Bacaini.ID, BLITAR – Pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut tidak menimbulkan reaksi di kalangan warga nahdliyin (NU).
Baik di Jawa Timur pada umumnya, maupun di Blitar pada khususnya, indikasi pembelaan massif pada Gus Yaqut lantaran telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di korupsi kuota haji, tidak terlihat.
Menurut Gus Ahmad Khubby Ali atau Gus Bobby, pengasuh Ponpes Salafiyyah Annahdliyah Maftahul Uluum Jatinom Blitar, tidak ada gejala gejolak warga NU yang mengarah pada pembelaan.
“Saya belum melihat itu (gejolak). Sejauh mana ada pembelaan-pembelaan saya belum menangkap gejala itu,” ujarnya kepada Bacaini.ID Senin (15/9/2025).
Baca Juga: Korupsi Kuota Haji: Warga NU di Blitar Hormati Apapun Putusan KPK
Gus Yaqut diketahui telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Mantan Menteri Agama RI itu juga telah dicekal.
Kasus korupsi kuota haji mencuat setelah ditemukan pembagian kuota haji yang tidak sesuai ketentuan perundangan.
Komposisi kuota haji yang semestinya 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus, diubah menjadi fifty fifty (50:50).
Jatah haji reguler diduga diperjual belikan untuk haji khusus dan haji furoda yang harganya lebih mahal. Haji khusus atau haji plus diketahui senilai Rp 300-an juta dan haji furoda Rp 750 juta.
Modusnya meminta pelunasan biaya haji dengan waktu yang mepet. Akibatnya antrian haji reguler untuk masyarakat umum semakin panjang.
Gus Yaqut diketahui juga mantan Ketua Umum GP Ansor NU dan sekaligus adik kandung Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.
Bagaimanapun Gus Yaqut bagi warga nahdliyin dianggap sebagai tokoh. Meski tidak ada gejala pembelaan, namun Gus Bobby meyakini ada yang merasa kecewa.
“Bahwa kemudian ada kekecewaan-kekecewaan oleh sebagian pihak pasti itu. Sebab bagaimanapun mantan menteri agama dianggap tokoh di kalangan nahdliyin,” ungkapnya.
Gus Bobby setuju jika Gus Yaqut mendapat pendampingan. Tujuannya untuk mendudukkan masalah yang terjadi secara proporsional.
“Supaya kasus ini benar-benar jlentreh di tengah masyarakat,” tambahnya.
Baca Juga: Korupsi Kuota Haji, Pengasuh Ponpes Lirboyo Prihatin Kondisi NU
Evaluasi PBNU
Sementara dalam perkembangan pengusutan kasus korupsi kuota haji oleh KPK, diduga ada dana yang mengalir ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Hal itu mendorong wacana dilakukannya pemurnian atau penyucian atau bersih-bersih di tubuh PBNU.
Gus Bobby mengatakan pemurnian atau penyucian atau bersih-bersih memang harus dilakukan sebagai bagian dari evaluasi organisasi.
Bersih-bersih dan evaluasi kinerja fungsionaris PBNU di segala tingkatan sudah semestinya dilakukan secara periodik.
“Penguatan organisasi melalui evaluasi kepengurusan, personil-personil harus senantiasa dilakukan oleh PBNU di segala tingkatan,” tegasnya.
Baca Juga: Skandal Kuota Haji, Merampas Hak Beribadah dan Manipulasi Kepada Tuhan
Gus Bobby dalam kesempatan itu juga mempertanyakan ulang lebih jauh soal kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024.
Ia mempertanyakan dugaan korupsi yang terjadi seperti apa. Kemudian soal narasi kerugian negara sebesar 1 triliun.
Sebab kesimpangsiuran informasi terkait kasus dugaan korupsi akan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda di masyarakat.
“Basisnya (1 triliun) apa? APBN, dana setoran haji atau seperti apa, sehingga harus jelas,” katanya.
Gus Bobby mengakui kasus dugaan korupsi kuota haji sebagai persoalan yang tidak mudah dipahami.
Kata dia apakah pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus dipandang sebagai sesuatu yang hitam putih. Apakah tidak ada diskresi terkait itu.
Kemudian soal tidak terserapnya kuota haji reguler. Gus Bobby melihat hal itu terjadi setiap tahun dengan berbagai alasan teknis.
Karena tidak ingin menyia-nyiakan kuota kemudian dialihkan ke haji khusus. Apakah pengalihan itu dipaksakan atau karena apa.
Sebab penambahan jamaah (reguler) berkonsekuensi dengan penambahan hal-hal teknis di tanah suci yang terkait fasilitas jamaah.
Berbeda ketika yang bertambah adalah jamaah haji khusus. Segala hal teknis terkait fasilitas menjadi tanggung jawab travel masing-masing.
Gus Bobby melihat hal ini sebagai masalah yang rumit. Banyak sisi di mana masyarakat umum kurang memahaminya. Karenanya perlu didudukkan secara proporsional dan bijak.
“Dengan mencerminkan azas kejujuran dan keadilan,” pungkasnya.
Penulis: Solichan Arif
