Bacaini.ID, TULUNGAGUNG – Aksi demonstrasi yang dipersiapkan dengan open donasi di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, akhirnya digelar Kamis (11/9/2025).
Massa aksi yang mendatangi kantor DPRD Tulungagung kisaran 200-an orang. Bukan 1.000 massa seperti yang disampaikan sebelumnya.
Demo untuk menyuarakan permasalahan penegakan hukum, reformasi birokrasi, dan transparansi anggaran baik APBN maupun APBD.
“Tuntutan kami dibagi 3. Kategori A berisi tuntutan instan yang harus dieksekusi dalam 2×24 jam, kategori B jangka pendek sekitar dua minggu, sedangkan C berisi 17 tuntutan jangka menengah,” ujar Muhammad Ababil, juru bicara aksi massa yang mengatasnamakan Pejuang Gayatri Kamis (11/9/2025).
Demo di Tulungagung diketahui dipersiapkan jauh hari. Meniru gaya demo di Pati Jawa Tengah, koordinator aksi membuka open donasi.
Melalui media sosial juga menyampaikan propaganda demo akan diikuti 1.000 massa. Namun pada Kamis ini (11/9/2025), demo hanya diikuti ratusan orang.
Baca Juga: Korlap Rencana Aksi Massa di Tulungagung Ngaku Digembosi
Ratusan massa aksi di DPRD Tulungagung mendesak pemerintah menindak tegas praktik galian C ilegal. Juga menuntaskan permasalahan bangunan yang menyimpangi perda.
Di antaranya pembangunan makan modern di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung. Massa juga meminta pelayanan publik diperbaiki.
Meningkatkan akuntabilitas pejabat, pengawasan inspektorat daerah dengan melibatkan LSM profesional.
Termasuk transparansi keuangan, perbaikan birokrasi, pelayanan publik, serta dukungan nyata terhadap UMKM dan kesenian daerah juga jadi bagian tuntutan.
“Masyarakat juga meminta pucuk pimpinan Tulungagung tidak terjebak politik sektarian. Kami ingin para pemimpin bersatu demi kemajuan daerah,” kata Ababil.
Aksi massa yang dipersiapkan jauh hari dengan open donasi itu digerakkan oleh 8 kordinator lapangan. Tidak ada ketua maupun organisasi.
Terkait jumlah peserta aksi massa hanya sekitaran 200-an orang bukan 1.000 massa, Ababil berdalih karena ada penyekatan di sejumlah titik.
Ketua DPRD Tulungagung Marsono menilai aksi massa yang digelar merupakan bagian dari demokrasi. Yang terpenting tidak dilakukan dengan cara brutal.
“Namun soal tuntutan, ada yang memang ranahnya pemerintah kabupaten, sementara DPRD fokus pada legislasi, kontrol, dan budgeting,” ujarnya.
Sementara Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo meminta masyarakat bersabar karena pihaknya masih tahap awal kepemimpinan.
Ia baru 7 bulan menjabat. Banyak hal yang masih perlu diperbaiki.
“Kami terbuka menyerap aspirasi masyarakat agar pembangunan bisa dipercepat, terutama di bidang infrastruktur,” ujarnya.
Penulis: Fikri
Editor: Solichan Arif
