Bacaini.ID, KEDIRI – Pemerintahan Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati diharapkan tidak mengulang kesalahan rezim sebelumnya dalam mengelola birokrasi. Salah satunya dengan menerapkan prinsip meritokrasi dalam pemilihan dan penempatan pejabat pemerintah.
Anggota DPRD Kota Kediri dari Partai Keadilan Sejahtera, Ayub Wahyu Hidayatullah mengatakan, salah satu akar persoalan di tubuh pemerintahan adalah kesalahan dalam penempatan pejabat pada organisasi pemerintah daerah.
“Pemerintahan Mbak Wali (Vinanda Prameswati) harus bisa menerapkan prinsip meritokrasi. Sehingga tidak ada lagi pejabat yang tidak menguasai bidang pekerjaannya,” kata Ayub kepada Bacaini.ID, Senin, 28 Juli 2025.
Prinsip meritokrasi adalah prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas, bukan berdasarkan hubungan pribadi, kedekatan politik, dan latar belakang lainnya.
Ayub menambahkan, pemerintah daerah adalah garda terdepan dalam menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, perizinan, hingga infrastruktur. Dengan prinsip meritokrasi, pejabat dan staf yang mengisi posisi-posisi kunci adalah mereka yang paling kompeten di bidangnya.
“Dampaknya, pelayanan yang diberikan akan lebih berkualitas, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan kepuasan publik,” kata Ayub.
Selain itu, meritokrasi juga menciptakan lingkungan kerja yang adil dan kompetitif di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Ketika promosi dan penempatan didasarkan pada prestasi, ASN akan termotivasi untuk terus meningkatkan kompetensi dan menunjukkan kinerja terbaik mereka.
Sehingga tidak ada jalan pintas bagi ASN dalam mencapai karir, selain harus bekerja keras, berinovasi, dan meningkatkan kapasitas.
“Praktik penempatan pejabat yang seenaknya akan membuka peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketika jabatan diberikan karena kedekatan atau imbalan, potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi menjadi sangat tinggi,” ungkap Ayub.
Pemerintahan Vinanda – Gus Qowim juga diharapkan bisa membangun sistem komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh stakeholder pemerintah. Ini penting dalam menjaga situasi transisi pemerintahan, sehingga semua lini bisa terkoordinasi dengan baik di bawah instruksi kepala daerah.
Penulis: Hari Tri Wasono
