Bacaini.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mencekal mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk bepergian ke luar negeri. Langkah ini diambil sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024 yang ditaksir merugikan negara lebih dari Rp1 triliun.
Surat larangan bepergian tersebut diterbitkan KPK pada 11 Agustus 2025 dan berlaku selama enam bulan ke depan. Selain Yaqut, dua nama lain yang turut dicekal adalah Ishfah Abidal Aziz (mantan staf khusus Menag) dan seorang pihak swasta berinisial FHM.
Kasus ini mencuat setelah KPK menemukan kejanggalan dalam pembagian kuota tambahan haji sebanyak 20.000 jemaah dari Pemerintah Arab Saudi. Kementerian Agama saat itu membagi kuota secara merata: 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Padahal, menurut Pasal 64 UU No. 8 Tahun 2019, kuota haji khusus seharusnya hanya 8 persen, sementara 92 persen dialokasikan untuk haji reguler.
Melalui juru bicaranya, Anna Hasbie, Yaqut menyatakan akan patuh terhadap proses hukum. “Gus Yaqut akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna menyelesaikan perkara ini secara transparan dan adil,” ujarnya kepada wartawan.
Yaqut sendiri telah memenuhi panggilan KPK pada 7 Agustus 2025 dan diperiksa selama lima jam. Ia menyampaikan terima kasih atas kesempatan klarifikasi, namun enggan mengungkap materi pemeriksaan kepada media.
Selain KPK, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI juga menyoroti pembagian kuota yang dinilai melanggar aturan. Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah menghitung kerugian negara secara lebih rinci.
Penulis: Hari Tri Wasono
