Bacaini.ID, KEDIRI — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan program kolaboratif berskala besar untuk mempercepat penanganan kemiskinan serta memperbaiki kawasan kumuh di Provinsi Lampung. Program ini diinisiasi oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi.
Inisiatif tersebut akan menggabungkan berbagai skema pendanaan dan dukungan lintas sektor, mulai dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, hunian subsidi, hingga pembiayaan ultra mikro dari PNM.
“Kami sedang menyiapkan program menyeluruh. Ada BSPS, ada KUR Perumahan, dan dalam dua minggu ini akan dilakukan profiling. Kami akan turun langsung ke Lampung bersama BTN dan BRI untuk menjalin kemitraan. Kami juga akan mengombinasikan CSR dengan BSPS untuk menangani kawasan kumuh,” ujar Maruarar, Jumat, 20 Februari 2026.
Perbaikan Hunian Diselaraskan dengan Penguatan Ekonomi Warga
Menteri PKP menekankan bahwa peningkatan kualitas perumahan harus berjalan seiring dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar dampaknya berkelanjutan.
“Daerah dengan tingkat kemiskinan paling tinggi harus menjadi prioritas. Pembiayaan bisa dipadukan antara CSR, BSPS, dan program pemberdayaan seperti PNM Mekaar. Kalau rumahnya diperbaiki tetapi ekonominya tidak tumbuh, hasilnya tidak maksimal,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa pelaksanaan program ini akan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga sektor swasta. Menteri Ara berencana melakukan kunjungan ke Lampung sebelum Lebaran untuk meresmikan peluncuran program tersebut.
“Kami ingin program ini berjalan sebagai kolaborasi, bukan bekerja sendiri-sendiri. Ada CSR, BSPS, rumah subsidi, KUR Perumahan, dan pembiayaan PNM. Ibu Dirjen juga akan melibatkan banker perempuan agar masyarakat mendapat pendampingan yang lebih intensif,” jelas Maruarar.
Direktur Jenderal Perumahan, Sri, menambahkan bahwa pendekatan terintegrasi ini terbukti efektif di berbagai wilayah. Ia mencontohkan transformasi kawasan kumuh di Menteng Tenggulun, Jakarta, yang berhasil disulap menjadi Gang Semarak Betawi berkat kombinasi dana CSR dan sinergi banyak instansi.
PNM Siap Perkuat Ekosistem Perumahan Bagi MBR
Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menegaskan komitmen perusahaannya untuk mendukung ekosistem perumahan khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurut dia, pembiayaan tambahan sangat dibutuhkan agar rumah bisa sekaligus menunjang aktivitas ekonomi keluarga.
“Kami dilibatkan karena sasaran utamanya masyarakat berpenghasilan rendah. Pendapatan tambahan diperlukan agar rumah bisa berkembang menjadi sarana usaha. Di Lampung sendiri ada sekitar 650.000 ibu-ibu nasabah Mekaar yang dapat diberdayakan,” ujarnya.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik langkah kementerian yang menyusun program terpadu untuk penataan kawasan kumuh di wilayahnya.
“Pendekatan yang disiapkan ini sangat komprehensif. Gagasan Pak Menteri mengenai rumah susun subsidi juga relevan untuk mengatasi keterbatasan lahan, terutama di Bandar Lampung yang tingkat kemiskinannya masih cukup tinggi,” katanya.
Melalui kolaborasi berbagai lembaga dan sektor, Kementerian PKP menargetkan penanganan kawasan kumuh di Lampung tidak hanya memperbaiki kondisi fisik permukiman, tetapi juga meningkatkan kemandirian ekonomi warga dan mendorong munculnya pelaku usaha baru.
Penulis: Hari Tri Wasono
