara pemerintah dan korporasi asing, serta perlindungan hukum yang tersedia melalui yurisdiksi tertentu membuat Jurist Tan dipandang sebagai pihak yang memiliki alasan paling kuat untuk melarikan diri dibanding aktor lain dalam kasus ini.
Justru karena kemungkinan ia mengetahui paling banyak mengenai bagaimana keseluruhan skema bekerja, keberadaannya menjadi salah satu elemen yang paling menentukan dalam mengungkap gambaran utuh dari perkara tersebut.
Pola Pelarian Jurist Tan sebagai Asset Flight
Istilah asset flight dalam kajian Financial Action Task Force atau FATF digunakan untuk menggambarkan situasi ketika seseorang yang diduga terlibat dalam kejahatan keuangan memilih pergi ke luar negeri bukan karena panik atau takut sesaat, melainkan karena mengikuti rencana yang telah disiapkan sebelumnya.
Tujuannya biasanya ada dua. Pertama untuk menghindari pemeriksaan hukum. Kedua untuk mengamankan harta agar tidak lebih dahulu dibekukan oleh aparat penegak hukum.
Dalam kasus Jurist Tan, terdapat tiga hal yang sering dipandang memiliki kemiripan dengan pola tersebut.
Pertama, keberangkatan dilakukan sebelum penyidikan menjadi serius, hal yang membedakan kasus Jurist Tan dengan sekadar tindakan melarikan diri karena ketakutan adalah persoalan waktu.
Berdasarkan kronologi yang beredar dalam laporan dan pemberitaan, Jurist Tan sudah berada di luar negeri sebelum proses penyidikan mencapai tahap yang lebih intensif. Ia tidak pergi setelah dipanggil sebagai tersangka dan kemudian menolak hadir, tetapi justru sudah berada di luar Indonesia sebelum proses hukum berkembang lebih jauh.
Dalam dunia investigasi, pola seperti ini sering disebut sebagai early exit, yaitu keluar lebih dahulu sebelum pembatasan hukum membuat seseorang tidak lagi mudah meninggalkan negara asalnya.
Perbandingan sering dilakukan dengan Ibrahim Arief yang baru mengetahui dirinya akan diperiksa ketika proses hukum sudah berjalan, namun tetap memilih hadir dan mengikuti proses tersebut.
Dalam sudut pandang ini, Jurist Tan diduga memiliki keuntungan informasi. Ia mungkin mengetahui lebih awal bahwa penyidikan berpotensi mengarah kepadanya, sehingga memanfaatkan waktu yang tersedia untuk pergi sebelum status hukumnya berubah menjadi tersangka resmi yang dapat membatasi pergerakannya ke luar negeri.
Kedua, memilih negara yang memiliki ikatan keluarga yang kuat. Jurist Tan tidak memilih negara tujuan secara acak. Ia diketahui berada di Australia, negara tempat suaminya yang dikenal dengan inisial AHD memiliki status kewarganegaraan.
Pilihan ini dianggap penting karena negara yang memiliki hubungan keluarga biasanya memberikan perlindungan administratif dan hukum yang jauh lebih baik dibanding negara yang sama sekali tidak memiliki hubungan pribadi dengan seseorang.
Keuntungan pertama adalah adanya alasan tinggal yang sah secara administratif karena mengikuti pasangan atau keluarga.
Keuntungan kedua adalah adanya kemungkinan memanfaatkan jalur hukum keluarga, seperti visa pasangan atau izin tinggal keluarga, sehingga keberadaan di negara tersebut memiliki dasar hukum yang jelas tanpa harus menggunakan mekanisme lain yang lebih rumit.
Keuntungan ketiga yang dianggap paling strategis adalah kenyataan bahwa banyak negara pada umumnya tidak mengekstradisi warga negaranya sendiri.
Apabila di kemudian hari seseorang memperoleh kewarganegaraan baru melalui jalur pernikahan atau mekanisme hukum lainnya, maka posisi hukumnya dapat menjadi jauh lebih kuat dibanding hanya tinggal sementara di negara lain tanpa perlindungan hukum yang memadai.
Karena itu, pilihan terhadap Australia sering dipandang bukan sebagai keputusan spontan, melainkan sebagai keputusan yang memiliki pertimbangan hukum dan administratif yang matang.
Ketiga, tetap tidak menyerahkan diri meskipun telah ada pencarian internasional. Hal lain yang sering dianggap menunjukkan adanya perencanaan adalah keputusan untuk tetap berada di luar negeri meskipun telah ada mekanisme pencarian internasional melalui Interpol.
Red Notice Interpol pada dasarnya merupakan permintaan kepada negara negara anggota untuk membantu menemukan dan melakukan penahanan sementara terhadap seseorang yang sedang dicari oleh negara peminta.
Dalam banyak kasus, seseorang yang melarikan diri karena kepanikan sesaat akhirnya memilih menyerahkan diri ketika tekanan internasional mulai meningkat.
Namun apabila seseorang tetap memilih bertahan di luar negeri meskipun sudah masuk dalam mekanisme pencarian internasional, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa ia memiliki keyakinan bahwa posisi hukumnya di negara tempat tinggalnya relatif aman.
Keyakinan tersebut dapat berasal dari perlindungan hukum keimigrasian, hubungan keluarga, atau pertimbangan bahwa proses ekstradisi internasional sering kali berlangsung sangat lama dan melibatkan prosedur hukum yang kompleks.
Mengamankan aset sebelum dibekukan
Bagian kedua dari konsep asset flight bukan berkaitan dengan perpindahan orang semata, tetapi juga berkaitan dengan aset dan kekayaan.
Dalam perkara korupsi atau kejahatan keuangan, penegak hukum biasanya memiliki waktu yang terbatas untuk melacak dan membekukan rekening maupun aset sebelum aset tersebut dipindahkan atau dialihkan ke tempat lain.
Apabila seseorang pergi lebih dahulu sebelum status hukumnya menjadi resmi dan sebelum perintah pembekuan aset diterbitkan, maka terdapat kemungkinan adanya waktu yang cukup untuk memindahkan dana, mengubah struktur kepemilikan, atau membuka rekening baru di luar jangkauan otoritas negara asal.
Sementara itu, proses kerja sama hukum internasional melalui mekanisme Mutual Legal Assistance atau MLA sering membutuhkan waktu yang panjang sebelum dapat dijalankan secara efektif.
Dengan kata lain, tujuan perpindahan semacam ini bukan hanya untuk menghindari pemeriksaan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa aset yang dimiliki tidak ikut berada dalam jangkauan tindakan hukum yang sedang berlangsung.
Apabila ketiga unsur tersebut dilihat secara terpisah, masing masing mungkin masih dapat dianggap sebagai kebetulan.
Namun ketika semuanya muncul secara bersamaan, yaitu pergi sebelum penyidikan menjadi serius, memilih negara yang memiliki perlindungan hukum melalui hubungan keluarga, dan tetap bertahan meskipun telah ada pencarian internasional, maka pola yang terbentuk terlihat lebih menyerupai sebuah strategi yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Penulis: Danny Wibisono
Editor: Hari Tri Wasono
