Bacaini.ID, JEMBER – Hujan deras yang mengguyur wilayah selatan Jember memicu luapan sungai hingga menutup akses jalan utama di Kecamatan Mumbulsari, Senin (6/4/2026). Air setinggi paha orang dewasa memaksa pengendara mencari jalur alternatif.
Luapan air dari sungai yang melintas di kawasan Mumbulsari membuat arus lalu lintas lumpuh sementara. Sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat terpaksa putar balik karena genangan tak bisa dilintasi.
Bupati Jember, Muhammad Fawait, yang kebetulan sedang berada di wilayah tersebut langsung turun ke lokasi. Ia memastikan kondisi lapangan sekaligus memantau dampak banjir terhadap mobilitas warga.
“Air sungai sudah meluap sampai ke badan jalan. Ini yang kami cek langsung,” ujarnya di sela peninjauan.
Dari hasil pengamatan, Bupati Fawait menilai salah satu penyebab utama luapan adalah pendangkalan sungai. Sedimentasi membuat kapasitas tampung air berkurang, sehingga tak mampu menahan debit saat hujan tinggi.
Sebagai langkah cepat, Pemkab Jember menyiapkan alat berat untuk penanganan darurat. Upaya ini difokuskan agar aliran air bisa kembali lancar dan risiko banjir susulan berkurang.
Namun, untuk penanganan jangka panjang seperti normalisasi sungai, pemerintah daerah tidak bisa bergerak sendiri. Fawait menyebut, kewenangan sebagian besar sungai berada di level provinsi hingga pusat.
“Besok kami bantu penanganan awal. Tapi untuk normalisasi menyeluruh akan kami koordinasikan dengan provinsi dan pemerintah pusat,” katanya.
Selain itu, pemetaan titik-titik sungai yang mengalami pendangkalan juga akan dilakukan. Data tersebut akan menjadi dasar pengajuan penanganan lebih lanjut ke pemerintah yang berwenang.
Di sisi lain, DPRD Jember ikut menyoroti kondisi ini. Ketua DPRD Ahmad Halim menyatakan pihaknya akan membahas persoalan pendangkalan sungai dalam agenda dewan.
Menurutnya, pemerintah daerah sebenarnya telah menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp15 miliar dalam APBD awal 2026 untuk kondisi darurat, termasuk banjir.
“Anggaran itu bisa digunakan untuk penanganan kedaruratan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, dukungan dari pemerintah pusat mulai mengalir, khususnya melalui Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan infrastruktur pengendali air seperti embung dan saluran.
Jika kebutuhan anggaran penanganan bencana meningkat, DPRD membuka kemungkinan penambahan alokasi saat perubahan APBD 2026. (meg/ADV)
