Bacaini.ID, KEDIRI – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menargetkan pembentukan 19.000 SPPG hingga akhir Desember 2025. Jumlah tersebut akan menjangkau 70% penerima manfaat yang menggunakan anggaran dari pemerintah.
Dalam sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, Senin, 15 Desember 2025, Dadan mengatakan sampai hari ini sudah ada 17.555 SPPG yang melayani Rp50.390.880 di 38 provinsi. Sebaran SPPG terbanyak berada di Pulau Jawa.
Program ini, menurut Dadan, telah menyerap 741.985 tenaga kerja di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan total supplier mencapai 41.389. Terdiri dari koperasi ada 5.000, koperasi Boomdes 500, dan BUOMDESMA 69.
Selain itu, sekitar 19.246 UMKM juga terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis. Ada pula 16.351 supplier perorangan dan 22 Koperasi Merah Putih.
Hal lain yang disampaikan Dadan kepada presiden adalah dampak positif program MBG dalam menstabilkan harga. “Jadi kalau permintaan akan telur sama ayam terlalu tinggi, kami bisa berikan instruksi kepada SPPG agar menggunakan protein lain. Contohnya bulan ini adalah bulan ikan, maka kita anjurkan agar lebih banyak menggunakan ikan,” katanya.
Demikian pula ketika harga kentang turun, petani akan menjerit. BGN meminta SPPG agar satu hari dalam seminggu memasak kentang. Hal ini terbukti membuat harga kentang kembali naik.
“Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, saya kira nanti di daerah-daerah bagi yang mendapat tekanan harga dan ada yang tidak laku, tinggal informasikan kepada gizi supaya kita bisa instruksikan kepada SPG agar kita bisa stabilkan harga,” kata Dadan.
Intervensi harga ini bisa dilakukan karena kapasitas pembelian SPG yang cukup masif. Dalam satu kali masak, dapur MBG membutuhkan 200 kg beras dan 350 kg sayur. Belum terhitung jumlah pisang yang dibutuhkan mencapai 3.000 pisang, yang artinya ada 150 tandan atau 150 sisir pisang yang terserap oleh satu dapur.
Dadan menargetkan untuk membangun SPPG di daerah aglomerasi dan terpencil. Saat ini teridentifikasi ada 36 provinsi yang membutuhkan SPPG terpencil, dengan kebutuhan 8.829 dapur. Jumlah itu akan melayani kurang lebih 2,4 juta penerima manfaat di daerah terpencil.
Terkait dengan serapan anggaran, Dadan menyampaikan sampai saat ini sudah mampu menyerap Rp 58 triliun atau mencapai 81%.
Ia juga menyebut intensitas kejadian (keracunan) menunjukkan tren menurun. Kejadian ini tercatat di bulan September sebanyak 67 kasus, kemudian Oktober mencapai puncak 85 kasus. “Menurun drastis di November menjadi 40 kejadian. Sampai hari ini, 15 hari di bulan Desember, itu hanya terjadi empat kejadian. Alhamdulillah, sudah jauh menurun, dan kita usahakan agar tahun depan tidak ada lagi kejadian karena BGN sekarang telah melakukan sertifikasi keamanan pangan,” kata Dadan.
Merespon kondisi tanggap bencana yang terjadi di tiga provinsi, BGN telah mengkonversi SPPG di sana untuk melayani pengungsi. Tercatat 109 SPPG di Aceh, 148 SPPG di Sumatera Utara, dan 66 SPPG di Sumatera Barat.
Penulis: Hari Tri Wasono
